Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Kemnaker Tegaskan Cuti Bersama Tidak Wajib bagi Perusahaan

Smallest Font
Largest Font

Ketentuan cuti bersama dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan tidak mewajibkan perusahaan swasta memberikan libur tanpa mengurangi jatah cuti tahunan karyawan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan kebijakan tersebut bersifat tidak mengikat bagi perusahaan yang tidak menerapkan cuti bersama, dilansir dari Money.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan penjelasan tersebut dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan melalui kanal YouTube NgoPi SIK, sebagaimana dikutip Senin (16/11/2026).

Indah menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tidak memaksa pengusaha untuk menerapkan cuti bersama sekaligus tidak memotong hak cuti tahunan pekerja.

"Kemudian ada pernyataan. Bu, kalau cuti bersama undang-undang ini memaksa ya? Pengusaha untuk mengambil dan tidak memotong? Jawabannya tidak dipaksa," ujar Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker.

Pemerintah selama ini menetapkan jadwal cuti bersama pada sejumlah periode libur nasional dan keagamaan. Contohnya mencakup libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Idul Fitri, serta perayaan keagamaan lainnya.

Indah menjelaskan bahwa ketentuan yang sebelumnya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) kini juga dapat diterapkan oleh pemberi kerja swasta, tetapi sifatnya tidak wajib.

"Itu kan kalau kita kan ASN memang libur kan dan tidak memotong (jatah cuti) dan ini sekarang juga berlaku bagi pemberi kerja (swasta), namun tidak wajib," sambung Indah.

Dengan demikian, perusahaan yang memiliki kebijakan cuti bersama dapat menerapkan ketentuan tersebut tanpa mengurangi jatah cuti tahunan pekerja. Sementara itu, perusahaan yang tidak memberlakukan cuti bersama tidak diwajibkan mengubah kebijakan internalnya.

DPR RI mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru pada Selasa (6/10/2026), setelah menyelesaikan proses revisi peraturan ketenagakerjaan.

Revisi tersebut dilakukan menyusul gugatan serikat buruh ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2023. Serikat buruh menilai sejumlah ketentuan dalam regulasi tersebut merugikan pekerja.

MK mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan revisi undang-undang paling lambat Oktober 2026.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru memuat 23 bab dan 313 pasal. Materinya mencakup kesempatan kerja, perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, pelatihan, pemagangan, serta penempatan tenaga kerja.

Regulasi tersebut juga mengatur penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dana cadangan pesangon, pengawasan, penyidikan, hingga ketentuan pidana dan peralihan.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren
Daisy Floren
Lusiana Author

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed