Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Imigrasi Kaji Integrasi NIK dengan Nomor Paspor dalam Dua Bulan

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah mengkaji penyelarasan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan sistem penomoran paspor untuk memperkuat penerapan identitas tunggal di Indonesia. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyatakan kajian tersebut ditargetkan rampung paling lama dua bulan setelah pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026). Pembahasan itu mencakup penguatan NIK sebagai nomor identitas tunggal atau Single Identity Number.

Menurut Hendarsam, kebijakan tersebut perlu didukung integrasi dan interoperabilitas data antarlembaga agar pelayanan publik semakin mudah diakses masyarakat. Hendarsam menjelaskan bahwa sistem paspor memiliki ketentuan tersendiri karena Indonesia terikat standar penomoran dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization (ICAO). Karena itu, penyelarasan identitas kependudukan dengan administrasi paspor memerlukan kajian khusus.

Dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut, Hendarsam menekankan pentingnya keselarasan kebijakan identitas nasional dengan pengelolaan data lintas instansi.

"Undang-undang administrasi kependudukan ini nantinya akan menjadi salah satu sumber utama data yang benar dalam soal identitas kependudukan. Ada beberapa poin tadi yang juga kami sampaikan di dalam koordinasi antarkementerian, antara lain soal interoperabilitas data, ini harus sejalan dengan undang-undang Satu Data Indonesia," ujar Hendarsam Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi. Ia menyebut penerapan identitas tunggal berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan kemudahan pelayanan publik. Integrasi data diharapkan mendukung proses administrasi yang lebih terkoordinasi.

"Hal yang menjadi perhatian kami ke depan adalah semangat kita sama untuk menerapkan nomor identitas tunggal, bahwa NIK menjadi nomor tunggal kita. Ini akan sangat berdampak kepada pelayanan publik, bagaimana pelayanan publik ini harus memudahkan," ujar Hendarsam. Terkait paspor, Hendarsam menyatakan pemerintah perlu mencari mekanisme yang memungkinkan keterhubungan NIK dengan sistem identitas perjalanan internasional. Ia menegaskan bahwa keberadaan standar ICAO tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyesuaian.

"Karena adanya paspor, kita memiliki produk paspor sendiri dan mempunyai nomor sendiri, serta terikat dengan ICAO di luar negeri, tetapi tentunya ini tidak menjadi halangan bagi kami. Kami akan melakukan langkah progresif untuk mempelajari bagaimana satu negara yang sudah melakukan hal tersebut, sehingga kita juga bisa melakukannya," ujar Hendarsam. Direktorat Jenderal Imigrasi akan mengkaji skema yang dapat diterapkan pada pengadaan paspor berikutnya.

Hendarsam telah meminta jajarannya menyelesaikan kajian dalam batas waktu dua bulan. "Saya sudah meminta jajaran untuk menargetkan dalam waktu paling lama dua bulan, agar pada pengadaan paspor berikutnya kita mempunyai nomor identitas tunggal," ujar Hendarsam.

Meski demikian, Hendarsam menegaskan NIK tidak harus menggantikan nomor paspor. Kedua nomor tersebut dapat tetap digunakan secara bersamaan karena memiliki fungsi pencatatan dan kebutuhan administrasi yang berbeda.

"NIK tidak harus sama dengan nomor paspor. Akan ada dua nomor identitas, NIK tercatat, kemudian nomor paspor tetap tercatat karena ada beberapa variabel terkait keamanan dan penggantian paspor yang harus tetap mengacu kepada ICAO internasional," ujar Hendarsam.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed