Filipina Panggil Dubes China Usai Pernyataan Konflik Militer
Ketegangan diplomatik antara Filipina dan China meningkat setelah pemerintah Filipina memanggil Duta Besar China Jing Quan di Manila pada Senin, 19 Oktober 2026. Langkah tersebut dilakukan menyusul pernyataan Jing pada 15 Oktober yang dinilai mengancam penggunaan kekuatan militer dalam perselisihan kedua negara, terutama terkait sengketa Laut China Selatan.
Kementerian Luar Negeri Filipina menyatakan Menteri Luar Negeri Maria Theresa Lazaro menyampaikan keberatan keras kepada Jing. Pemerintah Filipina menilai pernyataan diplomat tersebut provokatif dan berpotensi memperburuk situasi hubungan bilateral yang telah diwarnai sejumlah insiden maritim.
Menurut laporan Kompas.com dan Detik, Jing menyampaikan pernyataan itu setelah Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro menyebut China sebagai pembuat masalah di kawasan. Dalam tanggapannya kepada wartawan setelah memberikan pidato di sebuah sekolah di Manila, Jing mengatakan Manila seharusnya merasa beruntung memiliki China sebagai tetangga.
Jing menyatakan, "Jika kami ingin menggunakan kekuatan, kami dapat dengan mudah menang. Namun tidak, kami tidak akan memilih kekuatan, dan kami mencintai perdamaian." Pernyataan tersebut memicu kecaman dari sejumlah politikus Filipina yang menilai ucapan itu tidak pantas disampaikan seorang diplomat di tengah sengketa regional.
Kementerian Luar Negeri Filipina menegaskan bahwa persoalan sensitif seharusnya diselesaikan melalui jalur diplomatik dan mekanisme bilateral. Pemerintah juga menyatakan tetap memiliki pilihan untuk mengambil langkah diplomatik tambahan apabila diperlukan.
Respons terhadap pernyataan Jing meluas ke parlemen Filipina. Sedikitnya dua senator yang masih menjabat menyerukan pengusiran diplomat China tersebut. Pada Senin, kantor Senator Erwin Tulfo mengajukan resolusi untuk menetapkan Jing sebagai persona non grata.
China menolak kritik yang disampaikan sejumlah pihak di Filipina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning meminta Manila menindaklanjuti pernyataan para politikusnya yang dianggap tidak bertanggung jawab.
Mao mengatakan, "Pihak Filipina harus mengambil langkah konkret untuk menahan perkataan dan tindakan tidak bertanggung jawab dari politikus tertentu." Ia juga menyatakan bahwa peningkatan hubungan bilateral akan menguntungkan kedua negara.
Kedutaan Besar China di Manila sebelumnya menyatakan bahwa komentar Jing telah dikutip secara selektif dan ditafsirkan secara berlebihan. Hingga laporan Detik diterbitkan, kedutaan belum memberikan tanggapan langsung terhadap pemanggilan Jing oleh Kementerian Luar Negeri Filipina.
Perselisihan tersebut berlangsung di tengah persaingan yang lebih luas di Laut China Selatan. China mengklaim sebagian besar kawasan perairan strategis itu, sedangkan Filipina menuduh penjaga pantai China melakukan tindakan agresif di zona ekonomi eksklusifnya. Beijing membantah tuduhan tersebut dan menyatakan aparatnya menjalankan hukum di wilayah yang diklaim China.
Putusan arbitrase internasional pada 2016 menyatakan bahwa klaim hak historis China yang menjadi dasar garis sembilan putus tidak memiliki dasar hukum berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. China menolak putusan tersebut, sementara perselisihan mengenai hak maritim dan aktivitas kapal terus berlanjut.
Ketegangan juga mencakup Kepulauan Batanes di utara Filipina, dekat Taiwan. Laporan CNN Indonesia pada 13 Oktober 2026 menyebut sejumlah akademisi China mengemukakan klaim bahwa kepulauan tersebut memiliki hubungan teritorial dengan China. Pemerintah Filipina menolak gagasan itu dan menegaskan bahwa Batanes merupakan bagian dari wilayah nasionalnya.
Menurut laporan tersebut, Komisi Sejarah Nasional Filipina memaparkan catatan sejarah yang menunjukkan keterkaitan Batanes dengan pemerintahan Filipina sejak masa kolonial. Pemerintah Filipina juga mendeteksi aktivitas kapal penjaga pantai dan kapal riset China di sekitar kepulauan tersebut dalam 1,5 tahun terakhir.
Di tengah persaingan itu, Filipina memperkuat kemampuan pertahanan dan kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat. Analisis yang diterbitkan Kumparan pada 15 Oktober 2026 mencatat bahwa Manila menggunakan modernisasi alat utama sistem persenjataan, perjanjian pertahanan bilateral, serta akses pangkalan militer untuk memperkuat daya gentar terhadap China.
Analisis tersebut juga menyoroti peran ASEAN dalam mendorong penyelesaian sengketa melalui dialog dan hukum internasional. Namun, perbedaan kepentingan di antara negara-negara anggotanya menjadi tantangan dalam merumuskan pendekatan bersama terhadap persaingan maritim di kawasan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow