Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

POPSI Minta DSI Tunda Biaya Ekspor Sawit

Smallest Font
Largest Font

Tekanan terhadap pendapatan pekebun kelapa sawit semakin besar akibat penurunan produksi dan melemahnya harga tandan buah segar (TBS). Kondisi tersebut membuat Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) meminta PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menangguhkan rencana pengenaan biaya layanan ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) beserta produk turunannya, dilansir dari Money.

Permintaan itu disampaikan karena dampak El Nino diperkirakan menurunkan produktivitas perkebunan sawit di sejumlah wilayah sebesar 10-15 persen. Penurunan hasil panen tersebut berpengaruh terhadap jumlah TBS yang dapat dipasarkan sekaligus mengurangi pemasukan keluarga pekebun.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto menilai pengenaan biaya tambahan belum tepat dilakukan ketika petani sedang menghadapi persoalan produksi dan harga jual secara bersamaan.

"Petani sedang menghadapi tekanan dari dua sisi. Produktivitas kebun menurun akibat El Nino, sementara harga TBS di sejumlah daerah juga mengalami pelemahan. Artinya, petani menghadapi pengurangan pendapatan dari sisi volume produksi maupun harga jual," kata Darto dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).

Gambaran tekanan ekonomi pekebun terlihat dari perkembangan harga TBS di beberapa wilayah penghasil sawit. Di Sumatera Utara, harga komoditas tersebut pada pertengahan November berada dalam rentang Rp 2.650-Rp 3.400 per kilogram di 15 kabupaten penghasil.

Kabupaten Labuhanbatu Utara mencatat harga terendah, yakni Rp 2.650 per kilogram. Sementara itu, perkembangan harga di Kalimantan Barat dan Riau juga menunjukkan penurunan.

Di Kalimantan Barat, harga TBS mitra plasma periode II November tercatat Rp 3.440,93 per kilogram. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan harga sebelumnya yang mencapai Rp 3.484,85 per kilogram.

Adapun di Riau, TBS mitra swadaya untuk kelompok umur sembilan tahun mengalami penurunan menjadi Rp 3.719,99 per kilogram pada periode 11-17 November 2026.

Menurut Darto, kondisi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan baru di sektor perdagangan sawit. Perlindungan terhadap kondisi keuangan pekebun dinilai perlu diperkuat agar tekanan yang sudah terjadi tidak semakin berat.

"Jangan sampai kebijakan yang diklaim untuk memperkuat tata kelola ekspor justru melemahkan kemampuan petani mempertahankan produksi. Ini bukan hanya persoalan pendapatan pekebun hari ini, tetapi juga menyangkut keberlanjutan produksi sawit nasional ke depan," kata Darto.

POPSI mempertanyakan biaya layanan ekspor DSI

Rencana pengenaan biaya layanan sebelumnya disampaikan Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony dalam forum Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali. Saat itu, ia memperkirakan tarif penggunaan platform DSI berada di bawah 1 dollar AS per ton.

Pengumuman mengenai besaran akhir tarif tersebut dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026. Sementara itu, sistem penerapan biaya layanan direncanakan mulai berjalan pada 1 Januari 2027.

POPSI mempertanyakan kebutuhan pengenaan pungutan tambahan karena industri kelapa sawit telah memiliki sejumlah kewajiban fiskal. Di antaranya adalah pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK) yang selama ini menjadi komponen biaya dalam kegiatan perdagangan sawit.

Darto meminta DSI menjelaskan secara terbuka alasan penerapan tarif tersebut. Penjelasan juga diperlukan mengenai bentuk layanan yang diberikan serta arah pemanfaatan dana yang nantinya terkumpul.

Menurut POPSI, perlu ada kejelasan apakah penerimaan biaya layanan dialokasikan untuk pengembangan sistem, integrasi data, verifikasi, pengawasan ekspor, atau menjadi sumber pendapatan perusahaan.

"Kalau memang ada kebutuhan pembiayaan untuk membangun sistem, melakukan integrasi data, verifikasi, dan pengawasan ekspor, mengapa tidak terlebih dahulu dibicarakan kemungkinan pembiayaannya melalui penerimaan negara yang sudah ada, termasuk bea keluar melalui mekanisme APBN. Semestinya service fee tersebut dapat diambil dari bea keluar sawit dalam APBN," papar Darto.

POPSI meminta penetapan tarif secara transparan

Selain mempertanyakan urgensinya, POPSI meminta agar penentuan biaya layanan melibatkan perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan yang nantinya ikut menanggung beban tersebut.

DSI juga diminta memublikasikan dasar penghitungan tarif setiap ton, rincian komponen layanan, perkiraan penerimaan, serta rencana penggunaan dana. Aspek pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan turut menjadi bagian yang perlu dijelaskan.

POPSI secara khusus mengusulkan agar penerapan biaya layanan ditangguhkan sampai pengaruh El Nino berkurang, hasil perkebunan mulai membaik, dan kondisi keuangan pekebun kembali pulih.

Darto menilai penundaan tersebut diperlukan supaya kebijakan baru tidak memperbesar beban ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari perkebunan sawit.

"Kami meminta agar penerapan service fee ditunda terlebih dahulu. Tunggu sampai dampak El Nino mereda, produktivitas kebun mulai pulih, dan kondisi ekonomi pekebun membaik," kata Darto.

Meski mengajukan penundaan, POPSI menegaskan tidak menentang langkah pemerintah dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan pengelolaan ekspor kelapa sawit. Organisasi tersebut menginginkan pembenahan sistem perdagangan memberikan manfaat secara merata kepada seluruh pihak dalam rantai pasok, termasuk pekebun rakyat.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed