Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Kemenaker Bantah Danantara Kelola Dana Cadangan Pesangon

Smallest Font
Largest Font

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membantah kabar mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Hingga Minggu (15/11/2026), pemerintah belum menunjuk lembaga pengelola dana tersebut, dilansir dari Money.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemenaker Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi mengenai pihak yang bertanggung jawab mengelola dana cadangan pesangon. Kemenaker juga membantah pernah menyampaikan bahwa Danantara ataupun kementerian tersebut akan menjadi pengelolanya.

Indah menyatakan informasi mengenai kewajiban penyetoran dana kepada Danantara tidak sesuai dengan keputusan pemerintah yang berlaku saat ini.

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," ujar Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal PHI-JSK Kemenaker.

Ketentuan mengenai dana cadangan pesangon tercantum dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, penerapannya masih memerlukan peraturan pelaksanaan yang akan menjadi dasar pengaturan teknis kebijakan tersebut.

Sejumlah ketentuan belum diputuskan secara final, mulai dari mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana hingga penetapan lembaga yang akan menjalankan tanggung jawab tersebut.

Kemenaker berencana mengawali penyusunan peraturan pelaksanaan melalui penjaringan aspirasi atau konsultasi publik. Proses ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan, termasuk pengusaha dan pekerja atau buruh.

Indah menjelaskan bahwa pembahasan bersama diperlukan agar aturan yang disusun mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terdampak.

"Pengaturan mengenai dana cadangan pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelas Indah.

Peraturan tersebut nantinya akan mencakup sejumlah aspek mendasar. Menurut Indah, ruang lingkupnya meliputi mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawaban.

Dengan belum adanya penetapan resmi, informasi yang menyebut Danantara maupun Kemenaker sebagai pengelola dana cadangan pesangon belum mempunyai dasar keputusan pemerintah.

Kemenaker juga mengingatkan pengusaha dan pekerja agar tidak langsung mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Setiap perkembangan kebijakan akan diumumkan secara resmi setelah melalui proses pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Indah menegaskan komitmen kementeriannya dalam penyusunan kebijakan tersebut, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak pekerja, dan keberlangsungan kegiatan usaha.

"Kemenaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," kata Indah.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren
Daisy Floren
Lusiana Author

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed