Hendra Soroti Stabilitas Politik untuk Jaga Kepercayaan Investor
Ketidakpastian mengenai isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian pelaku pasar modal Indonesia pada 10 November 2026. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan stabilitas pemerintahan untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan kesinambungan kebijakan ekonomi nasional, dilansir dari Idxchannel.
Pengamat Pasar Modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana, menilai kejelasan arah kepemimpinan nasional menjadi faktor penting bagi pergerakan pasar keuangan. Menurutnya, dinamika politik perlu dikelola agar tidak menghambat koordinasi pemerintahan.
"Pasar modal saat ini membutuhkan satu hal yang paling mendasar, yaitu kepastian politik dan stabilitas pemerintahan untuk menjaga kesinambungan ekonomi," ujar Hendra Wardana.
Hendra mengingatkan investor agar membedakan penyampaian niat pengunduran diri dengan keputusan resmi. Perhatian pasar, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan calon pengganti wakil presiden, tetapi juga kepastian bahwa kondisi ekonomi tetap terkendali.
Dari sisi perdagangan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 1,02 persen dan ditutup pada level 5.125,73 pada Selasa (10/11/2026). Berdasarkan data perdagangan yang dikutip Idxchannel, nilai transaksi saham menembus Rp75 triliun.
Kenaikan indeks didukung penguatan bursa regional, penurunan harga minyak mentah global, serta apresiasi rupiah ke posisi Rp18.062 per dolar AS. Namun, akumulasi aksi jual bersih investor asing sekitar Rp127 triliun sepanjang tahun berjalan masih menjadi perhatian.
Hendra menilai dampak gejolak politik bergantung pada penyelesaian persoalan dan pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah.
"Jika diselesaikan secara konstitusional dan tidak mengganggu kebijakan ekonomi dampaknya berpotensi sementara, tetapi apabila berkembang menjadi konflik antarelite, tekanan pasar akan berlangsung lebih panjang," kata Hendra.
Risiko lainnya adalah proses pergantian wakil presiden yang berlarut-larut sehingga menghambat keputusan strategis pemerintah. Hendra mengingatkan bahwa mekanisme pengisian jabatan tersebut telah memiliki landasan konstitusional.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Ketentuan ini menjadi dasar kesinambungan pemerintahan selama proses pergantian berlangsung.
"Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 sudah mengatur mekanisme sidang MPR maksimal 60 hari untuk memilih wakil presiden, sehingga yang dibutuhkan sekarang hanyalah kepastian proses dan komunikasi politik yang baik," tegas Hendra.
Mengenai prospek perdagangan saham, Hendra memperkirakan IHSG masih menghadapi pergerakan fluktuatif mengikuti perkembangan situasi politik. Ia memetakan level 5.000 sebagai support psikologis dan 4.900 sebagai support berikutnya.
Resistance indeks diperkirakan berada pada rentang 5.180 hingga 5.200. Pergerakan tersebut menjadi perhatian investor dalam menentukan strategi menghadapi volatilitas pasar.
"Dari sisi teknikal, IHSG berpotensi bergerak fluktuatif dengan area 5.000 sebagai support psikologis disusul 4.900, sementara resistance berada pada kisaran 5.180 hingga 5.200," jelas Hendra.
Menurut Hendra, kondisi politik yang kondusif, penguatan rupiah, dan masuknya kembali modal asing dapat mendukung kelanjutan penguatan teknikal IHSG. Sebaliknya, peningkatan ketegangan politik yang menekan nilai tukar berpotensi membawa indeks menguji area support.
Sejumlah sektor juga dinilai memiliki tingkat sensitivitas berbeda terhadap perubahan kebijakan. Konstruksi, infrastruktur, properti, dan emiten BUMN termasuk kelompok yang rentan karena bergantung pada belanja pemerintah, prioritas anggaran, serta kelanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sektor perbankan menghadapi risiko perubahan biaya dana, fluktuasi nilai tukar, dan kualitas kredit. Sementara itu, barang konsumen primer, kesehatan, telekomunikasi, dan utilitas dinilai relatif lebih defensif.
Energi dan pertambangan masih memiliki prospek yang dipengaruhi pergerakan harga komoditas global. Hendra menilai perubahan prioritas kebijakan dapat memberikan tekanan berbeda terhadap setiap sektor.
"Sektor konstruksi, infrastruktur, properti, dan BUMN paling sensitif terhadap perubahan prioritas kebijakan, bahkan hampir seluruh sektor berisiko terimbas jika ketidakpastian memicu pelemahan rupiah serta lonjakan premi risiko," papar Hendra.
Untuk menghadapi ketidakstabilan pasar, Hendra mengingatkan investor agar tidak mengambil keputusan berdasarkan kepanikan. Ia menyarankan penguatan manajemen risiko, termasuk mengurangi kepemilikan saham spekulatif yang tidak memiliki dukungan fundamental memadai.
Investor dapat mempertimbangkan perusahaan dengan arus kas solid, utang terukur, likuiditas tinggi, dan prospek bisnis yang jelas. Investor jangka pendek juga perlu menerapkan batas toleransi kerugian, sedangkan investor jangka panjang dapat mempertimbangkan akumulasi bertahap ketika harga mengalami koreksi.
Hendra turut menekankan pentingnya komunikasi pemerintah dalam menjelaskan perkembangan politik kepada masyarakat dan pelaku pasar. Kejelasan kepemimpinan, konsistensi kebijakan, serta kepastian hukum menjadi faktor yang diperhatikan investor dalam menilai risiko pasar keuangan domestik.
"Investor bisa menerima perubahan politik tetapi sulit menerima ketidakpastian berkepanjangan, karena pasar membutuhkan kepemimpinan yang jelas, kebijakan konsisten, dan kepastian hukum," pungkas Hendra.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow