Kemendagri Pangkas Biaya Hunian dan Dukung Program 3 Juta Rumah
Pemerintah memperluas dukungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh hunian layak melalui penyederhanaan regulasi dan program bedah rumah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk dengan memberikan kemudahan biaya pembangunan dan perbaikan rumah. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut sekitar 30 juta keluarga di Indonesia belum memiliki rumah atau masih menempati hunian yang tidak layak.
Kemendagri berupaya membantu mengatasi persoalan tersebut melalui kebijakan yang menjadi kewenangannya, termasuk penetapan kriteria penerima bantuan dan pengurangan beban biaya perumahan. Tito menjelaskan bahwa kriteria MBR ditentukan berdasarkan penghasilan, bukan semata-mata persentase 40% masyarakat berpenghasilan terendah. Penetapan definisi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan bantuan perumahan menjangkau kelompok yang membutuhkan.
"Masalah perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Presiden semua programnya pro rakyat, rakyat kecil terutama," ujar Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, sebagaimana dilansir CNBC Indonesia pada 25 Oktober 2026.
Pemisahan urusan perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga dinilai memberikan perhatian yang lebih terarah terhadap kebutuhan hunian. Kemendagri menyatakan akan mendukung Menteri PKP Maruarar Sirait melalui kebijakan dan penyederhanaan aturan. "Kita tentu akan terus membantu beliau, mendukung beliau sepenuhnya. Dari regulasi, mendefinisikan kembali MBR, masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Tito.
Salah satu kebijakan yang didukung Kemendagri adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Menurut Tito, biaya yang sebelumnya mencapai 5% dari nilai jual objek pajak tersebut dihapuskan bagi kelompok sasaran untuk meringankan beban saat membangun atau memperbaiki rumah. "Yang kalau mau memperbaiki rumah, membangun rumah, itu harus bayar 5% dari nilai jual objek pajak. Kita nolkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah," jelas Tito.
Kemudahan lain berupa pembebasan biaya penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tito menyatakan telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah terkait kebijakan tersebut. Kemendagri juga mendorong pengembangan ekosistem perumahan yang melibatkan sektor swasta.
Pemerintah berharap penyediaan hunian tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi turut ditopang oleh pengembang dan pihak lain. Untuk warga yang menempati rumah tidak layak, pemerintah mengembangkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah. Tito menyebut warga yang belum memiliki sertifikat tanah, terutama yang tinggal di kawasan permukiman kumuh di Jakarta, dapat menggunakan surat keterangan tidak mampu dari kepala kampung atau kelurahan untuk mengajukan bantuan.
Dukungan terhadap perbaikan hunian juga terlihat dalam peninjauan Menteri PKP Maruarar Sirait di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Dalam kegiatan tersebut, Maruarar memuji langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang turun langsung menangani persoalan narkoba dan tawuran di kawasan permukiman.
"Ini saya dengar dari Pak Kapolri ya. Salam hormat, Pak Kapolri, ya. Saya ini mendukung Pak Kapolri karena banyak melakukan terobosan, pusat-pusat narkoba, tawuran, turun hadir, dibereskan.
Tepuk tangan buat Kapolri kita," ujar Maruarar Sirait saat meninjau lokasi. Maruarar menyatakan akan melanjutkan peninjauan program bedah rumah ke Kampung Bahari di Jakarta Utara dan Boncos pada pekan berikutnya. Ia meminta Kepala Balai Jakarta, Sri, mengoordinasikan rencana kunjungan tersebut dan menyampaikan harapannya agar Kapolri dapat hadir apabila memungkinkan.
"Ya, habis ini kita akan turun, tolong Kepala Balai Jakarta, Ibu Sri. Di Kapolri itu sampaikan sama saya ada Kampung Bahari di Jakarta Utara, betul ya? Sama satu lagi itu apa namanya satu lagi?
Boncos, ya. Minggu depan kita ke sana ya. Ya, tiap Sabtu, Minggu, kasih tahu ke Pak Kapolri ya.
Kalau bisa hadir, hadir ya. Tapi saya senang melihat Pak Kapolri yang turun tangan langsung cepat, jadi kita juga akan datang ke situ," ujar Maruarar.
Dalam kesempatan itu, Maruarar juga menyampaikan harapan agar kepolisian semakin dipercaya masyarakat. Ia mengaitkan upaya penanganan persoalan lingkungan dengan pentingnya kehadiran aparat secara langsung di tengah warga.
"Tepuk tangan buat kepolisian. Saya doakan kepolisian di bawah Bapak Kapolri, Pak Suyudi, sahabat saya, bisa menjadi kepolisian yang dicintai dan mencintai rakyat Indonesia dan makin dipercaya oleh rakyat Indonesia," ujar Maruarar. Salah satu penerima program bedah rumah di Kampung Ambon adalah Ester Yacoba Sumakul, 64 tahun. Menurut informasi dalam laporan detikNews pada 24 Oktober 2026, pembongkaran rumah tersebut dijadwalkan mulai 10 November 2026 dan ditargetkan selesai pada 24 Desember 2026.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow