UU 27 Tahun 2026 Atur Dana Cadangan Pesangon Pekerja
Belum tuntasnya pembayaran pesangon mantan pekerja Merpati Airlines menjadi salah satu persoalan yang hendak diatasi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (UUPK). Aturan ini mewajibkan perusahaan menyiapkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) agar hak pekerja tetap memiliki sumber pembayaran ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Dilansir dari Money, Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan dalam rapat bersama Komisi IX DPR pada April 2026 bahwa sebanyak 1.225 pekerja terdampak kasus Merpati Airlines.
Dari total kewajiban pesangon sekitar Rp 313 miliar, baru sekitar 20 persen yang dibayarkan, sementara 80 persen sisanya dikonversi menjadi surat pengakuan utang. Melalui Pasal 253 UUPK, pengusaha diwajibkan menyediakan DCP sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK. Dana tersebut akan dikelola lembaga pemerintah, sedangkan usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban tersebut.
Skema ini memungkinkan perusahaan menyiapkan dana sebelum terjadi PHK. Dengan demikian, pembayaran pesangon tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan ketika kewajiban tersebut muncul.
Sebelumnya, perusahaan telah mengenal pencadangan kompensasi melalui Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) yang menggunakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Skema tersebut kini dikembangkan menjadi Dana Kompensasi Pascakerja (DKPK), sementara OJK sedang menyiapkan perubahan aturan terkait program tersebut. Keberadaan skema lama memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara DCP dan program pencadangan yang sudah berjalan. Pemerintah perlu menentukan apakah mekanisme baru akan menggantikan skema sebelumnya atau beroperasi berdampingan.
Persoalan lain berkaitan dengan kekurangan dana apabila saldo DCP tidak mencukupi kewajiban pembayaran. Sebagai gambaran, jika hak pekerja mencapai Rp 1 miliar sementara dana tersedia hanya Rp 800 juta, masih terdapat kekurangan Rp 200 juta. Ketentuan Pasal 298 UUPK menyatakan bahwa sanksi pidana tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk membayar hak pekerja. Sementara itu, Pasal 299 mengatur bahwa hak pekerja yang belum dibayarkan menjadi utang yang dijamin seluruh aset pengusaha setelah terdapat perjanjian bersama atau putusan perselisihan hubungan industrial berkekuatan hukum tetap.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran pengusaha tetap berlaku meskipun DCP telah dibentuk. Dana cadangan menjadi mekanisme penyediaan dana di muka, bukan penghapusan tanggung jawab perusahaan atas seluruh hak pekerja. Dalam penjelasan yang disampaikan pekan ini, Kementerian Ketenagakerjaan menyebut pengelolaan DCP tidak akan menggunakan Dapen atau DPLK yang selama ini dimanfaatkan sejumlah perusahaan.
Pengusaha diberikan masa transisi hingga Oktober 2027 untuk menyesuaikan skema tersebut. Rencana pembentukan mekanisme pengelolaan baru mendapat tanggapan dari kalangan pengusaha. APINDO mempertanyakan kebutuhan membentuk lembaga baru karena berpotensi menambah biaya serta menimbulkan tumpang tindih dengan program perlindungan pekerja.
Dari sisi pekerja, BPJS Watch mengusulkan agar pengelolaan DCP diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Usulan tersebut mempertimbangkan pengalaman lembaga itu dalam mengelola dana pekerja.
UUPK hanya menyebut frasa "lembaga pemerintah" sebagai pihak pengelola. Sejumlah pemberitaan menyebut Danantara sebagai salah satu calon pengelola, tetapi pemerintah belum memberikan kepastian mengenai penunjukan resmi dan mekanisme pengelolaannya. Selain menentukan pengelola, pemerintah perlu mengatur pemisahan dana, investasi, pengawasan, serta perlindungan terhadap risiko pengelolaan.
Peraturan Pemerintah yang sedang disiapkan juga perlu menjelaskan besaran iuran, mekanisme pembayaran, dan pihak yang bertanggung jawab apabila dana tidak mencukupi. Ketentuan lanjutan juga perlu memastikan tanggung jawab pengusaha atas kekurangan pembayaran, penghitungan hasil investasi, serta pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan pengelolaan dana.
Peralihan dari Dapen atau DPLK menuju DCP turut membutuhkan pengaturan mengenai saldo yang telah terbentuk. Pemerintah perlu memperjelas pengakuan saldo, perlindungan hak pekerja, biaya pemindahan, dan perlakuan pajak agar masa transisi hingga Oktober 2027 tidak menimbulkan pendanaan ganda.
Hingga saat ini, kepastian mengenai lembaga pengelola dan mekanisme pelaksanaan DCP masih menunggu pengaturan lebih lanjut dari pemerintah. Masa penyesuaian bagi perusahaan dijadwalkan berlangsung sampai Oktober 2027.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow