Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pemerintah Pangkas 184 Pasal DIM Revisi UU Kadin

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah mengusulkan penyederhanaan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dengan memangkas jumlah pasal dan menghapus lebih dari separuh butir usulan yang dibahas. Usulan tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso saat menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Komisi VI DPR RI, Senin (16/11/2026), sebagaimana dilansir dari Money.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah mengusulkan perubahan rancangan DPR RI dari 13 bab dan 43 pasal menjadi 8 bab dan 19 pasal. Dari total 369 butir DIM, sebanyak 184 butir diusulkan untuk dihapus.

Budi Santoso menjelaskan, pemerintah memberikan sejumlah masukan yang mencakup kedudukan organisasi, mekanisme pemilihan ketua, fungsi kelembagaan, kewenangan sektoral, hingga pengawasan dan keanggotaan Kadin.

"Naskah DPR terdiri dari 13 bab dan 43 pasal. Pemerintah mengusulkan batang tubuh yang disederhanakan menjadi 8 bab dan 19 pasal. Dari 369 butir DIM, 184 butir diusulkan dihapus," ujar Budi Santoso, Menteri Perdagangan.

Dalam aspek kelembagaan, pemerintah mengusulkan Kadin tetap menjadi wadah induk dunia usaha yang bersifat mandiri. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ditetapkan melalui musyawarah nasional serta mendapatkan persetujuan pemerintah melalui keputusan presiden.

Pemerintah juga mengusulkan agar ketua Kadin dipilih melalui mekanisme seleksi internal dalam musyawarah nasional tanpa penetapan oleh presiden.

"Kedua, kedudukan dan fungsi Kadin. Bab mengenai fungsi, tugas, dan wewenang diubah menjadi fungsi dan kegiatan, dan kewenangan yang melekat pada badan publik tidak dipertahankan," sambung Budi.

Meski demikian, pemerintah mengusulkan agar fungsi advokasi kebijakan, pembinaan, dan pendampingan tetap dipertahankan. Perubahan tersebut juga mencakup penyesuaian kewenangan Kadin agar tidak mengambil alih tugas lembaga publik maupun instansi sektoral.

Dalam urusan perdagangan luar negeri, penerbitan dokumen perdagangan, termasuk surat keterangan asal, tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Kadin ditempatkan sebagai pihak yang membantu anggotanya memperoleh layanan tersebut.

"Istilah legalisasi surat usaha disesuaikan menjadi penandasan agar sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Kadin. Diplomasi ekonomi dilaksanakan bersama perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia serta penguatan kerja sama dengan perwakilan perdagangan, investasi, dan industri," jelas Budi.

Pemerintah juga mendukung penguatan kontribusi Kadin dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, penyusunan SKKNI, transformasi digital, promosi investasi, serta kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM. Pembinaan hubungan antara pelaku usaha dan pekerja turut masuk dalam usulan tersebut.

Salah satu usulan lainnya adalah memperluas akses keanggotaan Kadin bagi pelaku usaha. Organisasi tersebut diusulkan memfasilitasi keanggotaan bagi pengusaha yang mendaftarkan badan usaha atau mengurus perizinan berusaha, terutama untuk memperluas jangkauan kepada UMKM.

Aspek tata kelola juga menjadi perhatian pemerintah. Pendanaan Kadin diusulkan dikelola secara transparan dan bertanggung jawab serta menjalani audit. Sistem informasi organisasi tetap diatur secara terintegrasi dengan kebijakan Satu Data Indonesia.

"Kelima, tata kelola dan pengawasan. Pendanaan Kadin dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan diaudit. Sistem informasi Kadin tetap diatur dan dibangun secara terintegrasi dengan rincian pengaturan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta diselaraskan dengan kebijakan Satu Data Indonesia," ucap Budi.

Untuk ketentuan peralihan, Kadin yang beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 harus menyesuaikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya paling lambat satu tahun sejak undang-undang baru berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 juga diusulkan untuk dicabut.

Sebelumnya, DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri sebagai RUU usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna pada 22 September 2026. Pembaruan regulasi tersebut didorong oleh perubahan struktur industri, digitalisasi, perkembangan kecerdasan buatan (AI), dan integrasi pasar internasional.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed