Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Irak Perkuat Kedaulatan di Tengah Ancaman Pertahanan Udara

Smallest Font
Largest Font

Penarikan pasukan Amerika Serikat dari Irak pada 30 September 2026 menempatkan pemerintah Baghdad di tengah tantangan baru, mulai dari penguatan pertahanan udara hingga pengendalian kelompok bersenjata. Di saat berupaya memperkuat kedaulatan nasional, Irak juga menghadapi kekhawatiran mengenai dugaan ancaman terhadap instalasi keamanan dan keterbatasan kemampuan militernya.

Menurut laporan Pars Today pada 18 Oktober 2026, seorang sumber keamanan di Provinsi Anbar menuding Amerika Serikat dan Israel menyusun rencana untuk melemahkan sistem pertahanan udara Irak sebelum melancarkan serangan terhadap sasaran keamanan tertentu. Tuduhan tersebut disampaikan kepada kantor berita Al-Maalomah, tetapi laporan itu tidak menyertakan bukti independen yang mengonfirmasinya.

Sumber tersebut menyebut pesawat Israel telah melanggar wilayah udara Irak dan mengidentifikasi radar modern yang berpotensi menembak jatuh pesawat penyerang. Ia juga mengaitkan dugaan rencana tersebut dengan serangan terhadap sebuah posisi keamanan Pasukan Mobilisasi Rakyat atau Popular Mobilization Forces (PMF) di Baghdad.

Dalam laporan yang diterbitkan Pars Today, sumber keamanan itu menggambarkan dugaan sasaran operasi tersebut sebagai berikut.

"Seorang sumber keamanan di Provinsi Anbar, Irak, memperingatkan gerak-gerik Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap sistem pertahanan udara Irak dan mengumumkan rencana untuk melemahkan sistem ini serta melapangkan jalan serangan udara ke posisi keamanan di dalam Irak. Menurut sumber kepada kantor berita Al-Maalomah, rencana Zionis-Amerika sedang terbentuk untuk melemahkan dan menargetkan langsung pertahanan udara Irak sebelum operasi bombardir udara terhadap posisi terpilih, dengan tujuan memperluas kekacauan dan memperoleh kepentingan yang sudah diketahui."

Di sisi lain, berakhirnya kehadiran militer Amerika Serikat menandai perubahan penting dalam pengaturan keamanan Irak setelah lebih dari dua dekade keterlibatan militer asing. Pemerintah Irak berharap perubahan tersebut memperkuat kemandirian negara, meskipun kebutuhan terhadap dukungan intelijen, pengawasan udara, dan bantuan teknis masih menjadi tantangan.

Perdana Menteri Ali al-Zaidi menghadapi persoalan lain berupa pengendalian puluhan kelompok bersenjata yang memiliki jaringan komando dan pengaruh politik masing-masing. Sebagian kelompok tersebut terintegrasi dalam PMF, yang merupakan bagian dari struktur keamanan resmi Irak.

Menurut laporan Albalad.co pada 16 Oktober 2026, pemerintah memperpanjang tenggat pengendalian senjata kelompok bersenjata hingga 30 Juni 2027 setelah gagal memenuhi target awal pada 30 September 2026. Al-Zaidi merencanakan proses bertahap yang dimulai dengan penghentian aktivitas militer selama 90 hari sejak 30 September.

Dalam pengaturan tersebut, Amerika Serikat akan menahan diri dari serangan militer terhadap kelompok-kelompok bersenjata di Irak. Namun, laporan Middle East Eye yang dikutip Albalad.co menyebut proses itu kemungkinan lebih berfokus pada pembatasan kemampuan kelompok bertindak secara mandiri daripada pelucutan senjata secara menyeluruh.

Nuri al-Maliki, pemimpin koalisi State of Law sekaligus mantan perdana menteri Irak, sebelumnya menyatakan pada 2 September bahwa kebijakan tersebut menitikberatkan pengendalian persenjataan oleh negara. Senjata yang dapat digunakan untuk menyerang sasaran asing maupun domestik menjadi salah satu perhatian dalam proses tersebut.

Penarikan pasukan Amerika juga mengakhiri misi koalisi internasional pimpinan Washington melawan ISIS di Irak. Menurut laporan Al-Jazeera yang dikutip Albalad.co, aparat keamanan Irak mengadakan parade di Baghdad dan Najaf untuk menandai berakhirnya kehadiran militer Amerika.

Laporan tersebut menyebut perayaan itu sebagai bagian dari peringatan kedaulatan nasional.

"Pasukan keamanan Irak menggelar parade di kota Baghdad dan Najaf untuk merayakan ‘Hari Kedaulatan’, sebuah hari libur nasional menandai penarikan pasukan Amerika dari negara itu," dilansir Al-Jazeera.

Keberangkatan pasukan terakhir sekaligus mengakhiri operasi koalisi yang selama bertahun-tahun membantu Irak menghadapi kelompok militan tersebut.

"Para tentara tersisa meninggalkan Irak pada Rabu (30 September 2026) sekaligus mengakhiri operasi koalisi pimpinan Amerika melawan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah)."

Keterlibatan militer Amerika dimulai melalui invasi pada 20 Maret 2003, yang menggulingkan pemerintahan Saddam Husain. Pada 2007, jumlah tentara Amerika di Irak mencapai sekitar 170 ribu personel. Barack Obama menarik seluruh pasukan tempur pada 18 Desember 2011, tetapi pasukan Amerika kembali pada 2014 setelah ISIS memperluas wilayah kekuasaannya di Irak dan Suriah.

Albalad.co juga mencatat tantangan pembangunan yang masih dihadapi Irak, termasuk proyek infrastruktur, pembangunan apartemen, dan gangguan pasokan listrik yang dapat terjadi belasan kali sehari. Sejumlah toko dan permukiman mengandalkan generator untuk mempertahankan pasokan listrik ketika jaringan utama terputus.

Di tengah tantangan tersebut, Baghdad berupaya memperluas kerja sama perdagangan, menarik investasi, dan mengembangkan sektor energi. Pemerintah juga harus menjalankan proses pengendalian persenjataan kelompok bersenjata hingga tenggat baru pada 30 Juni 2027.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed