Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Kadin Soroti Dampak Usulan MSCI terhadap Ekspansi Bisnis

Smallest Font
Largest Font

Rencana perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) memicu kekhawatiran dunia usaha terhadap pendanaan ekspansi dan penciptaan lapangan kerja. Pada Jumat, 16 Oktober 2026, IHSG merosot 11,57 persen setelah penyedia indeks global tersebut mengusulkan perubahan status Indonesia dari pasar negara berkembang menjadi pasar mandiri, di tengah upaya pemerintah memperbaiki tata kelola pasar modal. Menurut laporan Jakarta Globe pada 18 Oktober 2026, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai pengumuman tersebut terlalu dini karena MSCI semula dijadwalkan mengumumkan hasil peninjauan status pasar Indonesia pada November.

MSCI memberikan waktu kepada Indonesia untuk melakukan perbaikan hingga akhir Juni 2027, tetapi pengumuman usulan itu telah memicu gejolak pasar. Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie meminta MSCI menjelaskan alasan percepatan konsultasi dan memberikan kejelasan mengenai kesempatan Indonesia membuktikan hasil reformasi pasar modalnya. Menurut Anindya, perubahan komunikasi tersebut menunjukkan betapa sensitifnya pasar terhadap pengumuman dari penyedia indeks internasional.

Anindya menyoroti dampak langsung gejolak pasar terhadap kebutuhan pendanaan perusahaan dan kepentingan investor publik.

"Hal ini berdampak pada perusahaan yang membutuhkan modal untuk berekspansi, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan perekonomian. Jutaan investor dan pemegang saham publik menginginkan pasar yang sehat dan penilaian yang adil," ujar Anindya Bakrie dalam pernyataan tertulis yang dikutip Jakarta Globe. Ia juga meminta setiap pengumuman yang berpotensi mengguncang pasar disertai dasar penilaian yang transparan. Menurut Anindya, penilaian klasifikasi pasar perlu mempertimbangkan kualitas perusahaan tercatat, kapitalisasi pasar, frekuensi dan nilai transaksi, infrastruktur pasar, serta perkembangan tata kelola.

Meski mempertanyakan waktu pengumuman MSCI, Anindya mengakui ancaman perubahan klasifikasi tersebut harus mendorong Indonesia mempercepat pembenahan pasar modal dan menjaga kepercayaan investor. Di sisi lain, laporan The Jakarta Post pada 18 Oktober 2026 mencatat bahwa sejumlah reformasi telah dilakukan regulator sejak Januari. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) memperluas keterbukaan informasi kepemilikan saham di atas 1 persen, menyempurnakan klasifikasi investor, serta memperkenalkan kerangka Konsentrasi Kepemilikan Saham Tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC).

Regulator juga menetapkan peta jalan bertahap untuk menaikkan batas minimum saham beredar di publik atau free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperbaiki transparansi kepemilikan dan membantu investor mengidentifikasi konsentrasi saham serta potensi risiko pasar. Namun, menurut The Jakarta Post, MSCI masih menyampaikan kekhawatiran mengenai dugaan perdagangan terkoordinasi dan belum adanya bukti penegakan aturan yang meyakinkan.

Konsentrasi kepemilikan, terbatasnya permintaan dari investor institusional, serta likuiditas yang tidak merata juga menjadi persoalan struktural yang belum dapat diselesaikan hanya melalui pengetatan regulasi. OJK mengumumkan sanksi pada 16 Oktober terhadap pemilik manfaat dan pihak lain yang terkait dengan saham tiga perusahaan tercatat. The Jakarta Post menilai langkah tersebut sebagai perkembangan penting, sementara pemulihan kepercayaan pasar tetap bergantung pada penegakan aturan yang konsisten.

MSCI menyatakan perubahan status menjadi pasar mandiri dapat dilakukan apabila terjadi penurunan serius dalam aksesibilitas pasar, ukuran pasar, atau likuiditas. Jika diterapkan, klasifikasi tersebut berisiko mengeluarkan Indonesia dari sejumlah indeks saham global utama yang menjadi acuan investasi berbagai dana internasional.

BEI telah meminta klarifikasi lebih lanjut kepada MSCI mengenai usulan tersebut. Sementara itu, Dradjad Hari Wibowo, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian senior, mengimbau investor domestik agar tidak menerima usulan perubahan klasifikasi itu begitu saja dan melakukan perhitungan secara cermat.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed