Said Iqbal Usulkan Danantara Kelola Dana Cadangan Pesangon
Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon (DCP) bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi perhatian setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengusulkan Danantara sebagai lembaga pengelola. Usulan tersebut disampaikan dalam konferensi pers virtual, Senin (16/11/2026), dilansir dari Money.
Said Iqbal menilai Danantara lebih sesuai karena sudah merupakan lembaga yang tersedia sehingga pemerintah tidak perlu mengubah undang-undang untuk memberikan kewenangan pengelolaan DCP.
Selain Danantara, terdapat dua alternatif lain, yakni BPJS Ketenagakerjaan atau pembentukan lembaga baru. Namun, kedua pilihan tersebut memiliki konsekuensi berbeda terhadap kebutuhan anggaran dan regulasi pemerintah.
Menurut Said Iqbal, pembentukan lembaga baru akan membutuhkan anggaran pemerintah yang lebih besar. Sementara itu, penunjukan BPJS Ketenagakerjaan memerlukan perubahan aturan atau undang-undang.
Selama ini, BPJS Ketenagakerjaan mengelola sejumlah program perlindungan pekerja, meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Dalam konferensi pers tersebut, Said Iqbal juga meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan pengelolaan dana pesangon melalui Danantara. Ia menyebut pemerintah tetap memiliki tanggung jawab apabila terjadi persoalan dalam penyelenggaraan jaminan sosial.
"Jangan khawatir, ada terjadi sesuatu. Namanya kontingensi. Ketika terjadi sesuatu di prinsip jaminan sosial, maka negara atau pemerintah yang bertanggung jawab," ungkap Said Iqbal, Presiden KSPI dan Partai Buruh sekaligus Penasihat Khusus Presiden.
Ketentuan mengenai DCP tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan DPR RI pada Selasa (6/10/2026). Regulasi tersebut terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Revisi undang-undang dilakukan setelah serikat buruh mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada 2023. MK mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan revisi paling lambat Oktober 2026.
Salah satu ketentuan dalam regulasi baru mewajibkan pemberi kerja menyetorkan dana pesangon kepada lembaga pemerintah yang nantinya ditunjuk sebagai pengelola DCP. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana ketika pekerja mengalami PHK.
Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemenaker Indah Anggoro Putri menjelaskan bahwa penyetoran dana tersebut menjadi bagian dari perlindungan bagi pekerja. Dana pesangon akan ditempatkan pada lembaga pemerintah yang memperoleh penunjukan resmi.
"Jadi, uang (pesangon) itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon. Ini adalah bentuk wujud pelindungan yang sangat konkret jika terjadi PHK. Jadi alasan PHK-nya saja susah, kalaupun PHK dana cadangan pesangonnya sudah ada," ujar Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemenaker, dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan di kanal YouTube NgoPi SIK, Sabtu (14/11/2026).
Indah menyampaikan bahwa pemerintah akan menunjuk lembaga tertentu untuk mengelola dana tersebut dalam waktu dekat. Pengusaha diwajibkan mematuhi kebijakan penyetoran DCP sesuai masa transisi yang ditetapkan undang-undang.
"Lalu pertanyaannya kapan ini berlaku? Undang-undang mengatakan maksimal 1 tahun transisi, jadi 1 tahun lagi 2027 sudah ada nanti lembaga pengelola dana cadangan pesangon," sambung Indah.
Dengan demikian, lembaga pengelola DCP ditargetkan sudah terbentuk pada 2027, sesuai batas waktu transisi maksimal satu tahun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow