Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

DJKN Masih Kelola Aset Tommy Soeharto Senilai Rp 2,42 Triliun

Smallest Font
Largest Font

Pengelolaan aset sitaan milik Tommy Soeharto senilai Rp 2,42 triliun masih menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Hingga 16 November 2026, aset tersebut belum berhasil terjual meskipun sudah beberapa kali masuk proses lelang, dilansir dari Money. Selain belum mendapatkan pembeli, pengelolaan aset tersebut juga belum dialihkan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Dengan kondisi ini, DJKN masih menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh aset yang disita dalam perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tersebut. Direktur Utama LMAN Meirijal Nur menjelaskan bahwa lembaganya belum memperoleh penugasan maupun pelimpahan pengelolaan dari DJKN. Artinya, sampai sekarang belum terdapat perubahan kewenangan pengelolaan aset sitaan tersebut.

"Sepertinya aset Pak Tommy Soeharto itu belum diserahkan ke LMAN karena masih di DJKN," ujar Meirijal dalam Media Briefing, Senin (16/11/2026).

Meski belum menerima pelimpahan, LMAN menyatakan kesiapannya apabila pemerintah nantinya memberikan mandat untuk menangani aset tersebut. Lembaga itu membuka peluang menerima penugasan tanpa mempertimbangkan siapa pemilik sebelumnya. Meirijal menyampaikan bahwa optimalisasi aset negara menjadi perhatian apabila pengelolaannya dipercayakan kepada LMAN. Menurut dia, aset yang diserahkan akan diupayakan memberikan manfaat sebesar mungkin bagi negara.

"Sepanjang itu memang kita dipercayakan untuk mengelolanya, kita akan terima dan memikirkan seoptimal mungkin bagaimana aset itu bisa memberikan manfaat yang optimal bagi negara," katanya. Namun, kesiapan tersebut belum diikuti keputusan resmi mengenai pemindahan tanggung jawab. Selama belum ada penyerahan dari DJKN, seluruh pengelolaan aset Tommy Soeharto tetap berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Empat bidang tanah masuk daftar aset sitaan BLBI

Aset yang menjadi perhatian pemerintah berkaitan dengan PT Timor Putra Nasional (TPN). Sejumlah bidang tanah milik perusahaan tersebut disita dalam penyelesaian kasus BLBI dan kemudian ditawarkan melalui mekanisme lelang negara.

DJKN Kementerian Keuangan sebelumnya merencanakan pelaksanaan lelang ulang pada 2024. Rencana tersebut muncul setelah aset PT TPN belum mendapatkan penawaran meskipun telah beberapa kali dilelang sejak 2022.

Secara keseluruhan, terdapat empat bidang tanah di Kabupaten Karawang yang tercantum dalam daftar aset sitaan dan lelang. Keempatnya memiliki luas serta nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang berbeda.

  • Tanah di Desa Kamojing: Memiliki luas 530.125,526 m2 dengan SHGB Nomor 4/Kamojing atas nama PT KIA Timor Motors.

  • Tanah di Desa Kalihurip: Luasnya mencapai 98.896,700 m2, tercatat dalam SHGB Nomor 22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor Motors.

  • Tanah di Desa Cikampek Pusaka: Bidang tanah seluas 100.985,15 m2 ini tercatat dengan SHGB Nomor 5/Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timor Motors.

  • Tanah di Desa Kamojing: Memiliki luas 518.870 m2 dengan SHGB Nomor 3/Kamojing atas nama PT Timor Industri Komponen.

Nilai lelang turun dari Rp 2,42 triliun menjadi Rp 420 miliar

Perjalanan pelelangan aset PT TPN juga ditandai dengan penyesuaian nilai penawaran. Pada tahap awal, pemerintah menetapkan nilai aset tersebut sebesar Rp 2,42 triliun. Namun, angka tersebut kemudian mengalami penurunan hingga menjadi Rp 430 miliar.

Penyesuaian harga kembali dilakukan pada pelaksanaan lelang terakhir, dengan nilai yang ditetapkan sebesar Rp 420 miliar. Walaupun nilai penawaran telah mengalami penurunan cukup besar dibandingkan penetapan awal, aset tersebut tetap belum memperoleh penawaran pembelian. Sejak 2022, pemerintah telah melaksanakan tiga kali pelelangan tanpa mendapatkan penawaran yang masuk.

Kondisi tersebut membuat aset sitaan PT TPN masih belum berhasil dialihkan melalui mekanisme lelang. Sementara itu, kewenangan pengelolaannya belum berpindah kepada LMAN dan masih berada di bawah DJKN Kementerian Keuangan.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren
Daisy Floren
Lusiana Author

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed