Hyundai Serahkan Usulan Penghapusan Bebas Ganjil Genap ke Pemerintah
Usulan penghapusan fasilitas bebas ganjil genap bagi mobil listrik di Jakarta mendapat tanggapan dari PT Hyundai Motors Indonesia (HMID). Pada Kamis (5/11), perusahaan otomotif tersebut menyatakan bahwa keputusan mengenai keberlanjutan fasilitas itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Chief Operating Officer (COO) HMID, Fransiscus Soerjopranoto, menjelaskan bahwa kebijakan bebas ganjil genap saat ini hanya berlaku di Jakarta.
Sementara itu, pengguna mobil listrik Hyundai telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang tidak memperoleh fasilitas serupa. Fransiscus menyebut perbedaan penerapan kebijakan antardaerah menjadi salah satu pertimbangan Hyundai dalam menyikapi usulan tersebut.
"Nah, sekarang bagaimana Hyundai mengambil sikap soal ganjil-genap dan sebagainya? Buat kami, simpelnya begini, kalau waktu Jakarta dikasih fasilitas ganjil genap tapi selain Jakarta tidak dapat fasilitas yang sama," ujar Fransiscus Soerjopranoto, COO HMID, di SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (5/11).
Menurut Fransiscus, keberadaan fasilitas tersebut tidak mengubah pendekatan perusahaan selama penerapannya masih terbatas di wilayah tertentu. Hyundai juga mempertimbangkan kebijakan pemerintah dan keputusan masing-masing produsen kendaraan. "Toh nggak ada bedanya, tetap berjalan seperti itu. Sekarang tinggal bagaimana kebijakan pemerintah dan sikap masing-masing maker," tambah Fransiscus Soerjopranoto, COO HMID.
Usulan penghapusan insentif nonfiskal sebelumnya disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko. Ia mengusulkan agar fasilitas bebas ganjil genap mulai dipertimbangkan untuk dihapus ketika pangsa pasar mobil listrik mencapai 30 persen. Moeldoko menilai insentif tersebut dibutuhkan untuk memperkenalkan kendaraan listrik kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan pasar pada tahap awal. Setelah pangsa pasarnya mencapai target, pemerintah dapat mulai mengevaluasi pemberian fasilitas khusus tersebut.
"Menurut hitung-hitungan setelah 30 persen lah (market share mobil listrik). Kalau itu tercapai, mulai dipikirkan soal penghapusan ganjil-genap, bagaimana ini dan itunya," kata Moeldoko di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/10). Selain mempertimbangkan perkembangan pasar, Moeldoko menyoroti potensi kecemburuan pengguna kendaraan konvensional terhadap pemilik mobil listrik yang mendapatkan fasilitas khusus.
Menurutnya, penyamaan aturan diperlukan setelah pasar kendaraan listrik berkembang. Ia menjelaskan bahwa insentif nonfiskal merupakan instrumen untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik pada masa pengenalan. Setelah pasar terbentuk, penerapan norma dan regulasi yang setara antara kendaraan listrik dan kendaraan konvensional dapat mulai dilakukan.
"Tujuannya apa? Biar bergairah dulu nih EV di masyarakat, setelah itu ada penyamaan norma, regulasi dan lain-lain. Mungkin insentif sudah tidak dibutuhkan lagi," kata Moeldoko.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow