GAPKI Minta Biaya Perantara Ekspor Sawit Tetap Wajar
Rencana menjadikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai perantara tunggal ekspor komoditas, termasuk minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), mendapat perhatian dari pelaku industri sawit. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menerima rencana tersebut, tetapi meminta agar penerapannya tidak menciptakan tambahan biaya yang memberatkan eksportir.
Dilansir dari Money, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menilai transparansi menjadi persyaratan utama dalam penerapan mekanisme baru tersebut. Selain memastikan tidak ada praktik kecurangan, pemerintah juga perlu memperhatikan dampak biaya terhadap keberlangsungan industri dan harga minyak sawit domestik.
Eddy menyampaikan pandangan tersebut di sela-sela 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2027 Price Outlook di BICC, Nusa Dua, Bali, Jumat (13/11/2026).
Selama ini, perusahaan yang melakukan ekspor sawit telah menghadapi sejumlah kewajiban finansial. Komponen tersebut meliputi pungutan ekspor, pajak ekspor, serta kewajiban pasar domestik atau domestic market obligation (DMO).
Kehadiran DSI sebagai perantara tunggal berpotensi menambahkan satu komponen pengeluaran baru. Dengan demikian, eksportir harus memperhitungkan empat komponen biaya dalam kegiatan perdagangan, termasuk mekanisme yang berkaitan dengan DSI.
Eddy menjelaskan bahwa perubahan tersebut perlu dilihat dari sisi keseluruhan beban yang harus ditanggung perusahaan.
"Kalau sekarang ini kan beban kita sekarang ini adalah selain tadi ada pungutan ekspor, yang kedua adalah adanya pajak ekspor yang keluar, yang ketiga adalah DMO. Nah ini ada satu lagi, DSI, jadi artinya nanti ada empat kan gitu," kata dia.
Besaran biaya yang akan diterapkan menjadi salah satu persoalan yang masih perlu diperjelas. Eddy menyebutkan bahwa angka yang diumumkan berada pada kisaran satu digit, tetapi nilai pastinya belum diketahui.
Menurut Eddy, rentang satu digit tersebut memungkinkan adanya nominal yang cukup tinggi apabila ditetapkan pada batas maksimal.
"Nah tinggal satu digitnya berapa? Karena satu digit itu kan bisa sembilan," ujar Eddy.
GAPKI mengingatkan agar penetapan biaya tidak dilakukan secara berlebihan. Sebab, pengeluaran tambahan dalam proses ekspor dapat memengaruhi perhitungan harga minyak sawit di pasar domestik.
Apabila tekanan biaya semakin besar, dampaknya berpotensi meluas dari perusahaan eksportir hingga pelaku usaha perkebunan. Petani menjadi salah satu kelompok yang perlu diperhatikan karena perubahan harga minyak sawit dapat berimbas terhadap nilai jual tandan buah segar (TBS).
Eddy secara khusus mengingatkan kemungkinan penurunan pendapatan petani apabila tambahan biaya menekan harga di tingkat domestik.
"Jadi artinya bahwa ini juga jangan sampai nanti terlalu besar, sehingga menekan harga minyak sawit dalam negeri. Ujung-ujungnya nanti harga TBS petani juga akan turun," tuturnya.
Transparansi menjadi syarat penerapan DSI
Selain persoalan pengeluaran, keterbukaan mekanisme operasional juga menjadi perhatian GAPKI. Organisasi tersebut pada dasarnya tidak menolak penunjukan DSI selama pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan praktik kecurangan.
Eddy menjelaskan bahwa mekanisme perantara tunggal dapat diterima apabila mampu memberikan keyakinan kepada pemerintah dan masyarakat mengenai integritas proses ekspor.
"Untuk meyakinkan kepada seluruh pemerintah dan seluruh masyarakat bahwa tidak terjadi kecurangan di situ. Itu kan intinya seperti itu, tidak jadi fraud di situ. Jadi artinya bahwa ini tidak ada masalah," ujar Eddy.
Besaran biaya yang diumumkan DSI tetap perlu mendapatkan perhatian karena akan menentukan seberapa besar tambahan kewajiban yang harus ditanggung pelaku usaha.
"Nah tinggal satu digitnya berapa? Karena satu digit itu kan bisa sembilan," katanya.
Bagi GAPKI, keberadaan mekanisme baru bukan persoalan utama selama penerapannya tidak menciptakan tekanan finansial yang berlebihan. Keterbukaan dalam pelaksanaan kebijakan menjadi prinsip yang harus dijaga.
"Kalau tidak memberatkan seharusnya tidak masalah, yang penting nanti terjadi transparansi di situ," ujar Eddy.
Kebutuhan biodiesel B50 berpotensi mengurangi ekspor
Tantangan industri sawit tidak hanya berkaitan dengan tambahan biaya perdagangan. Pada 2027, penerapan penuh program biodiesel B50 diperkirakan meningkatkan kebutuhan CPO untuk kebutuhan energi menjadi sekitar 17,4 juta ton.
Di sisi lain, produksi sawit nasional berpotensi berkurang sekitar 3 juta ton akibat fenomena El Nino. Perkembangan tersebut dapat memperketat ketersediaan pasokan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus mempertahankan kegiatan ekspor.
Eddy menjelaskan bahwa kebutuhan pangan dan energi domestik tetap harus dipenuhi. Karena itu, pengurangan volume ekspor menjadi salah satu penyesuaian yang diperkirakan dapat dilakukan apabila produksi mengalami penurunan.
Berdasarkan perhitungan GAPKI, volume ekspor sawit Indonesia berpotensi mengalami penurunan hingga 5 juta ton dalam kondisi tersebut.
"Sehingga yang paling memungkinkan kita kurangi adalah volume ekspor. Sehingga ekspor kemungkinan juga akan turun maksimum di 5 juta ton," kata Eddy.
Pengurangan pengiriman ke pasar internasional dalam jumlah tersebut juga berpotensi memengaruhi penerimaan devisa negara. Eddy memperkirakan penurunan ekspor sebesar 5 juta ton dapat mengurangi devisa Indonesia sekitar 5 miliar dollar AS.
Kondisi tersebut membuat pengelolaan biaya perdagangan menjadi semakin penting. Industri harus menghadapi kebutuhan domestik yang meningkat sekaligus mempertahankan kemampuan ekspor di tengah potensi penurunan produksi.
GAPKI meminta kebijakan mendukung industri sawit
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Eddy menilai hubungan antara pemerintah dan pelaku industri perlu dibangun melalui penyusunan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi usaha. Industri sawit memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia serta penyerapan tenaga kerja.
Oleh sebab itu, perubahan kebijakan diharapkan tidak menimbulkan kejutan yang dapat mengganggu aktivitas perusahaan. Kepastian dalam menjalankan usaha dinilai penting agar industri tetap mampu berkembang secara berkelanjutan.
Eddy menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah sebaiknya memberikan dukungan terhadap kegiatan industri, bukan justru menciptakan tekanan tambahan yang sulit diperkirakan oleh pelaku usaha.
"Kita butuh kebijakan-kebijakan yang bonusif. Jangan yang terus terjadi kejutan-kejutan, yang ujungnya bisa justru mendegradasi daripada industri sawit itu sendiri," ujar Eddy.
Dalam menyikapi rencana penunjukan DSI, GAPKI tetap menempatkan transparansi dan besaran biaya sebagai dua perhatian utama. Kedua aspek tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan eksportir menjalankan kegiatan perdagangan tanpa menekan harga minyak sawit di dalam negeri.
Dampak kebijakan juga perlu diperhitungkan hingga tingkat petani, terutama apabila tambahan pengeluaran ekspor berpengaruh terhadap harga TBS. Eddy kembali menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pelaksanaan mekanisme tersebut.
"Yang penting nanti terjadi transparansi di situ," kata dia.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow