Komdigi Integrasikan Data Pemerintah Lewat UU Satu Data Indonesia
Integrasi data antarkementerian dan lembaga pemerintah disiapkan untuk memangkas proses administrasi yang selama ini mengharuskan masyarakat berulang kali menyerahkan dokumen dan mendatangi kantor berbeda. Melalui implementasi Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan pemanfaatan data terverifikasi secara sah oleh instansi yang membutuhkan. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan, data masyarakat yang sudah tersedia di suatu instansi seharusnya dapat digunakan kembali oleh lembaga pemerintah lain sesuai kewenangannya.
Kebijakan ini diharapkan mengurangi pengulangan pengisian formulir dan penyerahan dokumen. Dalam keterangan tertulis yang diterima detikINET pada Kamis (5/11/2026), Meutya menjelaskan peran Komdigi dalam menghubungkan sistem dan data pemerintah.
"Di Kemkomdigi, tugas kami yang paling utama adalah keterhubungan. Jadi, tugasnya adalah menghubungkan data-data agar data yang tersedia dan terverifikasi dapat dimanfaatkan kembali secara sah oleh instansi yang membutuhkan," ujar Meutya Hafid, Menkomdigi.
Menurut Meutya, keterhubungan data dapat mengurangi beban administratif yang selama ini menyita waktu dan tenaga masyarakat. Instansi tidak perlu terus meminta informasi yang sebenarnya sudah tersedia di lembaga pemerintah lainnya. "Dengan begitu, masyarakat tidak harus lagi berulang kali melakukan proses administrasi dan datang ke begitu banyak tempat. Beban administratif, waktu, dan tenaga masyarakat dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif," jelas Meutya.
Selain menghubungkan sistem elektronik, penerapan UU SDI membutuhkan interoperabilitas atau kemampuan berbagai sistem untuk berkomunikasi dan bertukar data. Meutya menyebut keseragaman standar menjadi salah satu persyaratan utama agar integrasi berjalan optimal. Standar tersebut mencakup definisi data, metadata, kode referensi, mekanisme pengamanan, hingga pengendalian akses. Tanpa kesamaan standar antarkementerian dan lembaga, pertukaran informasi berpotensi mengalami kendala.
"Tanpa standardisasi antarkementerian dan lembaga dalam pertukaran data, interoperabilitas tidak akan dapat dilakukan dengan baik. Karena itu, kesamaan standar menjadi hal yang sangat penting," ungkap Meutya. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Komdigi mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).
Infrastruktur ini didukung Pusat Data Nasional (PDN) dan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) untuk menghubungkan sistem elektronik berbagai instansi. Meski demikian, integrasi tidak dilakukan dengan memusatkan seluruh data masyarakat dalam satu tempat penyimpanan. UU SDI tetap menggunakan prinsip data remains at source, yang berarti setiap kementerian dan lembaga bertanggung jawab atas data yang dikelolanya.
Dengan prinsip tersebut, masing-masing instansi tetap memiliki tanggung jawab terhadap kualitas, validitas, dan pembaruan informasi. Sistem hanya dihubungkan agar data dapat dimanfaatkan sesuai kewenangan tanpa mengambil alih seluruh basis data dari instansi asal.
Aspek keamanan dan privasi juga menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan ini. Meutya menyebut penggunaan data harus memiliki dasar kewenangan dan tujuan yang jelas, disertai pengaturan hak akses, pengamanan infrastruktur, serta pengawasan pemrosesan informasi. Implementasi UU SDI, lanjut Meutya, harus berjalan selaras dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta berbagai regulasi sektoral lainnya.
"Kedaulatan data diwujudkan melalui pengaturan hak akses, pembatasan tujuan penggunaan, pengamanan infrastruktur, serta pengawasan tata kelola data. Penguasaan negara atas data tentu harus tetap sejalan dengan perlindungan privasi masyarakat," pungkas Meutya.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow