Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

ICW Soroti Pengadaan Jasa Publikasi Rp 14,7 Miliar untuk Perusahaan Raffi Ahmad

Smallest Font
Largest Font

Pengadaan jasa pemengaruh senilai Rp 14.696.955.002 kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad, menjadi sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW). Temuan yang diungkap pada 9 November 2026 itu mencakup delapan paket dari dua kementerian yang tercatat dalam sistem INAPROC periode 2024–2026. Menurut penelusuran ICW, delapan paket tersebut memiliki nilai total hampir Rp 14,7 miliar.

Namun, angka dalam catatan pengadaan belum memastikan jumlah yang benar-benar dibayarkan karena dokumen pembayaran masih perlu diperiksa. Sebagian besar nilai pengadaan berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tiga paket kementerian tersebut masing-masing bernilai sekitar Rp 3,6 miliar, dengan total hampir Rp 10,8 miliar atau sekitar 73 persen dari keseluruhan nilai yang disoroti ICW.

Dua dari tiga paket KKP tercatat pada 2025, ketika pemerintah menetapkan target efisiensi belanja negara sebesar Rp 306,7 triliun. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar kebutuhan komunikasi dan pengukuran manfaat pengadaan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Selain KKP, lima paket dari Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek memiliki nilai keseluruhan Rp 3,9 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 575,7 juta dialokasikan untuk penayangan Instagram Story dan Rp 2,52 miliar untuk kehadiran Raffi dalam acara. ICW menilai rincian pekerjaan perlu diperiksa melalui dokumen kontrak. Nama paket dalam sistem pengadaan belum menjelaskan jumlah unggahan, kegiatan yang dilaksanakan, maupun hasil pekerjaan yang diterima pemerintah.

Perhatian juga tertuju pada hubungan waktu antara jabatan Raffi dan pengadaan di KKP. Presiden melantik Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024, sedangkan ketiga paket KKP tercatat setelah pelantikan tersebut. Untuk menilai kemungkinan pengaruh jabatan terhadap proses pengadaan, diperlukan pemeriksaan terhadap pihak yang menyusun spesifikasi, pengambil keputusan, serta mekanisme pengungkapan dan pengelolaan kepentingan para pihak.

Dalam laporan yang dikutip Tirto pada 10 November 2026, media tersebut telah meminta tanggapan Raffi Ahmad dan manajernya, Prio Bagja Anugrah. Hingga berita diterbitkan pukul 10.16 WIB, keduanya belum memberikan jawaban. Pemberitaan yang dirujuk pada hari yang sama juga belum memuat penjelasan dari kementerian terkait.

Dengan demikian, informasi mengenai dasar pengadaan dan pertanggungjawaban pekerjaan masih memerlukan keterangan dari pihak-pihak terkait. Transparansi dokumen menjadi salah satu aspek penting untuk memeriksa penggunaan anggaran tersebut. Dokumen yang dapat ditelusuri meliputi kerangka acuan kerja, bagian kontrak yang terbuka untuk publik, informasi pembayaran, serta laporan hasil pekerjaan.

Dalam pengadaan pemerintah, Pasal 26 ayat (2) dan (3) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 membedakan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak bersifat rahasia dengan rincian HPS yang bersifat rahasia. Ketentuan keterbukaan dokumen lainnya mengikuti peraturan mengenai keterbukaan informasi publik.

Dokumen pengadaan juga dapat digunakan auditor untuk menguji kewajaran harga dan mencocokkan pembayaran dengan pekerjaan yang benar-benar diterima negara. Ketentuan terkait turut diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Persoalan manfaat komunikasi publik turut menjadi perhatian dalam penelusuran ICW terhadap 40 paket jasa pemengaruh senilai Rp 90,45 miliar.

Salah satu contoh kegiatan yang ditemukan adalah sosialisasi penerimaan murid baru. Pengukuran keberhasilan komunikasi pemerintah dapat dilakukan melalui jangkauan audiens, tingkat pemahaman masyarakat, dan perubahan tindakan setelah informasi disampaikan. Pendekatan tersebut tercantum dalam evaluasi Government Communication Service Inggris pada Februari 2024.

Persoalan serupa juga pernah diperiksa Auditor General of Ontario di Kanada. Lembaga tersebut menyoroti lima kampanye pemerintah senilai 63,7 juta dolar Kanada atau sekitar 62 persen dari belanja iklan provinsi pada tahun fiskal 2023/2024.

Dalam kampanye Let's Build Ontario, sebagian iklan dinilai membangun citra positif mengenai kondisi provinsi melalui pesan tersirat yang menguntungkan partai penguasa. Temuan tersebut dipublikasikan pada 3 Desember 2024. Salah satu paket pengadaan yang disoroti ICW berkaitan dengan publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Cemaga Utara, Natuna, dengan nilai Rp 3,6 miliar. Paket tersebut menjadi bagian dari tiga pengadaan KKP yang masing-masing bernilai sekitar Rp 3,6 miliar.

Berdasarkan peninjauan proyek pada 27 Agustus 2026, sebagian besar fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih telah selesai dibangun. Namun, gudang beku dan pabrik es masih dalam tahap pengerjaan. Data Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada 8 September 2026 menjadi salah satu sumber informasi mengenai perkembangan program tersebut. Sementara itu, manfaat komunikasi publik perlu dilihat dari informasi yang benar-benar diterima masyarakat sasaran.

Bagi nelayan setempat, informasi mengenai jadwal pembukaan layanan, tarif penggunaan fasilitas, dan kontak pengelola menjadi bagian penting dari sosialisasi. Pemanfaatan fasilitas juga berkaitan dengan harga es, kapasitas penyimpanan ikan, serta jarak yang harus ditempuh nelayan. Karena itu, penilaian terhadap paket publikasi tidak hanya berkaitan dengan jumlah konten yang disebarkan. Kesesuaian informasi dengan kebutuhan masyarakat dan hasil pekerjaan yang diterima pemerintah menjadi bagian dari aspek yang perlu diperiksa.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed