Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Said Iqbal Ancam Tutup Perusahaan yang Abaikan Dana Pesangon

Smallest Font
Largest Font

Kewajiban menyetor Dana Cadangan Pesangon (DCP) kepada pemerintah akan disertai sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhinya. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal menyebut perusahaan yang mengabaikan kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi penutupan, sebagaimana dilansir dari Money dalam keterangannya pada Senin (17/11/2026).

Kebijakan DCP menjadi bagian dari upaya pemerintah melindungi hak pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk saat perusahaan tempat mereka bekerja mengalami kepailitan. Dana tersebut disiapkan agar pembayaran pesangon tetap tersedia meskipun perusahaan menghadapi kesulitan keuangan.

Said Iqbal menjelaskan bahwa selama ini masih banyak pekerja yang kehilangan hak pesangon setelah terkena PHK. Sejumlah perusahaan berdalih tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban tersebut.

"Jika pengusaha tidak membayar iuran dana cadangan pesangon, sanksi terberatnya adalah penutupan perusahaan," ujar Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

Ia juga menyoroti berbagai alasan yang digunakan perusahaan ketika tidak membayarkan pesangon kepada pekerja yang terkena PHK.

"Banyak perusahaan yang ketika melakukan PHK terhadap karyawan dengan alasan apa pun tidak membayar pesangon. Ada yang melarikan diri, ada yang beralasan pailit, dan ada pula yang mengaku sudah tidak memiliki uang," sambung Said Iqbal.

Ketentuan mengenai DCP tercantum dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru yang disahkan DPR RI pada Selasa (6/10/2026). Undang-undang tersebut terdiri dari 23 bab dan 313 pasal, termasuk ketentuan yang mewajibkan pemberi kerja menyetorkan dana cadangan pesangon kepada pemerintah.

Pengesahan aturan tersebut merupakan tindak lanjut revisi regulasi setelah serikat buruh mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada 2023. Serikat buruh menilai sejumlah ketentuannya merugikan pekerja.

MK mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan DPR RI bersama pemerintah melakukan revisi undang-undang. Proses perubahan itu ditargetkan selesai paling lambat Oktober 2026.

Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menjelaskan bahwa keberadaan DCP bertujuan memastikan hak pesangon pekerja tetap terlindungi ketika PHK terjadi.

"Alasan PHK saja sudah sulit, tetapi jika PHK terjadi, dana cadangan pesangonnya sudah tersedia," ujar Indah Anggoro Putri dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan di kanal YouTube NgoPi SIK, Sabtu (14/11/2026).

Pemerintah selanjutnya akan menunjuk lembaga khusus untuk mengelola dana tersebut. Penunjukan pengelola menjadi bagian dari persiapan penerapan kewajiban penyetoran DCP bagi seluruh pengusaha.

Indah menjelaskan bahwa undang-undang memberikan masa transisi maksimal satu tahun sebelum ketentuan tersebut diterapkan sepenuhnya.

"Lalu kapan aturan ini berlaku? Undang-undang menetapkan masa transisi maksimal satu tahun. Jadi, pada 2027 nanti sudah harus tersedia lembaga pengelola dana cadangan pesangon," sambung Indah.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren
Daisy Floren
Lusiana Author

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed