Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Komdigi Atur Penghapusan Konten Mendesak Maksimal 4 Jam

Smallest Font
Largest Font

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menetapkan mekanisme penanganan disinformasi di media sosial melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026 dan Nomor 128 Tahun 2026. Aturan yang dijelaskan pada 2 November 2026 di Jakarta tersebut mengatur pengawasan konten, kewajiban platform digital, serta batas waktu pemutusan akses tanpa menjadikan kritik masyarakat sebagai sasaran penindakan.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memutus akses konten mendesak maksimal empat jam setelah menerima surat perintah dari pemerintah. Namun, tenggat tersebut tidak otomatis berlaku ketika masyarakat melaporkan sebuah unggahan atau ketika pemerintah menemukan konten yang diduga melanggar ketentuan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Mediodecci Lustarini menjelaskan bahwa kedua keputusan menteri tersebut memiliki fungsi berbeda dalam pengawasan ruang digital.

"KM 127 memperjelas batas waktu penanganan sebagai bentuk kepastian hukum, sementara KM 128 memuat mekanisme pengawasan dan penanganan termasuk kriteria konten disinformasi yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan bernegara" ujar Mediodecci Lustarini.

KM 128 menetapkan sejumlah indikator konten yang dapat menjadi objek penanganan. Kriterianya meliputi informasi yang tidak sesuai fakta, upaya memecah persatuan, potensi menimbulkan kerugian, pemicu konflik sosial, serta penyebaran ketakutan di tengah masyarakat.

Komdigi menegaskan bahwa perbedaan pendapat, kritik terhadap pemerintah, dan ekspresi yang disampaikan secara sah tidak otomatis masuk kategori pelanggaran.

"Kritik, perbedaan pendapat, dan ekspresi yang sah tidak serta merta menjadi objek penindakan, karena fokus penanganan pada konten bermuatan disinformasi dan ujaran kebencian yang memenuhi kriteria pada KM 128, seperti adanya ketidaksesuaian dengan fakta, upaya memecah persatuan, mengakibatkan kerugian, dapat memicu konflik sosial di masyarakat, serta menimbulkan rasa takut" ujar Mediodecci Lustarini.

Komdigi juga menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak menyasar produk jurnalistik yang diterbitkan perusahaan pers, termasuk laporan investigasi. Ketentuan ini disampaikan sebagai bagian dari perlindungan terhadap kebebasan pers.

Selain itu, pemilik unggahan mempunyai kesempatan mengajukan keberatan apabila menilai moderasi dilakukan secara keliru. Permintaan pemulihan juga dapat disampaikan ketika penghapusan dilakukan secara mandiri oleh platform digital.

"Apabila terdapat kesalahan dalam moderasi, pemilik konten dapat mengajukan keberatan dan permintaan pemulihan konten, termasuk apabila terdapat dugaan atas kesalahan moderasi yang dilakukan platform secara mandiri, untuk dikomunikasikan lebih lanjut" ujar Mediodecci Lustarini.

Penjelasan mengenai mekanisme tersebut berkaitan dengan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), yang pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 522 Tahun 2024. Sistem ini digunakan untuk memantau kepatuhan platform terhadap kewajiban pemutusan akses konten terlarang.

Dalam prosedurnya, Komdigi terlebih dahulu memeriksa laporan atau temuan, termasuk dasar hukum, tautan unggahan, dan bukti pendukung. Apabila ditemukan unsur pelanggaran, pemerintah mengirimkan notifikasi kepada platform agar memberikan tanggapan.

Untuk konten mendesak, platform memperoleh waktu 1 x 12 jam untuk merespons notifikasi. Sementara itu, penanganan konten tidak mendesak memberikan kesempatan tanggapan selama 24 jam.

Apabila platform tidak memberikan tanggapan hingga batas waktu tersebut, Komdigi dapat menerbitkan surat perintah pemutusan akses melalui SAMAN. Setelah perintah diterbitkan, platform wajib menindaklanjuti maksimal 1 x 4 jam untuk konten mendesak dan 1 x 24 jam untuk konten tidak mendesak.

Menurut Mediodecci, pembagian tenggat tersebut mempertimbangkan kebutuhan pemeriksaan dan analisis ulang sekaligus kecepatan penyebaran informasi di internet.

"Upaya tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat dari dampak konten yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum, tanpa mengesampingkan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan aspirasi secara sah" tegas Mediodecci Lustarini.

Di sisi lain, pemberlakuan pembatasan konten juga memunculkan kekhawatiran mengenai kebebasan sipil. Kompas.id melaporkan pada 1 November 2026 bahwa sejumlah influencer, artis, dan pemuka agama mengeluhkan penghapusan maupun pembatasan jangkauan unggahan mereka mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Oktober 2026.

Laporan tersebut menyebut pembatasan konten yang diduga berkaitan dengan permintaan pemerintah kepada platform media sosial menjadi perhatian bagi masyarakat yang menyampaikan kritik. Ancaman pidana dan serangan digital terhadap penyampai pendapat juga disebut sebagai persoalan yang menyertai fenomena tersebut.

SAM­AN turut berfungsi mencatat kepatuhan PSE lingkup privat yang menyediakan layanan konten buatan pengguna (UGC). Sistem tersebut juga mendukung penghitungan denda administratif apabila penyelenggara platform tidak memenuhi kewajiban pemutusan akses terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilarang.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed