FSGI Sebut Peminatan IPA dan IPS Tetap Ada di Kurikulum Merdeka
Rencana pemerintah mengembalikan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa pada 2027 dinilai bukan perubahan yang sepenuhnya baru. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Mansur, menyebut pengelompokan berdasarkan bidang keilmuan sebenarnya masih berlangsung dalam penerapan Kurikulum Merdeka, dilansir dari Edukasi.
Menurut Mansur, siswa SMA tetap diarahkan memilih sejumlah mata pelajaran pilihan yang membentuk rumpun keilmuan tertentu. Ketentuan tersebut tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024.
Regulasi itu mengatur kelompok mata pelajaran pilihan pada Fase F SMA dan mewajibkan setiap sekolah menyediakan sedikitnya tujuh mata pelajaran pilihan.
FSGI menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa penghapusan sistem penjurusan sebelumnya lebih berkaitan dengan perubahan istilah daripada hilangnya pengelompokan akademik.
"FSGI melihat bahwa dalam implementasi Kurikulum Merdeka, konsep penjurusan sebenarnya tidak sepenuhnya hilang," kata Mansur, Sekretaris Jenderal FSGI.
Dalam penerapannya, siswa yang mengambil Fisika, Kimia, dan Biologi pada dasarnya mengikuti rumpun ilmu pengetahuan alam atau sains. Sementara itu, pilihan Ekonomi, Geografi, dan Sejarah mencerminkan rumpun ilmu pengetahuan sosial.
"Artinya, sistem tanpa jurusan klasik bukan berarti tanpa peminatan akademik," ujar Mansur.
Perbedaan utama terletak pada pendekatan pembelajaran. Jika sistem sebelumnya mengelompokkan siswa berdasarkan jurusan, Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan untuk menentukan mata pelajaran berdasarkan minat, kemampuan, dan rencana pendidikan lanjutan.
Mansur kembali menjelaskan bahwa pilihan mata pelajaran tetap membentuk kelompok keilmuan tertentu meskipun tidak menggunakan label jurusan konvensional.
"Dalam praktiknya, siswa tetap harus memilih sejumlah mata pelajaran pilihan yang secara substansi dapat membentuk kelompok keilmuan tertentu," ungkap Mansur.
Meski memberikan kebebasan secara konsep, FSGI menemukan adanya perbedaan antara ketentuan kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Ketersediaan tenaga pengajar, jumlah rombongan belajar, ruang kelas, serta pengaturan jadwal turut memengaruhi pilihan siswa.
"Artinya, meskipun secara konsep siswa diberikan kebebasan memilih, dalam praktiknya pilihan tersebut tetap dibatasi oleh kapasitas dan sumber daya sekolah," ucap Mansur.
Keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik juga memungkinkan sekolah membentuk kelompok mata pelajaran yang menyerupai pola penjurusan sebelumnya.
"Hal ini menunjukkan bahwa persoalan sebenarnya bukan sekadar ada atau tidaknya jurusan, melainkan bagaimana negara menjamin agar setiap peserta didik benar-benar memperoleh kesempatan memilih mata pelajaran sesuai potensi dan cita-citanya," jelas Mansur.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow