Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

KKP Tinjau Kontrak Publikasi Rp 14,7 Miliar dengan RANS

Smallest Font
Largest Font

Kerja sama publikasi senilai Rp 14,7 miliar antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan PT Rans Animasi Indonesia menjadi perhatian publik. Menanggapi sorotan tersebut, KKP menyatakan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kerja sama berikutnya, dilansir dari Money.

Kontrak perusahaan milik Raffi Ahmad tersebut berkaitan dengan penyebarluasan informasi mengenai program pemerintah. Nilai kerja sama itu menjadi perhatian setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan belanja jasa influencer oleh dua kementerian yang menggunakan jasa PT Rans Animasi Indonesia.

KKP merupakan salah satu kementerian yang masuk dalam temuan tersebut. Berdasarkan informasi yang disampaikan, nilai belanja kerja sama publikasi itu mencapai Rp 14,7 miliar selama periode 2024 hingga 2026.

Melalui keterangan pada situs resminya, KKP menjelaskan bahwa komunikasi publik merupakan bagian dari tanggung jawab kementerian. Kegiatan tersebut diperlukan untuk menyampaikan berbagai program, kebijakan, serta hasil pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

Dengan demikian, publikasi tidak hanya diposisikan sebagai kegiatan penyampaian informasi, tetapi juga menjadi sarana agar masyarakat dapat mengetahui program nasional dan capaian kinerja kementerian.

KKP menyebut pendekatan komunikasi yang selama ini diterapkan menggunakan berbagai platform. Penyebaran informasi tidak bergantung pada satu saluran, melainkan melibatkan sejumlah media dan kanal komunikasi dengan karakteristik berbeda.

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP menjelaskan bahwa pemanfaatan berbagai saluran tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah.

"Tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa baik cetak, televisi, hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah," tulis Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP.

Dalam menentukan pihak yang menjadi mitra publikasi, kementerian menyatakan menggunakan sejumlah pertimbangan. Salah satu aspek yang diperhatikan adalah kemampuan mitra menjangkau masyarakat melalui jaringan komunikasi yang dimiliki.

Beberapa indikator yang menjadi bahan pertimbangan meliputi jumlah followers, tingkat engagement, cakupan audiens, serta persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia.

Indikator tersebut digunakan untuk melihat karakteristik jangkauan komunikasi dari masing-masing mitra. KKP berharap kombinasi saluran publikasi dapat membantu informasi mengenai program nasional menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Kolaborasi dengan kreator konten dan kepatuhan aturan

Selain mempertimbangkan jangkauan komunikasi, KKP menjelaskan bahwa pelaksanaan kerja sama publikasi juga melibatkan jaringan distribusi dan kolaborasi dengan sejumlah kreator konten.

Menurut kementerian, setiap kreator mempunyai karakteristik pengikut serta tingkat interaksi audiens yang tidak sama. Perbedaan tersebut dinilai dapat menjadi pelengkap dalam strategi penyampaian informasi kepada masyarakat.

KKP kembali menjelaskan ruang lingkup kerja sama tersebut melalui keterangan resminya.

"Kerja sama itu mencakup pemanfaatan jaringan distribusi dan kolaborasi dengan sejumlah konten kreator. Masing-masing kreator memiliki karakteristik audiens dan tingkat engagement berbeda, sehingga dapat saling melengkapi," sambung pernyataan tersebut.

Kementerian juga menegaskan bahwa setiap kegiatan publikasi harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan menjadi salah satu prinsip yang dikedepankan dalam pelaksanaan komunikasi publik.

KKP menyatakan tetap berkomitmen menjalankan kegiatan komunikasi secara transparan dan akuntabel. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari penjelasan kementerian mengenai pelaksanaan kerja sama publikasi.

ICW soroti penggunaan anggaran publikasi

Di sisi lain, temuan ICW mengenai belanja jasa influencer oleh dua kementerian turut memunculkan sejumlah pertanyaan terhadap pelaksanaan kontrak publikasi tersebut.

Selain menyoroti nilai anggaran yang mencapai Rp 14,7 miliar, ICW mengemukakan persoalan terkait konsistensi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah belum jelasnya manfaat kerja sama publikasi tersebut. Persoalan ini berkaitan dengan penilaian terhadap hasil yang diperoleh dari penggunaan anggaran untuk kegiatan komunikasi publik.

ICW juga menyoroti potensi konflik kepentingan dalam kerja sama tersebut. Perhatian itu muncul karena Raffi Ahmad, yang memiliki perusahaan mitra publikasi tersebut, juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

Dengan demikian, sorotan terhadap kontrak publikasi KKP mencakup beberapa aspek, mulai dari besaran belanja pemerintah, efektivitas penyampaian informasi, penerapan efisiensi anggaran, hingga potensi konflik kepentingan.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed