Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Jumhur Dalami Dugaan Pembakaran Hutan untuk Rusak Citra Pemerintah

Smallest Font
Largest Font

Dugaan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja untuk merusak citra pemerintah tengah menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH). Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menyatakan informasi tersebut sedang ditelusuri untuk memastikan kebenaran dugaan serta mengidentifikasi pihak yang terlibat.

Informasi itu disampaikan Jumhur pada Senin (2/11/2026), sebagaimana diberitakan Antara. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah belum dapat memastikan motif maupun pelaku pembakaran karena masih membutuhkan pemeriksaan dan bukti lapangan.

Jumhur menjelaskan bahwa dugaan tersebut bersumber dari informasi intelijen yang saat ini sedang dipelajari oleh kementeriannya. Pemerintah belum menetapkan kesimpulan mengenai kebenaran informasi tersebut.

"Ada informasi intelijen yang sedang kami dalami, yaitu dugaan bahwa terdapat pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran untuk merusak citra pemerintah," kata Jumhur.

Ia menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan pembakaran dengan tujuan demikian merupakan persoalan serius. Namun, proses verifikasi tetap harus dilakukan sebelum pemerintah mengambil keputusan.

"Jika hal tersebut benar terjadi, tentu merupakan tindakan yang sangat serius. Namun, informasi ini tetap harus kami verifikasi lebih lanjut," ujar Jumhur.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam International Conference on Peatland Research and Innovation di Pekanbaru, Riau, pada 30 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, Jumhur juga memaparkan perkembangan pemeriksaan terhadap sejumlah wilayah yang mengalami kebakaran.

KLH/BPLH sedang menginvestigasi lokasi kebakaran di area konsesi milik 335 perusahaan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi setiap lokasi sekaligus menelusuri penyebab kebakaran yang terjadi.

Menurut Jumhur, luas lahan terbakar di setiap konsesi berbeda-beda. Beberapa lokasi mengalami kebakaran seluas dua hektare dan lima hektare, sedangkan lokasi lainnya mencapai ratusan hektare.

"Seluruh area yang terbakar harus kami verifikasi satu per satu. Ada yang terbakar dua hektare, lima hektare, bahkan ada beberapa yang mencapai ratusan hektare. Karena itu, kami perlu memastikan kondisi dan penyebab kebakaran di masing-masing lokasi," ujar Jumhur.

Hasil pemeriksaan tersebut akan digunakan sebagai landasan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab. Penelusuran tidak hanya menyasar pemilik konsesi, tetapi juga pihak lain yang terbukti memiliki keterlibatan dalam peristiwa kebakaran.

Jumhur menekankan bahwa penetapan kesalahan harus mengikuti proses pembuktian. Pemerintah tidak dapat langsung menjatuhkan sanksi kepada pihak tertentu tanpa terlebih dahulu memastikan fakta di lapangan.

"Intinya, kami tidak bisa memastikan siapa yang bersalah sebelum verifikasi dilakukan. Ini merupakan persoalan hukum. Akan menjadi masalah apabila kita langsung menjatuhkan hukuman tanpa terlebih dahulu memastikan fakta dan bukti di lapangan," ucap Jumhur.

Sementara itu, penegakan hukum terhadap kasus karhutla juga berkembang melalui penyidikan kepolisian. Bareskrim Polri telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan.

Pengumuman tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin di Pontianak, Kalimantan Barat. Berdasarkan laporan Kontan, penanganan perkara mencakup 104 laporan polisi dengan total luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare.

Dari 20 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, empat merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Perusahaan tersebut berasal dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.

Keempat perusahaan PMA itu meliputi PT HKI asal Singapura dengan luas lahan terbakar 987 hektare, PT AI asal Singapura seluas 421 hektare, PT RKA asal Malaysia seluas 2.157 hektare, serta PT API asal Korea Selatan seluas 351 hektare.

Selain empat perusahaan asing tersebut, Bareskrim Polri juga menetapkan 16 korporasi swasta dalam negeri sebagai tersangka. Penanganan perkara ini menjadi bagian dari proses penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan entitas usaha.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed