KDMP Bukan Obat Mujarab Segala Persoalan
PANASEA adalah obat mujarab yang dipercaya mampu menyembuhkan segala macam penyakit dan mengatasi berbagai persoalan. Agaknya, cara pandang semacam inilah yang tengah menjangkiti para pejabat kita.
Mereka seolah menempatkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai resep ajaib untuk menyelesaikan hampir semua masalah, dari urusan ekonomi hingga kesehatan masyarakat.
Menkop sebelumnya, Budi Arie (7 Maret 2025) mengklaim KDMP dapat memutus jeratan rentenir, tengkulak, dan pinjaman online.
Sehari kemudian, Menteri Pertanian Andi Amran menyebut program ini mampu menstabilkan harga pangan.
Tak mau ketinggalan, Menko Pangan Zulkifli Hasan (30 April 2025) menyatakan KDMP dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari kesehatan hingga pangan.
Sejak awal 2025, berbagai tujuan terus disematkan pada koperasi ini. Pada Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto merangkumnya sebagai solusi bagi petani dan masyarakat desa melalui penyediaan obat murah, pupuk, sembako, gudang, hingga fasilitas penyimpanan hasil pertanian.
Namun, daftar itu rupanya belum cukup. KDMP juga dibayangkan dapat mengelola klinik, PLTS, tambang, perkebunan sawit, bahkan sempat mengemuka wacana sebagai saluran pembayaran gaji ASN.
Melihat ambisi yang sedemikian besar, agaknya para pejabat perlu membaca kembali pandangan JJ. Ochse dalam kata pengantar buku Sepuluh Tahun Koperasi 1930–1940 karya Margono Djojohadikusumo (1941).
Ia mengingatkan, “Dalam hal ini pegawai negeri hanya dapat bekerja sebagai pemberi nasehat dan sebagai propagandis yang gembira. Pegawai negeri itu tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terlalu membesarkan hati orang dan membayangkan yang bukan-bukan”.
Mengapa peringatan itu penting? Ochse melanjutkan, “Sebab yang demikian itu hanya merugikan bagi orang yang tergabung dalam koperasi dan bukan bagi orang yang menjalankan propaganda. Koperasi hanya dapat berhasil baik, apabila orang yang berkepentingan sendiri mau bekerja membanting tulang”.
Sebuah pengingat yang terasa relevan hingga hari ini. Sayangnya, kata pengantar yang padat makna itu berbeda antara buku asli terbitan 1941 dan edisi Fadli Zon Library (2013).
Kebijakan Panasea
Ihwal ini, artikel Moving Beyond Panaceas (2010) relevan disimak. Elinor Ostrom dan Michael Cox mengidentifikasi dua jebakan panasea dalam kebijakan publik.
Pertama, excessively precise, ketika pemerintah menerapkan satu resep untuk berbagai konteks yang berbeda.
Kedua, excessively vague, ketika model kelembagaan diberi klaim dan fungsi yang terlalu luas, tetapi tidak dijelaskan bagaimana bekerjanya. Yang pertama terlalu seragam, yang kedua terlalu kabur.
Menariknya, KDMP terlihat mengalami keduanya sekaligus. Dari sisi kelembagaan, pemerintah mendorong pembentukan koperasi desa secara masif dengan model dan pola intervensi yang relatif seragam.
Padahal, desa memiliki karakteristik, potensi ekonomi, struktur sosial, dan kapasitas organisasi yang berbeda-beda. Sudah puluhan akademisi dan pengamat kritisi hal yang sama.
Sementara dari sisi fungsi, koperasi ini diberi begitu banyak mandat. Mulai dari mengatasi tengkulak dan rentenir, menstabilkan harga pangan, menyediakan kebutuhan dasar, mengelola klinik, PLTS, tambang, hingga perkebunan sawit.
Bentuknya diseragamkan, tetapi pekerjaannya seolah "palu gada". Benar-benar super, bukan?
Inilah paradoksnya. Pemerintah tampak begitu yakin pada satu bentuk kelembagaan, tapi tak cukup tuntas menjelaskan batasan dan mekanisme kerjanya.
Satu model diterapkan untuk puluhan ribu desa, sementara satu koperasi diharapkan menjawab begitu banyak persoalan.
Wajar bila Darmadi Durianto, Anggota DPR Komisi VI, dalam rapat kerja berbeda (Mei 2025 dan Juni 2026) meminta Menteri Koperasi menjelaskan seperti apa sesungguhnya model bisnis KDMP.
Sebabnya, mengatasi tengkulak membutuhkan desain rantai pasok dan akses pasar. Kemudian mengelola tambang membutuhkan keahlian teknis, modal, serta tata kelola pertambangan.
Sedangkan mengelola PLTS membutuhkan kapasitas teknologi dan manajemen energi. Semuanya tidak otomatis dapat diselesaikan hanya dengan membentuk koperasi.
Implementasi Gagap
Banyaknya mandat di atas menggambarkan besarnya ambisi pemerintah, yang boleh jadi tidak diimbangi kapasitas implementasi.
Ditambah kecenderungan reverse planning yang terjadi di berbagai sektor, kebijakan menjadi rentan tambal-sulam.
Kita bisa melihatnya dari skema pembiayaan KDMP. Pada desain awal, melalui PMK No. 49 Tahun 2025, koperasi diminta menyusun proposal bisnis untuk akses pinjaman ke bank Himbara dengan plafon maksimal Rp 3 miliar.
Dari jumlah itu, belanja operasional dibatasi maksimal Rp 500 juta, sedang sisanya digunakan untuk belanja modal.
Namun, arah kebijakan kemudian bergeser. Melalui Inpres No. 17 Tahun 2025 dan PMK No. 15 Tahun 2026, pembiayaan diarahkan untuk pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.
Plafon tetap dipertahankan, tetapi pendayagunannya diserahkan kepada Agrinas. Pengembaliannya ditopang melalui penyaluran DAU/DBH atau Dana Desa, sedang aset menjadi milik pemerintah daerah atau desa.
Dengan kata lain, terjadi pergeseran dari pembiayaan usaha koperasi menjadi pembiayaan pembangunan infrastruktur pemerintah.
Koperasi yang semula diharapkan menyusun rencana bisnis sesuai potensi lokal, kini mendapatkan fasilitas fisik yang seragam. Hal itu sesungguhnya bukan sekadar mengubah mekanisme, melainkan perubahan orientasi program.
Hasilnya, pembangunan fisik bergerak cepat. Per 20 Oktober 2026, sebanyak 28.662 bangunan KDMP dilaporkan rampung.
Namun, baru sekitar 10.070 yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan siap beroperasi. Pada saat yang sama, sekitar 28.626 manajer telah ditetapkan. Bahkan, Perpres No. 82 Tahun 2026 menugaskan Agrinas untuk mengelola gerai selama dua tahun.
Namun, ironisnya gerai yang beroperasi masih bisa dihitung jari. Belum lagi stok barang di gerai terlihat ala kadarnya.
Sebagai contoh, KDMP Padalarang, Bandung Barat, dilaporkan hanya memiliki 47 jenis bauran produk atau stock keeping unit/SKU (Pikiran Rakyat, 19/10).
Bandingkan, misalnya, warung Madura, yang memiliki minimal 200 SKU. Artinya dari segi kelengkapan barang saja KDMP kalah.
Orientasi Anomali
Kita juga sulit mengikuti logika pemerintah. Menko Pangan dalam online gathering dengan seluruh manajer menegaskan bahwa KDMP merupakan infrastruktur pemerintah guna menyalurkan bantuan (26/10).
Menko mengingatkan mereka untuk tidak merepotkan diri dengan menjual barang-barang ritel seperti sabun, sampo, atau mi instan, karena tak akan mampu bersaing dengan toko kelontong dan minimarket modern lainnya.
Sebaliknya, koperasi harus menjadi offtaker atau pembeli utama hasil pertanian warga desa dengan harga standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Lantas, bila sekadar untuk salurkan bantuan pemerintah dan peran offtaker, mengapa gerainya seluas 20x30 meter dengan tata letak dan jumlah rak gondola seperti minimarket modern lain? Juga jangan lupa, barang ritel itu dipasok resmi oleh Agrinas.
Jadi, jangan-jangan beberapa pejabat memiliki persepsi berbeda soal core business koperasi ini? Menko Pangan menghendaki KDMP fokus salurkan bantuan, Menteri Koperasi ingin KDMP diperluas perannya ke aneka sektor.
Lalu, berbeda dengan Agrinas yang nampaknya ke arah ritel modern berbasis fast-moving consumer good (FMCG). Bila itu yang terjadi, sungguh sial kita, bagaimana anggaran ratusan triliun rupiah dikelola dengan cara serampangan.
Manajer KDMP pasti juga rasakan kebingungan akut siapa bos yang harus diikuti. Menko Pangan, Menteri Koperasi atau Agrinas?
Di sini terjadi apa yang namanya principal-agent problem. Kondisinya sangat tidak ideal, di mana ada tiga prinsipal yang dapat memberi instruksi kepada satu agen (baca: manajer).
Sebagai penutup, tiga paradoks di atas dapat dibaca lewat kacamata policy capacity yang dikembangkan Wu, Ramesh, dan Howlett (2015).
Pertama, gejala panasea mencerminkan lemahnya analytical capacity. Pemerintah belum cukup cermat mendiagnosis persoalan, merumuskan kebutuhan, dan menentukan batas mandat KDMP.
Akibatnya, koperasi yang baru lahir dibebani begitu banyak fungsi tanpa kejelasan model bisnis maupun mekanisme kerjanya. Hal ini berisiko lahirkan mandate overload.
Kegagapan implementasi, di sisi lain, menunjukkan persoalan operational capacity. Ini soal kemampuan mengorganisasikan sumber daya, mengoordinasikan pelaksanaan, dan menerjemahkan kebijakan menjadi kegiatan usaha yang benar-benar berjalan.
Sedangkan anomali orientasi perlihatkan rapuhnya political capacity, yakni kemampuan menyelaraskan kepentingan, membangun kesepahaman, dan menjaga koordinasi antarkementerian/lembaga.
Ketiganya saling berkaitan. Ketika diagnosis tak tuntas, implementasi menjadi gagap. Ketika koordinasi tak terbangun, arah pengembangan koperasi jadi kabur.
Ibarat orkestra yang memainkan simfoni, para pemainnya tak ikuti partitur yang sama. Bahkan masing-masing merasa berhak menjadi konduktor.
Alhasil bukan harmoni yang mengalun indah, tapi suara sumbang dan nada bising. Sayangnya orkestra ini tiketnya dibayar mahal dengan uang pajak kita.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow