Pengusaha Desak Pemerintah Kaji Dana Cadangan Pesangon
Rencana penerapan Dana Cadangan Pesangon (DCP) paling lambat pada 2027 mendapat perhatian dari kalangan pengusaha. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya operasional, mengurangi likuiditas, serta membatasi kemampuan perusahaan melakukan investasi dan perekrutan tenaga kerja, dilansir dari Money.
Pelaku usaha meminta pemerintah menyusun kajian menyeluruh sebelum memberlakukan kewajiban penyisihan dana pesangon secara berkala. Mereka juga menyoroti perlunya penyesuaian dengan berbagai program perlindungan pekerja yang sudah menjadi tanggungan perusahaan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai skema DCP harus disusun secara selaras dengan sistem jaminan sosial dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
Selama ini, perusahaan telah memenuhi sejumlah kewajiban perlindungan tenaga kerja. Di antaranya Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta program dana pensiun internal perusahaan.
Menurut Shinta, kesesuaian regulasi diperlukan agar kewajiban baru tidak bertabrakan dengan program yang sudah berjalan.
"Kuncinya adalah memastikan harmonisasi antara UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), regulasi jaminan sosial, dan UU Ketenagakerjaan agar pengaturan DCP tidak menimbulkan tumpang tindih kewajiban maupun ketidaksinkronan antarskema pelindungan pekerja," ujar Shinta kepada Kontan, Senin (16/11/2026).
Selain persoalan regulasi, penyetoran dana secara rutin juga menjadi perhatian Apindo. Shinta menyebut dampaknya dapat berbeda pada setiap perusahaan karena dipengaruhi karakteristik sektor usaha dan kondisi keuangan masing-masing.
Aspek yang berpotensi terdampak mencakup likuiditas, ketersediaan modal kerja, serta kemampuan perusahaan mengalokasikan dana untuk investasi.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa turut menyampaikan kekhawatiran mengenai tambahan kewajiban tersebut. Menurut dia, penyetoran DCP sejak awal hubungan kerja dapat meningkatkan tekanan terhadap arus kas perusahaan.
Pengusaha selama ini juga harus menyediakan anggaran untuk membayar upah, tunjangan hari raya (THR), iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta pesangon atau kompensasi pekerja.
Erwin menilai penambahan kewajiban tanpa memperhitungkan pengeluaran yang sudah ada berisiko mempersempit ruang keuangan perusahaan.
"Apabila DCP menjadi kewajiban tambahan tanpa memperhitungkan kewajiban yang sudah ada, maka terjadi peningkatan kebutuhan modal kerja. Dampaknya bisa berupa berkurangnya ruang perusahaan untuk melakukan investasi, ekspansi, dan perekrutan tenaga kerja baru," kata Erwin kepada Kontan, Senin (16/11/2026).
Simulasi Setoran DCP dan Dampaknya bagi Industri Padat Karya
Besarnya potensi pengeluaran tambahan menjadi perhatian khusus bagi industri yang mengandalkan banyak tenaga kerja. Erwin menyebut tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, garmen, furnitur, serta manufaktur sebagai sektor yang perlu mendapatkan pertimbangan tersendiri.
Untuk memberikan gambaran mengenai konsekuensi finansialnya, Erwin menyampaikan simulasi perusahaan yang memiliki 10.000 pekerja dengan rata-rata upah Rp 5 juta per bulan.
Dengan jumlah karyawan tersebut, kebutuhan anggaran untuk pembayaran upah mencapai Rp 50 miliar setiap bulan. Apabila setoran DCP diasumsikan sebesar 3 persen dari upah, perusahaan harus menyediakan tambahan dana sekitar Rp 1,5 miliar per bulan.
Jika dihitung selama satu tahun, tambahan pengeluaran tersebut mencapai Rp 18 miliar. Namun, Erwin menegaskan bahwa persentase 3 persen hanya digunakan sebagai ilustrasi perhitungan, bukan ketentuan resmi pemerintah.
Di luar persoalan arus kas, industri tekstil dan garmen juga mempertimbangkan konsekuensi kebijakan terhadap kemampuan bersaing dengan produsen dari negara lain.
Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto mengatakan sektor tersebut sedang menghadapi persaingan di pasar dalam negeri maupun internasional.
"Kami di AGTI sedang mereview kebijakan ini. Berhubung ekosistem garmen dan tekstil adalah padat karya dan saat ini pasar lokal dan global, pasar pakaian jadi dan tekstil, perlu ditekankan daya saing karena kompetisi kita dengan bangsa lain yang memproduksi produk sejenis," ujar Anne kepada Kontan, Senin (16/11/2026).
Anne mengkhawatirkan tambahan kewajiban perusahaan dapat mengurangi daya saing produk tekstil dan pakaian jadi nasional. Kondisi tersebut dinilai berpotensi bertentangan dengan tujuan awal kebijakan yang hendak memberikan perlindungan kepada pekerja.
"Jangan sampai kebijakan ini yang seyogianya dibuat untuk melindungi pekerja, malah jadi anomali dengan kurangnya daya saing tekstil dan garment dibanding negara lain sehingga sektor ini terkontraksi dan mengecil," katanya.
Menurut Anne, pelemahan industri dapat berdampak terhadap keberlangsungan lapangan kerja. Apabila kegiatan usaha mengalami kontraksi, kemampuan perusahaan mempertahankan pekerja juga berisiko ikut terpengaruh.
Pengusaha Minta Pemerintah Mengatasi Penyebab PHK
Persoalan ketenagakerjaan juga dinilai perlu ditangani melalui pembenahan kondisi industri dan perdagangan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pengelolaan dana pesangon.
Menurut Farhan, perlindungan pekerja perlu berjalan bersamaan dengan penciptaan lapangan kerja dan kebijakan yang mendukung industri nasional.
Salah satu persoalan yang disorot adalah masuknya produk impor yang diduga menerapkan praktik dumping. Tekanan dari produk tersebut dinilai dapat mengurangi kemampuan produsen dalam negeri bersaing di pasar domestik.
Farhan menghubungkan kondisi tersebut dengan potensi meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila perusahaan tidak mampu mempertahankan kegiatan produksinya.
"Pemerintah juga harus antisipasi terhadap lonjakan PHK akibat pasar domestik dibanjiri oleh impor dumping. Dengan banjirnya produk impor, pastinya pabrik tidak bisa bersaing dan berujung pada PHK. Maka, akar masalahnya dulu yang harus dibenahi, baru kita bisa bicara tata kelola pekerja dan industri," ujar Farhan kepada Kontan, Senin (16/11/2026).
Farhan juga mengungkapkan bahwa APSyFI belum dilibatkan dalam pembahasan kebijakan DCP. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan hubungan antara perlindungan tenaga kerja, kondisi industri, dan keberlangsungan perusahaan secara menyeluruh.
Pemerintah Targetkan DCP Berlaku Paling Lambat 2027
Rencana pembentukan DCP memiliki dasar dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut mewajibkan perusahaan menyiapkan dan menyetorkan dana pesangon kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial (Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menjelaskan bahwa mekanisme ini dirancang untuk memastikan pekerja tetap mendapatkan hak pesangon ketika mengalami PHK.
Penghitungan kebutuhan dana dilakukan sejak seseorang mulai menjalani hubungan kerja. Ketentuan tersebut juga mencakup pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Selanjutnya, dana yang telah disiapkan perusahaan akan disetorkan kepada lembaga pemerintah yang mendapatkan penunjukan untuk mengelola DCP masing-masing perusahaan.
Kemnaker menargetkan penerapan mekanisme tersebut paling lambat pada 2027. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026, pemerintah memiliki masa transisi maksimal satu tahun untuk mempersiapkan lembaga pengelola dana.
Menanggapi rencana pemberlakuan tersebut, Apindo meminta pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian dampak dan menyelaraskan DCP dengan sistem jaminan sosial yang sudah berjalan.
Sementara itu, Kadin Indonesia mendorong penetapan persentase setoran berdasarkan perhitungan aktuaria agar kewajiban perusahaan bersifat proporsional. Organisasi tersebut juga mengusulkan penerapan bertahap.
Skema bertahap dinilai dapat memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menyesuaikan perencanaan keuangan, sistem penggajian, serta pengelolaan arus kas sebelum kewajiban diberlakukan.
Di sisi lain, AGTI dan APSyFI menekankan bahwa kebijakan perlindungan pekerja perlu mempertimbangkan kemampuan industri nasional untuk tetap bersaing. Mereka menyoroti risiko kontraksi usaha apabila tambahan beban perusahaan tidak diimbangi dengan kondisi industri yang mendukung keberlangsungan lapangan kerja.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow