Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Kemnaker Tetapkan UMP 2027 Tanpa Survei KHL

Smallest Font
Largest Font

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 menggunakan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru. Namun, pemerintah tidak memasukkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam perhitungan tahun tersebut karena Badan Pusat Statistik (BPS) belum memiliki anggaran untuk melaksanakan survei, dilansir dari Money.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa formula penghitungan upah minimum tetap mempertimbangkan tiga komponen utama.

Ketiga komponen tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 sampai 1. Sementara itu, regulasi terbaru menambahkan survei KHL sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan upah minimum.

Indah menjelaskan bahwa survei KHL belum dapat digunakan untuk menentukan UMP 2027 karena keterbatasan waktu dan anggaran pelaksanaan oleh BPS.

"Upah 2027 kita memakai undang-undang ini, tapi tanpa survei KHL BPS, karena belum bisa BPS melaksanakan survei tahun ini karena undang-undangnya baru turun November. Anggaran untuk survei KHL belum ada," ucap Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Berbeda dengan penetapan tahun 2027, Kemnaker memastikan survei KHL akan menjadi bagian dari proses penentuan UMP 2028. Pelaksanaannya harus melalui persetujuan Dewan Perancang Nasional (Dapenaa) sebelum BPS melakukan pengumpulan data.

Indah menerangkan bahwa persiapan survei mencakup pembahasan instrumen, perangkat, metodologi, serta variabel dan komponen KHL bersama lembaga terkait.

"Sebelum BPS turun ke daerah melaksanakan survei KHL instrumennya, perangkatnya, metodologinya, variabel-variabel atau komponen KHL-nya harus dibahas dulu di Depenas. Ini kata undang-undang," sambung Indah.

Setelah memperoleh persetujuan, BPS dapat menyebarkan kuesioner ke berbagai wilayah Indonesia. Survei tersebut melibatkan petugas yang mendatangi 516 kabupaten kota dengan cakupan lebih dari 300.000 rumah tangga atau RW/RW.

Indah menjelaskan bahwa komponen KHL yang digunakan dalam survei harus terlebih dahulu disepakati oleh berbagai unsur, termasuk serikat pekerja, pengusaha, akademisi, dan pakar di Depenas.

"(Petugas BPS) datangi 516 kabupaten kota lebih dari 300.000 rumah tangga atau RW/RW, dengan komponen-komponen KHL yang sudah disepakati oleh unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, akademisi pakar di Depenas," jelas Indah.

Setelah seluruh proses survei selesai, BPS akan menyerahkan hasilnya kepada dewan pengupahan di seluruh Indonesia. Lembaga tersebut kemudian bertugas menghitung besaran UMP yang layak untuk masing-masing daerah.

Selain menjelaskan mekanisme pengupahan, Kemnaker juga mengingatkan konsekuensi bagi perusahaan yang membayar pekerja di bawah ketentuan UMP. Menurut Indah, pengusaha yang melanggar ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan gubernur dapat dikenai sanksi pidana.

Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru disahkan DPR RI pada 6 Oktober 2026 setelah melalui proses revisi. Perubahan tersebut dilakukan menyusul gugatan serikat buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan tersebut dikabulkan MK yang kemudian memerintahkan DPR RI dan pemerintah melakukan revisi undang-undang hingga Oktober 2026. Regulasi baru tersebut terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.

Materi undang-undang mencakup ketentuan umum, kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, pelatihan, pemagangan, penempatan tenaga kerja, hingga perluasan kesempatan kerja.

Selain itu, regulasi tersebut mengatur penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, perlindungan pengupahan dan kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dana cadangan pesangon, pengawasan, penyidikan, serta ketentuan pidana.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed