Kementan Siapkan Rp 600 Miliar untuk Jagung Pakan hingga 2027
Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran Rp 600 miliar untuk pengembangan jagung pakan pada 2026 dan 2027 guna memperkuat pasokan bahan baku peternakan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi kemitraan jagung pakan di Jakarta, Selasa (27/10/2026), dengan mengintegrasikan petani, peternak, koperasi, dan Perum Bulog.
Menurut Kementan, anggaran Rp 300 miliar dialokasikan hingga Desember 2026, kemudian ditambah Rp 300 miliar pada tahun berikutnya. Program ini mencakup pengembangan jagung di lahan seluas 300.000 hektare, dengan target produksi 2,1 juta ton berdasarkan asumsi produktivitas tujuh ton per hektare.
Dalam keterangannya, Amran menegaskan bahwa dukungan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jagung peternak yang mencapai sekitar 1,8 juta ton per tahun. Pemerintah juga menyiapkan 100 unit traktor, 100 unit pengering jagung, dan 100 unit pompa untuk mendukung kegiatan produksi.
Amran menjelaskan bahwa penguatan sektor peternakan dilakukan melalui kemitraan yang menghubungkan petani jagung dengan peternak dalam satu kelembagaan koperasi. Pemerintah akan mendukung penanaman, sementara koperasi mengorganisasi produksi dan kelompok peternak menjadi mitra penyerapan hasil panen.
Dalam penjelasan mengenai pola kemitraan tersebut, Amran mengatakan:
"Kita membangun sistem closed system dari hulu ke hilir. Tidak seperti dulu. Apa maksudnya?
Dari hulu kita membangun kelompok tani bersama peternak, peternak dengan petani jagung menjadi satu kesatuan, membentuk koperasi. Jadi tanam jagung sendiri, dibantu oleh pusat." ujar Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.
Skema tersebut dirancang agar produksi jagung mengikuti kebutuhan peternak dan kelebihan panen tetap memiliki pembeli. Perum Bulog akan menyerap surplus, yang menurut perhitungan pemerintah berpotensi mencapai 300.000 ton apabila target produksi terpenuhi.
Jagung yang disimpan Bulog dapat disalurkan kembali kepada peternak ketika pasokan berkurang melalui mekanisme Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pemerintah juga menyiapkan mekanisme agar penyaluran surplus ke wilayah lain mempertimbangkan kebutuhan dan persetujuan peternak yang memasok hasil panen.
Selain jagung, pemerintah mengendalikan biaya bahan baku pakan berupa bungkil kedelai melalui ID FOOD. Harga komoditas tersebut ditetapkan Rp 8.630 per kilogram, sementara harga yang sebelumnya dijumpai di pasar berada pada kisaran Rp 10.000 hingga Rp 12.000 per kilogram.
Menurut penjelasan Amran, kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga ketersediaan bahan baku dan menekan beban biaya produksi peternakan. Pemerintah menugaskan ID FOOD menangani impor bungkil kedelai agar pasokan dan harga dapat dikendalikan.
Di luar program jagung, Kementan juga mengalihkan anggaran Rp 3,7 triliun melalui efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat. Amran menyatakan hampir Rp 1 triliun dari penghematan tersebut dialokasikan untuk mendukung peternak di berbagai wilayah Indonesia.
Amran menekankan bahwa pelaksanaan program harus memberikan manfaat langsung kepada petani dan peternak, termasuk kepastian pasar bagi hasil panen. Ia meminta pemerintah daerah membantu mengawasi kemitraan agar penyerapan produksi berjalan sesuai sasaran.
Dalam menyoroti persoalan tata niaga, Amran menyampaikan:
"Ada anomali, beri kesempatan saya menyelesaikan persoalan ini. Saya pertaruhkan jabatan saya untuk peternak," ujar Amran.
Ia juga menyatakan bahwa pengawasan akan melibatkan Satgas Pangan dan instansi terkait untuk menangani praktik yang menghambat tujuan program. Kementan menargetkan sistem kemitraan tersebut memperkuat keterhubungan antara produksi jagung, kebutuhan pakan, dan penyerapan hasil panen.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow