Jumhur Dorong Pendanaan Iklim Rp 7.513 Triliun di COP31
Indonesia membutuhkan investasi sekitar USD 472,6 miliar atau setara Rp 7.513 triliun untuk memenuhi target mitigasi perubahan iklim. Kebutuhan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam forum COP31 di Antalya, Turki, Jumat (13/11/2026), sekaligus mendorong penguatan pendanaan iklim melalui inisiatif Climate Implementation Bridge (BRIDGE).
Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, kebutuhan investasi tersebut mencakup empat sektor utama, yakni energi, pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU), serta pengelolaan sampah. Pendanaan diharapkan dapat menghubungkan komitmen pengurangan emisi dengan proyek konkret yang siap memperoleh pembiayaan.
Dalam forum Beyond Commitments: Delivering Climate Action at Scale, Indonesia menyatakan dukungan terhadap BRIDGE, sebuah inisiatif Presidensi COP31 untuk mempertemukan agenda aksi iklim dengan sumber pendanaan implementasi.
Indonesia termasuk lima negara percontohan awal bersama Ethiopia, Fiji, Pakistan, dan Uzbekistan. Berdasarkan keterangan dalam forum tersebut, cakupan inisiatif ini direncanakan berkembang ke negara berkembang lainnya hingga 2035.
Jumhur menekankan bahwa pelaksanaan BRIDGE perlu mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan setiap negara. Mekanisme tersebut diharapkan memperkuat kapasitas nasional serta mengoptimalkan sumber pendanaan yang telah tersedia, bukan membentuk sistem pembiayaan baru.
"Indonesia menyambut baik inisiatif Presidensi COP31 untuk memperkuat keterhubungan antara aksi iklim, prioritas pembangunan, dan pembiayaan implementasi," kata Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup.
Indonesia telah memiliki dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) sebagai pedoman pelaksanaan komitmen iklim. Dokumen tersebut diserahkan kepada Sekretariat UNFCCC pada Oktober 2025.
Second NDC menetapkan prioritas implementasi nasional untuk periode 2031-2035 melalui skenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP). Skenario tersebut diselaraskan dengan sasaran pembatasan kenaikan suhu global sebesar 1,5 derajat celsius.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Indonesia menginginkan BRIDGE menghubungkan berbagai sumber pembiayaan, termasuk bank pembangunan multilateral, lembaga pembiayaan pembangunan, dan investor swasta.
"Kami berharap BRIDGE dapat memberikan nilai tambah dengan tetap berorientasi pada kebutuhan negara, memperkuat peningkatan kapasitas dan jejaring, serta memastikan setiap negara dapat menentukan sendiri prioritas mitigasi, adaptasi, dan ketahanan iklimnya," tegas Jumhur.
Indonesia juga mengajukan tiga persyaratan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan BRIDGE. Ketiganya meliputi kejelasan tata kelola, mekanisme penentuan prioritas, serta indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan program.
Delegasi Indonesia menyatakan kesiapannya melanjutkan pembahasan teknis bersama Presidensi COP31 dan para mitra. Pembahasan tersebut diarahkan untuk menerjemahkan prioritas dalam Second NDC menjadi proyek konkret yang memenuhi kebutuhan pembiayaan.
Selain agenda pendanaan, COP31 juga menjadi tempat pembahasan kebijakan iklim yang lebih inklusif. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mendorong negara-negara menggunakan data demografis terperinci agar kebijakan perubahan iklim dapat menjangkau masyarakat dengan tingkat kerentanan berbeda.
Asisten Sekretaris Jenderal OKI Bidang Sains dan Teknologi Aftab Ahmad Khokher menyampaikan pandangan tersebut dalam forum tingkat tinggi bertajuk Mempercepat Penggunaan Data Demografis Terperinci dalam Kerangka Kebijakan Iklim di Antalya, Turki.
Forum tersebut diselenggarakan melalui kolaborasi OKI, Pusat Penelitian dan Pelatihan Statistik, Ekonomi, dan Sosial untuk Negara-Negara Islam (SESRIC), serta Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA).
Khokher menyoroti pentingnya data demografis yang akurat untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Perempuan, anak-anak, warga lanjut usia, dan penyandang disabilitas menjadi kelompok yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim.
OKI mengidentifikasi tiga langkah strategis untuk memperkuat kebijakan tersebut. Pertama, menjadikan masyarakat sebagai pusat perencanaan dan pelaksanaan aksi iklim agar program mencerminkan kebutuhan kelompok terdampak.
Langkah kedua adalah memperkuat koordinasi dan kerja sama antarlembaga sehingga informasi demografis dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret. Langkah ketiga mencakup peningkatan alokasi dan efektivitas pendanaan iklim agar program adaptasi dan mitigasi menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Melalui forum tersebut, OKI menegaskan komitmen mendukung peningkatan kapasitas statistik negara anggota, memperluas kolaborasi internasional, serta mengembangkan kebijakan iklim yang berpusat pada masyarakat.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow