Kemnaker Belum Buka Cek NIK Penerima BSU 2026
Pekerja belum dapat memeriksa status penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) karena Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum mengaktifkan fitur pengecekan. Kondisi ini terjadi pada Sabtu (14/11/2026), sementara pemerintah masih mempersiapkan mekanisme penyaluran bantuan.
Dilansir dari Money, menu pemeriksaan pada portal resmi BSU Kemnaker memang sudah tersedia, tetapi belum bisa digunakan. Ketika pengunjung memilih menu tersebut, halaman justru mengarahkan pengguna ke bagian akhir tanpa menyediakan kolom pengisian NIK.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Agatha Widianawati, membenarkan bahwa layanan pemeriksaan identitas calon penerima belum dibuka.
"Karena BSU masih berproses, jadi pengecekan NIK juga belum bisa dibuka," ujar Agatha kepada Kompas.com, Sabtu (14/11/2026).
Agatha menjelaskan bahwa pemerintah masih menyiapkan berbagai kebutuhan program. Hingga saat ini, Kemnaker belum menetapkan informasi lebih lanjut mengenai jadwal maupun mekanisme penyaluran bantuan tersebut.
"Untuk BSU, kami masih berproses. Jadi, belum ada informasi soal penyalurannya. Semua sedang disiapkan," sambung Agatha.
Program BSU 2026 disiapkan untuk membantu pekerja selama periode Oktober, November, dan Desember 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 13,3 juta pekerja sebagai penerima dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026). Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, setiap penerima memperoleh Rp300.000 per bulan selama tiga bulan.
Dengan ketentuan tersebut, total bantuan yang diterima setiap pekerja mencapai Rp900.000. Pemerintah merencanakan pembayaran sekaligus untuk keseluruhan periode tiga bulan.
Dalam penjelasan mengenai penyaluran, Airlangga menyebut pemerintah mengarahkan penggunaan rekening penerima. Pernyataan itu disampaikan ketika ditemui di kantornya pada Kamis (12/11/2026).
"BSU biasanya ditransfer. Tidak melalui PT Pos Indonesia, tetapi sekarang arahan presiden adalah semua harus memiliki rekening," kata Airlangga.
Airlangga juga menyampaikan harapan pemerintah agar seluruh pekerja yang mendapatkan bantuan dapat menerima dana melalui rekening masing-masing.
"Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening," ujar Airlangga.
Persyaratan penerima BSU 2026 mengacu pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2026. Calon penerima harus merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK serta peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.
Ketentuan penghasilan juga menjadi pertimbangan. Pekerja harus memiliki gaji paling banyak Rp3.500.000 per bulan atau sebesar upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota yang berlaku.
Untuk wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota di atas Rp3,5 juta, batas penghasilan disesuaikan dengan UMK setempat dan dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Daerah yang tidak menetapkan UMK menggunakan UMP sebagai acuan.
Penghitungan gaji mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen penghasilan tersebut mencakup upah pokok dan tunjangan tetap.
Pemerintah memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan pada periode sebelum penyaluran BSU. Aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan anggota Polri tidak termasuk kelompok penerima bantuan ini.
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. Peraturan tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 serta berlaku sejak tanggal pengundangan.
Kemnaker juga menetapkan kewajiban pengembalian dana ke kas negara apabila kemudian ditemukan penerima yang tidak memenuhi persyaratan. Sementara itu, data calon penerima bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan Kemnaker menangani informasi kriteria dan mekanisme bantuan.
Hingga Sabtu (14/11/2026), fitur pemeriksaan NIK BSU 2026 masih belum aktif dan jadwal resmi penyaluran belum diumumkan Kemnaker.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow