Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Kemenag Mojokerto Tegur Penghulu Viral karena Komunikasi

Smallest Font
Largest Font

Penanganan kasus penghulu yang memarahi fotografer saat prosesi akad nikah di Dusun/Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, berlanjut dengan sanksi administratif. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto menjatuhkan teguran tertulis kepada Baharudin karena cara komunikasinya dinilai kurang humanis, meskipun tindakan penghulu tersebut dalam menegakkan aturan dinilai sesuai ketentuan.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Mojokerto, Muttakin, mengatakan Baharudin telah dipanggil untuk memberikan keterangan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang akan diteruskan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.

Muttakin menjelaskan bahwa pembinaan juga diberikan secara khusus untuk memperbaiki cara Baharudin berkomunikasi dengan masyarakat.

"Dan tadi yang bersangkutan, Baharudin, juga secara khusus kita lakukan pembinaan untuk mengubah karakter dan cara berkomunikasi kepada masyarakat. Jadi, prinsipnya insyaallah sudah kita lakukan tahapan-tahapan itu dan BAP akan kita sampaikan ke Kanwil," terang Muttakin kepada wartawan pada Selasa (13/10/2026), dilansir detikJatim.

Menurut Muttakin, persoalan komunikasi tersebut bukan kali pertama melibatkan Baharudin, yang menjabat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Mojoanyar. Karena itu, teguran tertulis diberikan sebagai bagian dari penanganan terhadap perilaku aparatur sipil negara tersebut.

"Itu teguran tertulis sudah kita lakukan, dan saya rasa ketika sudah di ASN teguran tertulis itu sudah cukup masuk teguran menengah ya, artinya sudah pelanggaran menengah. Sehingga saya rasa itu sudah menjadi sorotan tersendiri dan tentu BAP juga sudah menjadi tindak lanjut dari teguran tertulis itu sendiri," jelas Muttakin.

Meski menjatuhkan sanksi, Muttakin membedakan persoalan penerapan aturan dengan cara penyampaiannya. Ia mengakui Baharudin menegakkan ketentuan ketika memimpin akad nikah pasangan Rizal Nurkolis, 27 tahun, dan Yumnatus Sa'diyah atau Yumna, 24 tahun. Namun, komunikasi yang dinilai tidak humanis memicu perselisihan dengan fotografer.

Video kejadian tersebut beredar luas di media sosial. Dalam rekaman yang diberitakan detikcom pada 12 Oktober 2026, penghulu mempersoalkan fotografer yang dianggap mengatur jalannya prosesi akad nikah.

"Penghulu diatur sama tukang foto. Tugasnya foto bukan ngatur. Saya di sini diundang anda, bukan ngundang saya tapi ngundang negara untuk mengatur anda. Jadi tukang foto, rias jangan ngatur pemerintah," ucap penghulu dalam video tersebut.

Fotografer disebut menyampaikan permintaan calon pengantin secara sopan. Perselisihan juga berkaitan dengan posisi mempelai perempuan selama prosesi ijab kabul berlangsung.

Dalam keterangan yang dimuat pada video, Shankara Project menyampaikan penilaian mengenai keabsahan akad nikah tersebut.

"Sedangkan secara hukum dan syariat itu sah dan secara rukun juga sah-sah saja," tulis Shankara Project dalam keterangannya.

Setelah video menjadi viral, Baharudin menyampaikan permohonan maaf kepada fotografer bernama Arwani. Ia mengakui adanya kekurangan dalam komunikasi dan menyatakan tidak bermaksud menghina.

"Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penghulu KUA yang sedang viral. Saya mohon maaf kepada Mas Arwani selaku saudara saya yang kurang komunikasi. Dalam hati saya tidak ada maksud saya menghina," ucap Baharudin dalam pernyataan permintaan maafnya.

Di luar persoalan etika komunikasi, peristiwa tersebut memunculkan pembahasan tentang kehadiran mempelai perempuan di meja akad nikah. Artikel kajian fiqih yang diterbitkan NU Online menjelaskan bahwa persetujuan calon istri merupakan hal penting, tetapi kehadirannya secara langsung tidak termasuk syarat sah akad menurut penjelasan ulama yang dirujuk.

Dalam pembahasan itu, kitab Hasyiyata Qalyubi wa 'Umairah menjelaskan anjuran untuk mempersaksikan kerelaan perempuan sebagai langkah kehati-hatian agar tidak terjadi pengingkaran di kemudian hari.

"Disunnahkan mempersaksikan kerelaan perempuan terhadap pernikahan melalui ucapannya, seperti, 'Saya rela dengannya' atau 'Saya mengizinkannya', apabila kerelaannya diperhitungkan, yaitu ketika ia bukan perempuan yang dipaksa, sebagai langkah kehati-hatian agar tidak terjadi pengingkaran darinya. Hal tersebut tidak disyaratkan dalam keabsahan pernikahan, sebab kerelaannya bukan bagian dari akad nikah itu sendiri yang disyaratkan adanya persaksian." Penjelasan tersebut dikutip dari Hasyiyata Qalyubi wa 'Umairah, jilid III, halaman 222.

Adapun kitab Kifayatul Akhyar menjelaskan pihak-pihak yang disyaratkan hadir agar akad nikah sah, yakni wali, calon suami, dan dua orang saksi yang adil. Wali dan calon suami diperbolehkan mewakilkan.

"Disyaratkan untuk sahnya akad nikah kehadiran empat orang, yaitu wali, calon suami, dan dua orang saksi yang adil. Wali dan calon suami boleh mewakilkan." Penjelasan ini merujuk pada Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishar, halaman 358.

Namun, ketentuan fiqih tersebut berbeda dari aturan pencatatan pernikahan di Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 11 ayat (1), mengatur kehadiran kedua calon mempelai dalam akad nikah.

"Calon suami dan calon istri hadir dalam akad nikah." Ketentuan tersebut menjadi dasar administratif mengenai kehadiran kedua calon mempelai dalam pelaksanaan akad nikah di Indonesia.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed