DPR Desak Polri Usut Kejahatan Pasar Modal Usai IHSG Anjlok
Penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran di pasar modal menjadi perhatian DPR dan aparat kepolisian setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni pada Senin, 19 Oktober 2026, mendesak Polri menindak semua pihak yang terbukti terlibat tindak pidana, sementara PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) menyampaikan tanggapan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pemberitaan mengenai sanksi regulator.
Menurut data yang dikutip SINDOnews, IHSG merosot 678,67 poin atau 11,57 persen ke level 5.185,11 pada penutupan perdagangan Jumat, 16 Oktober 2026. Penurunan tersebut menimbulkan perhatian terhadap kepercayaan investor dan mendorong dukungan terhadap penyelidikan dugaan tindak pidana yang mungkin berkaitan dengan gejolak pasar saham.
Sahroni menyatakan Komisi III DPR mendukung langkah kepolisian mengusut perkara tersebut. Ia meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui koordinasi Polri dengan OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Ini kejahatan ekonomi yang serius. Kalau memang ditemukan unsur pidana, jangan ragu untuk ditindak tegas seluruh pihak yang terlibat, baik perorangan, kelompok, maupun korporasi,” ujar Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR.
Menurut Sahroni, pasar modal perlu dikelola secara transparan dan bebas dari pelanggaran hukum maupun manipulasi untuk keuntungan pribadi. Ia juga meminta investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia, dengan menyoroti fundamental ekonomi, peluang usaha, serta kepastian hukum.
Dalam keterangannya, Sahroni turut menekankan pandangannya mengenai penegakan hukum di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, salah satu aspek yang penting dalam dunia usaha yaitu kepastian dan penegakan hukum, telah berjalan tegas tanpa pandang bulu. Jadi, para investor tidak perlu ragu,” ujar Sahroni.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebelumnya memastikan Bareskrim Polri telah menurunkan tim untuk menindaklanjuti informasi dan pengaduan mengenai dugaan pelanggaran serta tindak pidana di pasar modal. Dalam konferensi pers di BEI pada Jumat, 16 Oktober 2026, ia menyampaikan bahwa penyidik akan mengumpulkan alat bukti sebelum menentukan tindakan hukum.
“Kami akan melakukan tindakan yang tegas dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait dengan permasalahan di dunia pasar modal ini,” ujar Suyudi Ario Seto, Kapolri.
Pemerhati Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Saputra Hasibuan juga mendukung penyelidikan tersebut. Ia menilai dugaan manipulasi pasar, penipuan, atau penyebaran informasi menyesatkan perlu ditangani secara profesional apabila ditemukan bukti yang memadai.
“Kita mendukung Kapolri menjaga perekonomian nasional. Polri tentu harus hadir ketika melihat ada gejolak pasar saham yang tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan juga harus dijaga. Kita minta jika terdapat dugaan tindak pidana yang merugikan investor dan merusak integritas pasar, harus diusut secara transparan dan tuntas,” ujar Edi Saputra Hasibuan di Jakarta pada Minggu, 18 Oktober 2026.
Di sisi korporasi, DSSA mengirim surat bernomor 179/CSDSS-10/2026 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK pada 19 Oktober 2026. Surat yang ditandatangani Direktur Hermawan Tarjono dan Alex Sutanto itu menanggapi pemberitaan mengenai sanksi regulator terkait perdagangan saham perseroan.
Manajemen DSSA menyatakan menghormati kewenangan OJK dan mendukung kebijakan pengawasan untuk menjaga integritas pasar modal. Perseroan juga menyatakan akan bersikap kooperatif, mematuhi ketentuan hukum, serta menyampaikan perkembangan material melalui mekanisme keterbukaan informasi.
“Perseroan mendukung penuh kebijakan Pemerintah dan langkah pengawasan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan,” tulis manajemen DSSA dalam surat tersebut.
OJK sebelumnya menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp1,5 triliun kepada DSSA. Dalam keterbukaan informasi di BEI, perusahaan menyatakan sanksi tersebut saat ini tidak berdampak material terhadap kondisi keuangan maupun kegiatan operasionalnya.
DSSA juga mengumumkan rencana pembelian kembali saham senilai maksimal Rp1 triliun. Berdasarkan keterangan perseroan, program tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 19 Oktober 2026 hingga 18 Januari 2027, tetapi dapat berakhir lebih awal apabila alokasi dana habis atau target saham tercapai.
Manajemen menyebut pembelian kembali saham akan menggunakan kas internal dan dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus, melalui perdagangan di BEI atau di luar bursa. Perseroan memperkirakan biaya transaksi dan perantara pedagang efek mencapai 0,20 persen dari nilai saham yang dibeli kembali.
DSSA menyatakan memiliki arus kas dan modal kerja yang memadai untuk mendukung operasional, belanja modal, serta program pembelian kembali saham. Perseroan juga memperkirakan aksi korporasi tersebut dapat meningkatkan laba per saham dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan kebutuhan modal jangka panjang.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow