Indonesia Catat Adopsi Kripto Tertinggi ke-14 Dunia
Indonesia berada di posisi ke-14 dalam Global Crypto Adoption Index 2026 yang diterbitkan Chainalysis. Meski turun tujuh peringkat dibandingkan tahun sebelumnya, Indonesia tetap masuk kelompok 20 negara dengan tingkat adopsi kripto tertinggi di dunia, dilansir dari Detik Finance. Di dalam negeri, jumlah akun konsumen pada pedagang aset keuangan digital mencapai 22,93 juta per Juli 2026.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut menunjukkan pertumbuhan basis pengguna, meskipun nilai transaksi bulanan mengalami penurunan. Peringkat Indonesia tidak hanya ditentukan oleh aktivitas perdagangan. Chainalysis menggabungkan empat indikator yang menggambarkan aliran dana, kepemilikan aset, transaksi antarpengguna, serta pergerakan kripto lintas negara.
Dalam penilaian tersebut, Indonesia memperoleh peringkat ke-11 untuk total arus kripto, posisi ke-12 dalam saldo aset, urutan ke-13 untuk transaksi peer-to-peer (P2P), dan peringkat ke-10 pada arus lintas negara.
Keempat indikator itu memberikan gambaran berbeda mengenai penggunaan aset digital. Arus kripto mencerminkan dana yang bergerak melalui layanan terkait, sedangkan saldo aset menunjukkan nilai kepemilikan yang tersimpan secara on-chain. Adapun transaksi P2P menggambarkan aktivitas pemindahan aset secara langsung antarpengguna. Sementara itu, indikator lintas negara memperlihatkan pergerakan dana kripto yang melibatkan lebih dari satu negara.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa aktivitas kripto di Indonesia mencakup beberapa bentuk penggunaan, mulai dari penyimpanan aset hingga transfer lintas negara. Karena itu, peringkat nasional tidak semata-mata menggambarkan frekuensi perdagangan atau minat terhadap Bitcoin (BTC).
Brasil memimpin di tengah penurunan nilai pasar global
Brasil menempati urutan pertama dalam indeks adopsi kripto 2026. Negara tersebut diikuti Amerika Serikat, Nigeria, Jepang, dan Korea Selatan. Keunggulan Brasil terletak pada konsistensi di berbagai indikator.
Walaupun tidak memimpin satu pun kategori penilaian, negara itu mampu bertahan di empat besar untuk seluruh aspek yang diperhitungkan Chainalysis. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa peringkat keseluruhan mempertimbangkan kekuatan lintas kategori, bukan hanya keunggulan pada satu jenis aktivitas. Dengan demikian, posisi suatu negara mencerminkan gabungan dari sejumlah ukuran adopsi.
Dalam periode pengukuran yang sama, kapitalisasi pasar kripto global dilaporkan merosot sekitar US$2,1 triliun. Namun, aktivitas ekonomi on-chain hanya menyusut sekitar 1,6%, dari US$9,5 triliun menjadi US$9,4 triliun.
Perbedaan perubahan tersebut memperlihatkan bahwa pergerakan nilai pasar tidak selalu sejalan dengan aktivitas penggunaan kripto. Ketika nilai pasar melemah, kegiatan ekonomi yang tercatat secara on-chain dapat mengalami penurunan dengan skala berbeda.
Posisi Indonesia di antara negara-negara Asia
Sejumlah negara Asia menempati posisi penting dalam pemeringkatan global. Jepang berada di peringkat ke-4, Korea Selatan di posisi ke-5, India pada urutan ke-6, dan Thailand menempati peringkat ke-8.
China berada di posisi ke-12, dua tingkat di atas Indonesia. Sementara itu, Vietnam menempati urutan ke-18 dan Filipina berada di peringkat ke-19 dalam daftar negara dengan adopsi kripto tertinggi. Setiap negara memiliki karakteristik penggunaan yang berbeda. China dan Thailand, misalnya, menonjol dalam aktivitas P2P, sedangkan indikator dengan peringkat terbaik bagi Indonesia adalah arus kripto lintas negara.
Perbedaan tersebut membuat pemeringkatan tidak bisa dipahami hanya sebagai ukuran besarnya pasar kripto. Data setiap kategori turut memperlihatkan bagaimana aset digital digunakan dalam aktivitas keuangan di masing-masing negara.
Jumlah akun kripto Indonesia meningkat
Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Agustus 2026 mencatat terdapat 22,93 juta akun konsumen pada pedagang aset keuangan digital per Juli 2026. Jumlah tersebut bertambah 1,03% dibandingkan posisi Juni yang mencapai 22,69 juta. Jika dibandingkan dengan akhir Desember 2025, ketika jumlah konsumen kripto tercatat 20,19 juta, terdapat penambahan sekitar 2,74 juta dalam tujuh bulan.
Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa basis konsumen aset digital terus meluas selama periode tersebut. Meski demikian, jumlah akun tidak otomatis menggambarkan jumlah individu yang berbeda ataupun tingkat aktivitas setiap pengguna. Satu orang dapat mempunyai lebih dari satu akun, sedangkan sebagian akun mungkin tidak digunakan secara aktif.
Nilai transaksi justru bergerak ke arah berbeda. Pada Juli 2026, OJK mencatat transaksi kripto sebesar Rp20,52 triliun, turun 28,20% dari Rp28,58 triliun pada Juni.
Perbedaan antara pertumbuhan jumlah akun dan penurunan nilai transaksi menunjukkan bahwa bertambahnya konsumen tidak selalu diikuti peningkatan aktivitas perdagangan. Data tersebut menggambarkan dua aspek yang berbeda, yaitu luasnya basis pengguna dan besarnya transaksi dalam periode tertentu.
Pengawasan kripto berada di bawah OJK
Perubahan tata kelola turut menjadi bagian dari perkembangan industri aset digital Indonesia. Sejak Januari 2025, pengawasan aset kripto beralih dari Bappebti kepada OJK.
Peralihan tersebut menempatkan pengawasan perdagangan aset keuangan digital dalam kerangka pengaturan sektor jasa keuangan. Selanjutnya, OJK menerbitkan POJK Nomor 23 Tahun 2025 yang mencakup pengaturan derivatif aset digital dan memperluas cakupan ketentuan perdagangan sebelumnya. Meski dapat diperdagangkan, aset kripto tidak diizinkan menjadi alat pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia melarang penyedia jasa pembayaran menerima, memproses, maupun mengaitkan mata uang virtual dengan transaksi pembayaran.
Dengan demikian, perkembangan adopsi kripto perlu dibaca bersama data jumlah konsumen, aktivitas transaksi, karakteristik penggunaan, dan ketentuan yang berlaku. Peringkat ke-14 dunia menunjukkan posisi Indonesia dalam indeks adopsi, sedangkan angka OJK memberikan gambaran tambahan mengenai perkembangan pasar domestik.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow