Kemlu RI Kecam Israel Tolak Pilot WNI di Penerbangan Kargo
Pemerintah Indonesia mengecam penolakan otoritas Israel terhadap penerbangan kargo Ethiopian Airlines dari Addis Ababa, Ethiopia, menuju Tel Aviv setelah diketahui salah satu pilotnya berkewarganegaraan Indonesia. Pada 14 Oktober 2026, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa kebijakan keamanan penerbangan internasional harus diterapkan secara objektif dan tidak diskriminatif berdasarkan kewarganegaraan.
Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan pemerintah melalui koordinasi dengan perwakilan Indonesia, termasuk KBRI Addis Ababa, terus memantau perkembangan insiden tersebut. Menurut informasi dari Ethiopian Airlines, pilot WNI yang semula bertugas pada rute Addis Ababa-Tel Aviv telah dialihkan ke rute penerbangan lain.
Yvonne menjelaskan bahwa maskapai menilai insiden tersebut tidak menimbulkan gangguan berarti terhadap operasional penerbangan. Pesawat yang sempat diperintahkan kembali ke Addis Ababa kemudian melanjutkan perjalanan ke Tel Aviv setelah pilotnya diganti.
Dalam keterangannya kepada media pada Rabu, Yvonne menjelaskan koordinasi pemerintah untuk memantau kejadian tersebut.
"Kementerian Luar Negeri RI melalui koordinasi dengan Perwakilan RI terkait termasuk KBRI Addis Ababa di Ethiopia terus memantau perkembangan informasi tentang pesawat Ethiopian Airlines yang ditolak mendarat di Israel karena diduga adanya pilot pesawat berkewarganegaraan Indonesia (WNI)," ujar Yvonne Mewengkang, Juru Bicara Kemlu RI.
Maskapai menyatakan operasional penerbangannya tetap berjalan tanpa gangguan berarti akibat insiden tersebut. Pemerintah Indonesia juga mendorong evaluasi internal agar masalah serupa tidak berulang.
"Ethiopian Airlines memandang tidak terdapat gangguan berarti terhadap aktivitas penerbangan yang dijalankan oleh pihak maskapai," ujar Yvonne.
Yvonne mengatakan Ethiopian Airlines mengakui adanya kekurangan koordinasi internal terkait penugasan pilot tersebut. KBRI Addis Ababa berkomunikasi dengan maskapai untuk memastikan hak-hak pilot sebagai pekerja terpenuhi dan mencegah perlakuan diskriminatif lanjutan.
"Indonesia mencatat pengakuan Ethiopian Airlines bahwa kejadian ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi internal, dan mendorong maskapai untuk melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan," ujar Yvonne.
Indonesia mengakui bahwa otoritas penerbangan setiap negara memiliki kewenangan menetapkan persyaratan keselamatan dan keamanan, termasuk bagi awak pesawat. Namun, pemerintah menilai pembatasan harus didasarkan pada pertimbangan keamanan yang terukur.
"Namun Indonesia juga menegaskan agar kebijakan keamanan diterapkan secara objektif, proporsional dan berbasis risiko, serta tidak berdasarkan pertimbangan politik atau kewarganegaraan," ujar Yvonne.
Dalam pernyataan terpisah yang disampaikan kepada ANTARA di Jakarta pada Rabu, Yvonne kembali menyoroti pembatasan awak pesawat berdasarkan asal negara mereka. Pemerintah menilai praktik tersebut bertentangan dengan prinsip yang berlaku dalam penerbangan internasional.
"Indonesia mencatat Israel membatasi awak pesawat dari negara tertentu, termasuk Indonesia, hanya berdasarkan faktor kewarganegaraan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan semangat fasilitasi penerbangan internasional," ujar Yvonne.
Menurut laporan CNBC Indonesia yang mengutip N12 News dan Ynet, daftar awak pesawat baru disampaikan kepada otoritas Israel setelah pesawat lepas landas. Pemeriksaan identitas selesai ketika penerbangan telah berlangsung sekitar satu jam, saat pesawat masih berada di wilayah udara Ethiopia, sebelum otoritas Israel memerintahkan pesawat kembali ke Addis Ababa.
Insiden tersebut terjadi kurang dari dua pekan setelah serangan dalam penerbangan flydubai dari Dubai menuju Tel Aviv. Menurut laporan media yang dikutip detikcom, seorang kopilot asal Oman menyerang pilot dalam upaya mengambil alih kendali pesawat, tetapi aksinya berhasil digagalkan.
Setelah kejadian itu, otoritas Israel dilaporkan memperketat persyaratan bagi awak maskapai asing yang bertugas dalam penerbangan menuju negara tersebut. Pembatasan disebut mencakup warga negara sejumlah negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, termasuk Indonesia.
Yvonne menegaskan bahwa ketiadaan hubungan diplomatik tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk melindungi warga negara Indonesia. Pemerintah akan memanfaatkan jalur komunikasi yang tersedia, termasuk melalui Ethiopia, untuk menangani persoalan tersebut.
"Indonesia tidak mengakui Israel dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Pemerintah Indonesia dalam hal ini terus mengupayakan seluruh jalur komunikasi yang memungkinkan termasuk di Ethiopia dalam upaya pelindungan WNI dimaksud," tutur Yvonne.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow