Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Hakim Tolak Eksepsi Roy Suryo dan Lanjutkan Sidang Pembuktian

Smallest Font
Largest Font

Perkara dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi informasi elektronik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki tahap pembuktian setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi Roy Suryo. Putusan sela tersebut dibacakan Hakim Ketua Christina Endarwati dalam persidangan pada Senin (19/10/2026).

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan perlawanan yang diajukan tim advokat Roy Suryo tidak dapat diterima. Hakim juga memerintahkan jaksa penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara bernomor 300/Pid.B/2026/PN Jaktim tersebut.

Majelis hakim menilai keberatan yang disampaikan tim pembela tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk membatalkan surat dakwaan pada tahap perlawanan. Sejumlah persoalan yang dipersoalkan pihak terdakwa dinilai perlu diperiksa lebih lanjut dalam persidangan pokok perkara.

Hakim Ketua Christina Endarwati membacakan amar putusan yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan terkait hukum acara pidana.

"Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang ?UUP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, menyatakan perlawanan advokat Terdakwa Dr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryonoto Diprodjo tidak dapat diterima," tutur Hakim Ketua Christina Endarwati.

Majelis hakim kemudian menegaskan kelanjutan pemeriksaan perkara melalui perintah kepada jaksa penuntut umum untuk memasuki tahap pembuktian.

"Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 300/Pid.B/2026/PN Jaktim atas nama Terdakwa Dr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo tersebut di atas," tutur Hakim Ketua Christina Endarwati.

Salah satu keberatan tim advokat berkaitan dengan penyempurnaan surat dakwaan oleh jaksa. Pihak Roy Suryo menilai perbaikan tersebut mengacu pada putusan sela dalam perkara terpisah yang menjerat dr. Tifauzia Tyassuma.

Namun, majelis hakim menilai penyempurnaan dakwaan telah memenuhi batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hakim juga menegaskan bahwa alasan di balik perbaikan dakwaan tidak otomatis menentukan keabsahannya.

Menurut majelis hakim, penilaian terhadap surat dakwaan harus berfokus pada ketelitian, kejelasan, dan kelengkapan uraian perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa.

Keberatan lain menyangkut pencantuman ijazah fisik Jokowi dan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dalam surat dakwaan. Tim pembela sebelumnya berpendapat bahwa Roy Suryo menggunakan metode error level analysis (ELA) untuk menganalisis dokumen elektronik berupa foto ijazah yang diunggah ke media sosial, bukan ijazah fisik.

Majelis hakim menilai surat dakwaan telah membedakan dokumen elektronik yang disebut dianalisis terdakwa dengan ijazah fisik yang menjadi objek pemeriksaan laboratorium kriminalistik. Pencantuman kedua jenis dokumen tersebut tidak serta-merta mengubah objek analisis yang diuraikan dalam dakwaan.

Hakim menyatakan hubungan antara dokumen elektronik dan ijazah fisik, termasuk keaslian serta kedudukan masing-masing sebagai alat bukti, harus diuji pada tahap pembuktian.

"Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan mengenai alat atau barang bukti mana yang mempunyai kedudukan utama, bagaimana keasliannya, apakah dokumen elektronik yang dianalisis terdakwa identik atau mempunyai hubungan dengan ijazah fisik yang diperiksa di laboratorium kriminalistik, serta jaminan atau masing-masing mempunyai nilai pembuktian, merupakan persoalan yang harus diuji dalam pemeriksaan pembuktian pokok perkara dan bukan merupakan alasan yang dengan sendirinya menyebabkan surat dakwaan menjadi kabur," kata Hakim Ketua Christina Endarwati.

Majelis hakim juga menolak keberatan mengenai perbedaan rentang waktu perbuatan dalam dakwaan, pencantuman tujuh unggahan yang kemudian diuraikan menjadi enam tayangan, serta dugaan ketidakjelasan penerapan pasal. Menurut penilaian hakim, persoalan tersebut tidak cukup menjadi alasan untuk membatalkan surat dakwaan pada tahap perlawanan.

Terkait perbedaan jumlah unggahan, hakim menilai ketidaksesuaian antara angka tujuh dan enam tayangan merupakan persoalan ketelitian penulisan. Sementara itu, unggahan yang tidak dijelaskan secara terang dalam dakwaan tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan.

Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, perkara dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi informasi elektronik yang menjerat Roy Suryo berlanjut ke tahap pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed