Menperin Minta Industri Tak Potong Cuti Tahunan
Pemerintah meminta perusahaan dan pelaku industri memperhatikan ketentuan cuti bersama dalam Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru. Aturan tersebut menetapkan bahwa pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi jatah cuti tahunan pekerja, sebagaimana dilansir dari Money. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan ketentuan tersebut sudah berlaku sehingga perlu dipersiapkan oleh perusahaan.
Ia juga berencana melakukan koordinasi dengan pelaku industri untuk membahas penerapan aturan tersebut. "Begini, itu sudah menjadi ketentuan undang-undang dan berlaku. Pokoknya kita nanti harus mempersiapkan," ucap Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (16/10/2026).
Sarmuji menyampaikan bahwa komunikasi dengan sektor industri akan dilakukan dalam waktu dekat. Koordinasi tersebut ditujukan untuk membahas ketentuan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
"Nanti saya akan berbicara dengan industri," sambung Sarmuji. DPR RI mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru pada Selasa (6/10/2026). Undang-undang hasil revisi tersebut terdiri dari 23 bab dan 313 pasal, termasuk ketentuan mengenai cuti bersama yang tidak memotong jatah cuti tahunan.
Revisi undang-undang dilakukan setelah serikat buruh mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada 2023. Para buruh menilai sejumlah ketentuan dalam regulasi tersebut merugikan pekerja. MK mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan DPR RI bersama pemerintah melakukan revisi undang-undang. Proses perubahan regulasi itu harus diselesaikan pada Oktober 2026.
Meski demikian, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa ketentuan cuti bersama tidak mewajibkan seluruh perusahaan menerapkan kebijakan tersebut. Aturan ini berlaku bagi perusahaan yang memang memiliki kebiasaan memberikan cuti bersama. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan batas penerapan ketentuan tersebut dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Penjelasan itu disampaikan melalui kanal YouTube NgoPi SIK dan dikutip pada Senin (16/11/2026). "Kemudian ada pernyataan. 'Bu, apakah undang-undang ini mewajibkan pengusaha menerapkan cuti bersama dan tidak memotong cuti tahunan? Jawabannya, tidak diwajibkan,'" ucap Indah Anggoro Putri.
Indah menjelaskan perusahaan yang tidak terbiasa menerapkan cuti bersama tidak diwajibkan mengikuti kebijakan tersebut. Perusahaan yang telah memiliki kesepakatan dengan karyawan juga tidak dipaksa mengubah pengaturan yang berlaku.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow