Khofifah Dukung Desk Ketenagakerjaan Polri di Jawa Timur
Penguatan layanan pengaduan ketenagakerjaan di Jawa Timur mendapat dukungan pemerintah provinsi untuk memperkuat perlindungan hak pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan dukungan tersebut saat mendampingi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan Desk Ketenagakerjaan Polri di Polres Jombang, Sabtu (17/10/2026).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur menunjukkan jumlah angkatan kerja di provinsi tersebut pada Mei 2026 mencapai 25,32 juta orang. Sebanyak 24,46 juta orang di antaranya telah bekerja, sedangkan tingkat pengangguran terbuka tercatat 3,42 persen, turun dari 3,55 persen pada Februari 2026.
Menurut BPS Provinsi Jawa Timur, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan proporsi 31,77 persen dari penduduk bekerja. Perdagangan besar dan eceran menyerap 18,63 persen, sementara industri pengolahan menyerap 14,64 persen.
Khofifah menilai penguatan layanan ketenagakerjaan membutuhkan koordinasi antara pemerintah dan pihak terkait. Ia menempatkan perlindungan hak pekerja, kepastian hubungan kerja, serta penyelesaian perselisihan berdasarkan peraturan sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan industrial yang sehat.
“Pemprov Jawa Timur mendukung penguatan Desk Ketenagakerjaan Polri karena perlindungan pekerja membutuhkan sinergi dan komitmen bersama,” kata Khofifah di Jombang.
Ia juga menekankan pentingnya menyeimbangkan pemenuhan hak pekerja dengan keberlangsungan kegiatan usaha. Menurut Khofifah, tenaga kerja memiliki peran dalam proses produksi sekaligus mendukung perekonomian dan pembangunan daerah.
“Bagi kami, pekerja bukan sekadar bagian dari proses produksi, tetapi juga penggerak ekonomi dan pembangunan daerah. Karena itu, hak-hak pekerja harus dilindungi, sementara keberlangsungan dunia usaha juga perlu dijaga,” ujar Khofifah.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyatakan peresmian Desk Ketenagakerjaan Polri di tingkat kewilayahan dilaksanakan secara serentak di 35 satuan kewilayahan pada 14 kepolisian daerah. Layanan tersebut berfokus pada konsultasi dan pengaduan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK), pesangon, serta sengketa upah.
Polri mencatat telah memfasilitasi 10.973 pekerja untuk kembali bekerja sejak 2025 hingga Oktober 2026. Dalam periode yang sama, Desk Ketenagakerjaan Polri juga membantu pemenuhan hak pekerja dengan nilai total mencapai Rp70,28 miliar, berdasarkan keterangan Suyudi.
Kapolri menyebut kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan organisasi serikat buruh diperlukan agar perlindungan pekerja berjalan seimbang dengan kepentingan keberlangsungan usaha. Ia berharap layanan di Jombang dan wilayah lain dapat menjadi model pengembangan pelayanan serupa secara nasional.
“Kami berharap Desk Ketenagakerjaan di Polres Jombang dan Polres lainnya dapat menjadi cetak biru bagi pengembangan pelayanan serupa di seluruh penjuru Tanah Air,” kata Suyudi.
Penanganan masalah ketenagakerjaan tetap mengikuti kewenangan masing-masing lembaga. Perselisihan hubungan industrial diselesaikan melalui mekanisme yang diatur perundang-undangan, sedangkan dugaan tindak pidana ditangani aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow