Kemenhaj Perketat Pengawasan untuk Berantas Penipuan Jemaah
Kementerian Haji dan Umrah memperkuat pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah untuk mencegah penipuan, praktik percaloan, serta penyalahgunaan kewenangan. Langkah tersebut ditegaskan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta dan Inspektur Wilayah III Mulyadi Nurdin di Samarinda, Selasa (10/11/2026).
Penguatan pengawasan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pemerintah juga meningkatkan pengawasan internal terhadap aparatur dan seluruh tahapan pelayanan jemaah.
Dahnil menyebut penipuan berkedok agama sebagai persoalan serius karena pelakunya memanfaatkan kepercayaan masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Praktik tersebut dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk kemungkinan adanya pegawai Kementerian Haji dan Umrah di tingkat pusat maupun daerah.
"Kami menggunakan Istilah lawan bandit agama karena mereka mereka ini ya orang orang yang menggunakan agama sebagai komoditas . Pelakunya kami labeli dengan bandit agama. Kami akan lawan," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Dahnil mengungkapkan bahwa dirinya hampir setiap hari menerima laporan mengenai penipuan calon jemaah haji dan umrah. Sekitar 70 persen korban berasal dari masyarakat desa dan kampung yang memiliki kondisi ekonomi rentan.
Ia juga memperingatkan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta pihak lain agar tidak menjadikan agama sebagai sarana mengambil keuntungan dengan merugikan jemaah.
"Saya mengingatkan PPIU, PIHK, KBIHU, dan pihak pihak lainnya, jika masih menjadikan agama sebagai komoditas untuk menipu atau mengambil keuntungan dengan merugikan jemaah, berarti Anda adalah bandit agama. Ini yang harus dihentikan," tegas Dahnil.
Di Kalimantan Timur, Inspektur Wilayah III Kemenhaj Mulyadi Nurdin mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar mematuhi regulasi, menjaga integritas, dan mengutamakan kepentingan jemaah. Pesan tersebut disampaikan dalam pembinaan ASN di Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, Selasa (10/11/2026).
Bersama tim Inspektorat Jenderal, Mulyadi turut memantau kepatuhan operasional penyelenggaraan haji. Pengawasan internal mencakup aspek kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, serta pemantauan program kementerian.
"Pengawasan internal memastikan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian berjalan dengan baik sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini," ujar Mulyadi Nurdin, Inspektur Wilayah III Kemenhaj.
Mulyadi menjelaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki tiga fungsi utama, yakni assurance atau pemberian keyakinan atas tata kelola, consulting melalui pendampingan, serta early warning system untuk mendeteksi potensi risiko.
Pengawasan tersebut meliputi seluruh tahapan penyelenggaraan haji, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, akomodasi, transportasi, konsumsi, serta pelayanan jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
"Sesuai regulasi, Inspektorat Jenderal berwenang melakukan pengawasan dari aspek kinerja dan keuangan pada Kementerian Haji dan Umrah," tegas Mulyadi.
Ia juga menyoroti perubahan sistem pengelolaan layanan di Arab Saudi. Transportasi, akomodasi, dan konsumsi kini sepenuhnya ditangani oleh syarikah Arab Saudi sehingga diperlukan pembagian kewenangan, standar operasional prosedur (SOP), dan koordinasi yang jelas.
"Penguatan koordinasi juga diperlukan untuk mempercepat penanganan persoalan di lapangan, terutama ketika layanan yang disediakan syarikah tidak berjalan sesuai kebutuhan jemaah," jelas Mulyadi.
Mulyadi turut mengingatkan ASN agar menghindari konflik kepentingan dan diskriminasi. Pelayanan harus diberikan secara adil kepada seluruh jemaah, dengan perhatian khusus kepada perempuan dan lanjut usia.
"Kita harus memperlakukan jemaah secara adil, tidak diskriminatif, tidak pilih kasih, prioritaskan wanita dan lansia," imbau Mulyadi.
Dalam kunjungan tersebut, tim Inspektorat Jenderal juga memeriksa ketidaksesuaian data daftar tunggu calon jemaah haji dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Mulyadi, secara nasional terdapat lebih dari 400 ribu calon jemaah dalam daftar tunggu yang datanya belum dapat dipadankan dengan Dukcapil. Di Kalimantan Timur, jumlahnya diperkirakan mencapai 20 ribu orang.
"Terdapat lebih 400 ribu calon jemaah dalam waiting list yang tidak bisa diintegrasikan dengan Dukcapil Kemendagri. Di Kaltim saja ada sekitar 20 ribu orang yang tidak bisa dipadankan. Kita akan mengecek apa masalahnya, apakah ada kesalahan NIK, nama atau masalah lainnya," ungkap Mulyadi.
Ketidaksesuaian tersebut akan ditelusuri melalui pemeriksaan dan verifikasi faktual untuk mengetahui penyebabnya, termasuk kemungkinan kesalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, maupun persoalan administrasi lainnya.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow