Asosiasi Vape Tolak Wacana Pelarangan dan Soroti Nasib UMKM
Rencana pelarangan rokok elektrik atau vape di Indonesia memunculkan kekhawatiran mengenai kelangsungan usaha dan nasib pekerja dalam industri tersebut. Kalangan asosiasi menilai kebijakan itu berpotensi memberikan tekanan besar kepada produsen, distributor, hingga peritel, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dilansir dari Money. Persoalan ini mencuat setelah terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
Perkembangan tersebut turut menjadi perhatian para pelaku industri vape nasional yang menggantungkan kegiatan ekonominya pada sektor tersebut. Ketua Umum Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) Fachmi Kurnia Firmansyah Siregar mengungkapkan bahwa sebagian anggota asosiasinya menjadikan perdagangan vape sebagai sumber penghasilan utama. Kondisi ini membuat wacana pelarangan menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan mata pencaharian mereka.
Fachmi menyoroti nasib UMKM yang selama ini menjalankan usaha di sektor rokok elektrik. Dia mempertanyakan keadilan apabila seluruh pelaku usaha harus menanggung konsekuensi atas tindakan penyalahgunaan produk yang tidak mereka lakukan.
"Di industri ini, ada para pelaku UMKM. Ini adalah satu-satunya tempat kami mencari nafkah. Jika kami dihukum karena kesalahan yang bukan kami lakukan, bagaimana rasa keadilan buat kami?" ujar Fachmi di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Selain ancaman kebijakan pelarangan, persoalan citra negatif juga disebut mulai mengganggu aktivitas perdagangan. Fachmi menjelaskan bahwa pemberitaan mengenai penggunaan perangkat vape untuk penyalahgunaan narkoba telah memunculkan stigma terhadap industri rokok elektrik secara keseluruhan.
Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam kegiatan penjualan. Sejumlah anggota ARVINDO dilaporkan mengalami kendala mempertahankan lokasi usaha, termasuk menghadapi persoalan perpanjangan kontrak tempat berjualan. Beberapa peritel bahkan telah mengeluarkan dana untuk menyediakan persediaan produk dan memperbaiki tempat usaha. Namun, investasi tersebut tidak menjamin mereka dapat terus menggunakan lokasi bisnis yang selama ini ditempati.
Fachmi menyebut terdapat anggota asosiasi yang sudah memperoleh kepastian bahwa masa sewa tempat usahanya tidak akan diperpanjang. Situasi tersebut memperlihatkan dampak stigma negatif terhadap keberlangsungan kegiatan usaha para peritel. "Ada juga member kami yang sudah mendapatkan kepastian bahwa dia tidak dapat memperpanjang sewanya.
Begitu banyak stigma-stigma buruk ini, yang kami rasa perlu diluruskan," katanya. Menurut Fachmi, tindakan penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk narkoba perlu dibedakan dari aktivitas perdagangan produk vape yang dijalankan secara sah. Dia menilai persoalan tersebut tidak semestinya menyebabkan seluruh pelaku industri menerima dampak kebijakan yang seragam.
Asosiasi Minta Dilibatkan dalam Pengawasan
ARVINDO mendorong pemerintah membuka ruang kerja sama dengan organisasi industri untuk mengawasi peredaran rokok elektrik. Keterlibatan asosiasi dinilai penting dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba sekaligus membatasi akses anak terhadap produk vape.
Fachmi juga mengingatkan adanya potensi konsekuensi apabila pelarangan diterapkan. Menurut dia, pembatasan yang terlalu menyeluruh dapat membuat perdagangan beralih ke jalur ilegal sehingga pengawasan terhadap produk menjadi semakin sulit. Peredaran melalui pasar gelap dikhawatirkan mengurangi kemampuan pengawasan terhadap mutu barang maupun asal distribusinya.
Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko bagi konsumen karena produk beredar di luar pengawasan yang memadai. "Market akan bergerak ke barang ilegal, ke pasar gelap yang tidak bisa dikontrol kualitasnya, tidak bisa dikontrol sumbernya. Menurut kami malah itu sangat berbahaya untuk konsumen," tutur Fachmi.
Produsen Minta Kebijakan Mempertimbangkan Ekosistem Industri
Keberlangsungan industri vape juga menjadi perhatian Perkumpulan Produsen Elektrik Indonesia (PPEI). Ketua Umum PPEI Daniel Boy Purwanto mengingatkan bahwa kebijakan mengenai rokok elektrik perlu memperhitungkan keterlibatan berbagai pihak dalam rantai industri nasional.
Ekosistem tersebut mencakup kegiatan usaha yang melibatkan banyak pelaku serta tenaga kerja. Karena itu, keputusan mengenai masa depan industri dinilai perlu mempertimbangkan konsekuensi ekonomi yang dapat muncul bagi pihak-pihak yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut. Daniel menyampaikan bahwa kalangan produsen mendukung langkah pemerintah dalam menangani penyalahgunaan narkoba dan mencegah anak-anak memperoleh akses terhadap rokok elektrik. Dukungan tersebut tetap disertai harapan agar pengaturan industri dilakukan secara terukur.
Dia menekankan pentingnya penggunaan data sebagai dasar penyusunan kebijakan. Pendekatan yang proporsional dinilai diperlukan agar upaya pengawasan tetap berjalan tanpa mengabaikan keberadaan pekerja dan pelaku usaha dalam ekosistem vape nasional. "Kami mendukung langkah tegas pemerintah dalam mengatur industri rokok elektrik nasional. Namun, kami juga berharap kebijakan yang diterapkan tetap proporsional dan berbasis data mengingat ribuan pekerja dan banyak pihak menggantungkan kehidupannya pada ekosistem industri ini," tegas Daniel.
Dengan demikian, perhatian asosiasi produsen dan peritel tertuju pada keseimbangan antara pengendalian penyalahgunaan rokok elektrik, perlindungan anak, pengawasan distribusi, serta keberlangsungan usaha dan pekerjaan dalam industri vape nasional.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow