Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Guru dan Siswa Azerbaijan Ditolak Masuk Sekolah karena Jilbab

Smallest Font
Largest Font

Penegakan aturan berpakaian di sekolah negeri Azerbaijan membuat seorang guru bahasa Inggris berpengalaman 23 tahun dan putrinya tidak dapat memasuki sekolah menengah di Baku pada pekan ini. Gulshan Aliyeva menilai kebijakan tersebut menghambat pekerjaannya dan pendidikan putrinya karena mereka mengenakan jilbab.

Menurut laporan Al Jazeera, penolakan terhadap guru dan siswa terjadi setelah pemerintah memberlakukan ketentuan baru mengenai pakaian di lingkungan pendidikan. Aturan yang diperkenalkan bulan lalu itu melarang siswa mengenakan pakaian yang dianggap bertentangan dengan prinsip sekularisme, tanpa secara khusus menyebut jilbab.

Kementerian Dalam Negeri Azerbaijan menyatakan pada Senin bahwa 37 orang telah ditahan karena mengganggu ketertiban umum dalam pelanggaran terkait aturan baru tersebut. Sementara itu, Departemen Pendidikan Kota Baku mengumumkan pemantauan sekolah untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan berpakaian.

Aliyeva mengatakan dirinya ingin tetap mengajar tanpa menghadapi hambatan akibat keyakinan agamanya. Ia merujuk Pasal 16 Kode Ketenagakerjaan Azerbaijan yang, menurutnya, melarang diskriminasi dalam pekerjaan.

“Saya ingin menjalankan tanggung jawab saya, mendidik siswa, dan melanjutkan karier tanpa keyakinan agama saya menjadi penghalang bagi pekerjaan saya,” ujar Gulshan Aliyeva.

Aliyeva menyatakan akan tetap datang bekerja dan siap membawa persoalan tersebut kepada pihak berwenang jika diperlukan.

“Hak konstitusional kami untuk bekerja dan memperoleh pendidikan tanpa hambatan harus ditegakkan,” ujar Aliyeva.

Perdebatan tersebut juga mendapat tanggapan dari pemimpin lembaga keagamaan Azerbaijan. Sheikh-ul-Islam Allahshukur Pashazade, ketua Dewan Muslim Kaukasus (CMB), menyampaikan kepada media setempat pada Selasa bahwa jilbab memiliki kedudukan penting dalam keyakinan Islam.

“Jilbab merupakan kewajiban agama yang penting,” ujar Sheikh-ul-Islam Allahshukur Pashazade.

Pashazade menambahkan bahwa masyarakat tetap dapat menyampaikan pandangan mereka sebagai warga negara, meskipun keputusan pemerintah perlu diperhatikan. Ia juga mengkritik tindakan demonstran yang mengganggu kegiatan sekolah dan menilai persoalan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

“Masyarakat tidak dapat menentang keputusan negara,” ujar Sheikh-ul-Islam Allahshukur Pashazade.

Dalam penjelasannya, ia tetap membedakan kepatuhan terhadap keputusan pemerintah dengan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

“Namun, mereka dapat menyampaikan pandangan sebagai warga negara,” ujar Sheikh-ul-Islam Allahshukur Pashazade.

Di kalangan masyarakat, terdapat pula dukungan terhadap penerapan aturan seragam. Warga Baku, Timur Rzayev, menilai kontroversi jilbab telah dipolitisasi dan ketentuan pemerintah seharusnya dipatuhi.

“Aturan seragam seharusnya dipatuhi daripada terus diperdebatkan,” ujar Timur Rzayev.

Rzayev menentang penggunaan jilbab oleh anak perempuan berusia di bawah 18 tahun karena, menurut pandangannya, keputusan tersebut kerap mencerminkan keinginan orang tua, bukan pilihan anak sendiri.

“Ada keputusan pemerintah mengenai penerapan aturan seragam berpakaian,” ujar Timur Rzayev.

Ia juga menegaskan bahwa penerapan prinsip sekularisme tidak selalu berarti penolakan terhadap keyakinan agama. Menurutnya, aturan berpakaian di sekolah merupakan bagian dari kebijakan pendidikan pemerintah.

“Kami adalah negara sekuler yang menghormati hak masyarakat beragama,” ujar Timur Rzayev.

Di sisi politik, Natiq Jafarli, ketua partai oposisi REAL, mengatakan persoalan jilbab di sekolah perlu dibahas lebih lanjut. Ia mengusulkan kemungkinan pengaturan kompromi bagi siswa sekolah dasar.

“Persoalan siswa perempuan perlu dibahas. Sekolah negeri seharusnya menetapkan pengaturan kompromi tertentu bagi murid sekolah dasar,” ujar Natiq Jafarli.

Jafarli membedakan posisi siswa dengan guru yang telah dewasa dan menilai pembatasan pakaian bagi tenaga pengajar tidak tepat.

“Guru adalah orang dewasa, dan membatasi cara mereka berpakaian merupakan pendekatan yang keliru,” ujar Natiq Jafarli.

Persoalan ini turut memengaruhi hubungan Azerbaijan dengan Turkiye. Oktay Saral, penasihat Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, mengecam kebijakan tersebut setelah siswa berjilbab ditolak memasuki sekolah.

“Langkah Azerbaijan ini tidak dapat diterima,” ujar Oktay Saral.

Saral mempertanyakan keadilan dari tindakan membiarkan siswa yang mengenakan penutup kepala karena keyakinannya tetap berada di gerbang sekolah. Komentarnya kemudian mendapat tanggapan dari Partai Azerbaijan Baru (YAP), partai yang berkuasa di Azerbaijan.

YAP menyebut komentar Saral tidak bertanggung jawab dan memperingatkan bahwa pernyataan tersebut berisiko merusak hubungan kedua negara yang selama ini menjadi sekutu dekat.

“Membiarkan seorang siswa yang menutup kepalanya karena keyakinan berada di gerbang sekolah—bagaimana tindakan itu dapat sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan?” ujar Oktay Saral.

Dalam tanggapannya, YAP menyebut komentar Saral sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab.

“Tidak bertanggung jawab,” demikian penilaian Partai Azerbaijan Baru terhadap komentar Saral.

Zahid Oruj, ketua komite hak asasi manusia Majelis Nasional Azerbaijan, membantah bahwa kebijakan tersebut merupakan diskriminasi agama atau serangan terhadap kebebasan berekspresi. Ia mengatakan aturan itu berlaku dalam lingkungan pendidikan dan tidak melarang penggunaan jilbab di luar sekolah.

“Tidak ada larangan mengenakan jilbab di luar sekolah, dan tujuan utamanya adalah mempertahankan aturan seragam di lingkungan pendidikan,” ujar Zahid Oruj kepada Al Jazeera.

Oruj menambahkan bahwa banyak warga Azerbaijan tidak mengenakan jilbab, tetapi tetap menganggap Al-Qur'an sebagai kitab suci dan percaya kepada Tuhan. Forum Lembaga Swadaya Masyarakat Nasional Azerbaijan juga mengkritik politisasi perdebatan tersebut.

Konstitusi Azerbaijan menetapkan negara itu sebagai negara sekuler melalui Pasal 7. Pasal 18 mengatur pemisahan agama dan negara serta karakter sekuler sistem pendidikan, sedangkan Pasal 48 menjamin kebebasan hati nurani.

Azer Rashidoglu, ketua Asosiasi Publik Toleransi untuk Riset Sosial yang berbasis di Azerbaijan, menilai aturan baru tersebut tidak sesuai dengan konstitusi. Ia mendorong warga yang terdampak untuk menempuh jalur hukum.

“Mereka yang haknya dilanggar harus secara kolektif mencari pemulihan hukum melalui pengadilan dan memperjuangkan kepentingan mereka melalui cara-cara damai dan sah,” ujar Azer Rashidoglu.

Sejak berakhirnya era Soviet dan Azerbaijan memperoleh kemerdekaan, pembatasan praktik keagamaan dilonggarkan sehingga masyarakat memiliki kebebasan lebih besar untuk menjalankan tradisi keagamaan mereka.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed