Menperin Minta Industri Siapkan Dana Cadangan Pesangon
Perusahaan di Indonesia diminta mulai menyiapkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) sebagai kewajiban baru dalam Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan seluruh pelaku industri harus memenuhi ketentuan tersebut ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senin (16/11/2026).
Dilansir dari Money, kewajiban penyediaan dana pesangon berlaku bagi setiap perusahaan tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing industri. Ketentuan ini mengharuskan pemberi kerja menyetorkan dana pesangon kepada lembaga pemerintah yang nantinya ditunjuk sebagai pengelola DCP.
Sarmuji menekankan bahwa ketentuan tersebut sudah menjadi kewajiban berdasarkan undang-undang. Karena itu, perusahaan perlu mulai melakukan persiapan agar dapat memenuhi aturan yang berlaku.
"Ya, itu sudah wajib menurut undang-undang. Jadi, siap tidak siap, harus mulai mempersiapkan diri," ujar Sarmuji.
Meski meminta industri segera bersiap, Sarmuji mengaku belum mengetahui lembaga pemerintah yang akan mendapat penugasan untuk mengelola dana cadangan tersebut.
"Saya belum memeriksa, ya," sambung Sarmuji.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru disahkan DPR RI pada Selasa (6/10/2026), setelah melalui proses revisi. Regulasi tersebut terdiri dari 23 bab dan 313 pasal yang mengatur berbagai ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja.
Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang tersebut adalah kewajiban pemberi kerja menyetorkan dana pesangon kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk. Skema ini dirancang untuk memastikan ketersediaan dana ketika perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menjelaskan bahwa penyetoran dana dilakukan sebelum terjadi PHK. Dengan mekanisme tersebut, hak pesangon pekerja diharapkan tetap tersedia ketika hubungan kerja berakhir.
"Jadi, uang pesangon itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon. Ini merupakan bentuk perlindungan yang sangat konkret jika terjadi PHK. Jadi, alasan PHK-nya saja sudah sulit, kalaupun terjadi PHK, dana cadangan pesangonnya sudah tersedia," ujar Indah dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan di kanal YouTube NgoPi SIK, Sabtu (14/11/2026).
Indah juga menjelaskan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan penunjukan lembaga pengelola DCP. Sementara itu, perusahaan diberikan kesempatan untuk menyesuaikan kewajiban penyetoran melalui masa transisi yang telah ditetapkan undang-undang.
Menurut Indah, masa transisi tersebut berlangsung paling lama satu tahun. Dengan demikian, pemerintah menargetkan lembaga pengelola dana cadangan pesangon sudah tersedia pada 2027.
"Lalu pertanyaannya, kapan ini berlaku? Undang-undang mengatakan masa transisi maksimal satu tahun, jadi satu tahun lagi, pada 2027, sudah ada lembaga pengelola dana cadangan pesangon," sambung Indah.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow