Kemlu RI Kecam Israel Tolak Pilot WNI pada Penerbangan Kargo
Pemerintah Indonesia mengecam keputusan Israel yang menolak pendaratan pesawat kargo Ethiopian Airlines karena pilotnya berkewarganegaraan Indonesia. Kementerian Luar Negeri RI menilai pembatasan awak pesawat berdasarkan kewarganegaraan bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi dalam penerbangan internasional. Pemerintah juga berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia di Ethiopia untuk melindungi hak pilot tersebut.
Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan, berdasarkan informasi Ethiopian Airlines, pilot WNI yang semula bertugas pada penerbangan rute Addis Ababa-Tel Aviv telah dialihkan ke rute lain. Maskapai menyatakan insiden tersebut tidak menimbulkan gangguan berarti terhadap operasional penerbangan mereka.
Menurut laporan ANTARA pada 15 Oktober 2026, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Addis Ababa terus berkomunikasi dengan Ethiopian Airlines untuk memastikan hak-hak pilot sebagai pekerja terpenuhi dan mencegah perlakuan diskriminatif lanjutan.
Yvonne menyampaikan bahwa Indonesia mempersoalkan pembatasan awak pesawat yang didasarkan pada kewarganegaraan, bukan penilaian keamanan terhadap individu.
"Indonesia mencatat Israel membatasi awak pesawat dari negara tertentu, termasuk Indonesia, hanya berdasarkan faktor kewarganegaraan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan semangat fasilitasi penerbangan internasional," ujar Yvonne Mewengkang, Juru Bicara Kemlu RI.
Indonesia mengakui kewenangan setiap negara untuk menetapkan standar keselamatan dan keamanan penerbangan, termasuk persyaratan bagi awak pesawat. Namun, pemerintah menekankan bahwa penerapan aturan harus memiliki dasar yang objektif dan proporsional.
"Tetapi, standar tersebut mesti ditetapkan secara objektif dan proporsional, bukan atas dasar pertimbangan politis atau kewarganegaraan," ujar Yvonne Mewengkang.
Kemlu RI juga menyatakan Ethiopian Airlines mengakui adanya kekurangan koordinasi internal yang menyebabkan insiden tersebut. Pemerintah Indonesia mendorong maskapai melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
"Indonesia mencatat pengakuan Ethiopian Airlines bahwa kejadian ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi internal, dan mendorong maskapai untuk melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan," ujar Yvonne Mewengkang.
Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Karena itu, pemerintah berupaya menggunakan jalur komunikasi yang memungkinkan, termasuk melalui Ethiopia, untuk menangani persoalan tersebut dan memastikan perlindungan bagi pilot WNI.
"Indonesia tidak mengakui Israel dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Pemerintah Indonesia dalam hal ini terus mengupayakan seluruh jalur komunikasi yang memungkinkan termasuk di Ethiopia dalam upaya pelindungan WNI dimaksud," tutur Yvonne Mewengkang.
Insiden itu terjadi pada malam 11 Oktober 2026, menurut laporan media Israel yang dikutip CNN Indonesia dan ANTARA. Pesawat kargo Ethiopian Airlines dalam penerbangan dari Addis Ababa menuju Tel Aviv diminta berbalik arah setelah otoritas Israel menerima informasi mengenai kewarganegaraan pilotnya.
Menurut laporan Channel 12 yang dikutip sejumlah media, informasi mengenai pilot tersebut diteruskan kepada otoritas bandara dan menjadi dasar keputusan pejabat keamanan serta Kementerian Transportasi Israel untuk menolak pendaratan. Pesawat kemudian kembali ke Addis Ababa, sebelum maskapai mengganti pilot dan menerbangkan pesawat itu kembali ke Tel Aviv.
Laporan CNN Indonesia menyebut daftar awak pesawat disampaikan kepada otoritas Israel setelah pesawat lepas landas. Akibatnya, penerbangan harus berbalik arah ketika masih berada di wilayah udara Ethiopia. Laporan tersebut juga menyebut pesawat membuang bahan bakar ke laut dalam perjalanan kembali.
Pengetatan aturan awak penerbangan asing itu dilaporkan menyusul insiden pada penerbangan flydubai dari Dubai menuju Tel Aviv. Dalam insiden tersebut, seorang pilot asal Oman menikam kopilotnya dalam upaya menjatuhkan pesawat di Bandara Ben Gurion. Upaya itu berhasil digagalkan melalui intervensi sejumlah penumpang.
Menurut laporan media Israel yang dikutip detikcom dan CNN Indonesia, pemerintah Israel kemudian memperketat pemeriksaan keamanan terhadap awak penerbangan asing dan membatasi penugasan warga negara dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Kebijakan tersebut mencakup Indonesia serta sejumlah negara lain.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai kebijakan tersebut melanggar prinsip kesetaraan dalam hukum internasional.
"Itu menyalahi aturan internasional yang tak membolehkan ada diskriminasi," ujar Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia.
Sejumlah ketentuan internasional menjadi rujukan dalam menilai kebijakan tersebut, termasuk Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum serta Pasal 11 Konvensi Penerbangan Sipil Internasional 1944 atau Konvensi Chicago, yang mengatur penerapan peraturan penerbangan internasional tanpa pembedaan berdasarkan kewarganegaraan pesawat dari negara-negara pihak.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow