Indonesia dan Tiga Negara Teken MoU Pertahanan Badr di Doha
Indonesia, Turki, Qatar, dan Pakistan menyepakati kerangka kerja sama pertahanan melalui penandatanganan Memorandum Badr di Doha, Qatar, pada Rabu (21/10/2026). Kesepakatan ini mencakup produksi militer bersama, pertukaran teknologi, penelitian dan pengembangan, serta pelatihan teknis untuk memperkuat kemampuan pertahanan dan industri militer keempat negara. Menurut Kementerian Pertahanan Nasional Turki, memorandum tersebut dirancang untuk menggabungkan kemampuan industri pertahanan negara peserta dan membuka peluang pengembangan teknologi militer modern.
Kerja sama ini juga diharapkan meningkatkan kapasitas produksi serta membantu memenuhi kebutuhan pertahanan negara peserta, sekutu, dan mitra mereka. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Yusuf Jauhari, Menteri Pertahanan Nasional Turki Yasar Guler, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Thani, serta Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif. Kepala Sekretariat Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun turut menandatangani memorandum tersebut mewakili Turki bersama Guler.
Menurut laporan Anadolu Agency, nama Badr berarti bulan purnama. Memorandum ini mulai berlaku setelah ditandatangani dan menetapkan mekanisme serta prosedur yang menjadi dasar pelaksanaan proyek bersama di bidang pertahanan.
Pelaksanaan kerja sama akan melibatkan dua badan. Badan Eksekutif bertugas mengidentifikasi proyek bersama, sedangkan Badan Strategis menetapkan jadwal pelaksanaan dan memberikan persetujuan terhadap proyek yang diusulkan. Kedua badan tersebut juga mengatur tanggung jawab dalam pemilihan proyek dan penetapan jadwal implementasi. Mekanisme itu disiapkan untuk memfasilitasi proyek pertahanan dan dirgantara yang dapat dikembangkan oleh keempat negara.
Dalam laporan Anadolu Agency, industri pertahanan Turki disebut berpotensi mengambil porsi terbesar dalam proyek bersama karena perkembangan ekosistem industrinya selama beberapa tahun terakhir. Pendekatan yang direncanakan tidak hanya mencakup pemasokan produk akhir, tetapi juga pengembangan kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur industri melalui produksi serta pengembangan bersama. Kerja sama tersebut diharapkan memperluas hubungan militer, meningkatkan integrasi industri pertahanan, dan memperkuat kolaborasi multilateral untuk mendukung keamanan serta stabilitas kawasan. Namun, memorandum ini merupakan kerangka kerja sama industri pertahanan, bukan perjanjian pertahanan kolektif yang secara otomatis mewajibkan seluruh negara peserta memberikan bantuan militer apabila salah satunya diserang.
Di tengah penandatanganan kesepakatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tetap mempertahankan kebijakan luar negeri yang tidak berpihak pada blok kekuatan atau pakta militer tertentu. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026). Prabowo menyatakan bahwa Indonesia akan menjaga hubungan dengan berbagai negara tanpa meninggalkan prinsip politik luar negeri yang diwariskan para pendiri bangsa.
Ia juga menekankan penolakan terhadap penjajahan dan imperialisme sebagai bagian dari sikap tersebut. "Kita tidak mau ikut blok mana pun, kita tidak mau ikut pakta-pakta militer mana pun," ujar Prabowo Subianto saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Prabowo menjelaskan bahwa pendekatan diplomasi Indonesia berorientasi pada pemeliharaan hubungan baik dengan berbagai negara sekaligus perlindungan kepentingan nasional. Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai kebijakan bertetangga baik yang telah diupayakannya sejak menjabat Menteri Pertahanan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Saya sudah sampaikan garis politik luar negeri saya adalah seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak," ujar Prabowo Subianto.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow