Kemnaker Tunda Pencairan BSU 2026 hingga Administrasi Selesai
Pekerja yang menantikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 periode Oktober-Desember masih harus menunggu pencairan karena pemerintah belum menyelesaikan administrasi di Kementerian Keuangan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan perkembangan tersebut pada Sabtu (14/11/2026), dilansir dari Money.
Pemerintah menyiapkan bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, setiap pekerja yang memenuhi persyaratan berhak menerima total Rp 900.000 yang dibayarkan sekaligus untuk periode Oktober-Desember 2026.
Yassierli menjelaskan bahwa proses administrasi menjadi tahapan yang harus diselesaikan sebelum bantuan disalurkan kepada pekerja yang memenuhi ketentuan.
"BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja," ujar Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan.
Selain menyampaikan perkembangan pencairan, Yassierli mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang tidak berasal dari pemerintah. Ia meminta pekerja menjadikan kanal resmi Kemnaker sebagai rujukan informasi program tersebut.
"Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya, dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan," ujar Yassierli.
Ketidakpastian pencairan juga berdampak pada layanan pengecekan status penerima menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Berdasarkan pemantauan pada Minggu (15/11/2026), portal BSU Kemnaker memang sudah menampilkan menu Cek NIK Penerima, tetapi fitur tersebut belum dapat digunakan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Agatha Widianawati, membenarkan bahwa layanan pemeriksaan NIK belum dibuka karena program masih dalam proses persiapan.
"Karena BSU-nya masih berproses, jadi pengecekan NIK juga belum bisa dibuka," ujar Agatha Widianawati.
Agatha menjelaskan bahwa pemerintah masih mempersiapkan berbagai kebutuhan program. Kemnaker juga belum mengumumkan jadwal maupun mekanisme penyaluran bantuan secara lebih terperinci.
Persyaratan penerima BSU 2026 mengacu pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 yang ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Calon penerima harus merupakan Warga Negara Indonesia dengan NIK serta peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah sampai dengan Agustus 2026.
Batas penghasilan calon penerima maksimal Rp 3.500.000 per bulan atau mengikuti upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota yang berlaku. Untuk wilayah dengan UMK di atas Rp 3,5 juta, batas penghasilan disesuaikan dengan UMK setempat melalui pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Upah yang digunakan sebagai dasar penilaian merupakan gaji terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, termasuk upah pokok dan tunjangan tetap. Pekerja yang diprioritaskan adalah mereka yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan pada periode sebelum penyaluran.
ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri tidak termasuk kelompok penerima bantuan. Sementara itu, pekerja yang telah memperbarui data melalui aplikasi JMO maupun situs BPJS Ketenagakerjaan belum otomatis ditetapkan sebagai penerima.
BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pembaruan data bertujuan melengkapi informasi peserta yang belum memenuhi kelengkapan administrasi. Penetapan penerima tetap mengikuti persyaratan dan proses verifikasi pemerintah.
Terkait jumlah penerima, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan target bantuan untuk sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp 12 triliun. Pernyataan tersebut disampaikan setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Pemerintah juga mengarahkan penyaluran bantuan melalui rekening bank penerima. Kebijakan tersebut disampaikan Airlangga setelah mengikuti agenda di Jakarta pada Kamis (12/11/2026).
"BSU biasanya kan ditransfer. Tidak lewat PT Pos Indonesia, tapi sekarang kan arahan presiden semua harus punya rekening," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Hingga Minggu (15/11/2026), mekanisme pemeriksaan NIK dan jadwal pencairan BSU 2026 belum diumumkan. Pekerja juga diimbau tidak menyerahkan NIK, nomor rekening, maupun data pribadi melalui tautan yang belum terverifikasi.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow