Pengamat Nilai Perlindungan Buruh Tak Hambat Investasi
Perubahan aturan ketenagakerjaan di Indonesia memunculkan kekhawatiran di kalangan pengusaha mengenai potensi penurunan minat investor. Namun, Pengamat Ketenagakerjaan Arif Novianto menilai penguatan perlindungan pekerja tidak otomatis membuat investor meninggalkan Indonesia, sebagaimana dilansir dari Money. Arif menyampaikan pandangan tersebut saat dihubungi pada Sabtu (14/11/2026).
Menurut dia, keputusan investor mempertimbangkan berbagai aspek, bukan hanya besaran upah tenaga kerja. Faktor lain yang memengaruhi investasi meliputi kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur, kualitas tenaga kerja, stabilitas ekonomi, akses pasar, produktivitas, dan kepastian kebijakan.
Arif mengakui biaya tenaga kerja tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan investasi. Namun, ketergantungan pada upah murah sebagai daya tarik utama dinilai bukan strategi pembangunan berkelanjutan.
"Menurut saya, argumen seperti ini perlu dilihat secara lebih proporsional. Kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa setiap peningkatan pelindungan buruh akan membuat investor kabur," ujar Arif Novianto, Pengamat Ketenagakerjaan. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap biaya tenaga kerja rendah berisiko mendorong Indonesia masuk dalam model pembangunan berbasis upah murah. Investasi memang dapat masuk, tetapi kualitas pekerjaan dan peningkatan produktivitas belum tentu mengikuti.
"Saya tidak menafikan bahwa biaya tenaga kerja merupakan salah satu pertimbangan investor. Tetapi, menjadikan upah murah sebagai keunggulan utama investasi juga bukan strategi pembangunan yang sehat dalam jangka panjang," ujar Arif Novianto, Pengamat Ketenagakerjaan. Menurut Arif, model tersebut juga berpotensi membuat kesejahteraan pekerja sulit meningkat secara berarti. Karena itu, kebijakan investasi perlu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
"Justru menurut saya, kita perlu mengubah orientasi kebijakan investasi. Bukan sekadar bagaimana membuat tenaga kerja semurah mungkin agar investor tertarik, tetapi bagaimana membangun iklim investasi yang produktif, inovatif, dan memberikan pekerjaan yang layak," tegas Arif Novianto, Pengamat Ketenagakerjaan. Ia juga mendorong pemerintah mempertimbangkan jenis investasi yang ingin dikembangkan.
Investasi yang meningkatkan produktivitas, mendorong transfer teknologi, memperbaiki kualitas pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dinilai perlu menjadi perhatian. "Jadi, jangan sampai pelindungan buruh selalu diposisikan sebagai hambatan investasi. Keduanya seharusnya bisa berjalan beriringan," jelas Arif Novianto, Pengamat Ketenagakerjaan.
Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak aturan baru terhadap kepastian investasi. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam menyampaikan perhatian tersebut saat dihubungi pada Selasa (10/11/2026).
"Seperti pesangon jangan sampai investor mundur melihat ketentuan yang membuat bertambahnya ketidakpastian," tutur Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO. APINDO saat ini masih mempelajari ketentuan dalam undang-undang tersebut secara terperinci untuk mengukur dampaknya terhadap investor. Organisasi pengusaha itu belum menyelesaikan kajian seluruh pasal dalam regulasi tersebut.
DPR RI mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru pada Selasa (6/10/2026). Regulasi tersebut terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Perubahan undang-undang dilakukan setelah serikat buruh mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada 2023. Serikat buruh menilai sejumlah ketentuan dalam regulasi sebelumnya merugikan pekerja.
MK mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan DPR RI bersama pemerintah melakukan revisi undang-undang. Penyelesaian revisi ditetapkan paling lambat Oktober 2026.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow