Konsolidasi KAI INKA Picu Kekhawatiran Nasib Pegawai Balai Yasa
Rencana konsolidasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dengan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA memunculkan sejumlah persoalan terkait keberlangsungan perawatan kereta dan nasib ribuan pegawai Balai Yasa. Rencana integrasi tersebut menjadi perhatian pengamat perkeretaapian pada Kamis (12/11/2026), terutama mengenai status pekerja, aset bengkel, dan tata kelola perusahaan, dilansir dari Money.
Pengamat perkeretaapian sekaligus Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sumatera Selatan, Joni Martinus, menilai integrasi kegiatan perawatan sarana ke dalam INKA membutuhkan kepastian mengenai berbagai aspek ketenagakerjaan dan operasional.
Menurut Joni, kepastian status pegawai serta pengelolaan fasilitas perawatan menjadi persoalan penting yang harus diselesaikan sebelum konsolidasi berjalan.
"Kepastian status pegawai, aset bengkel, hingga standar perawatan harus menjadi perhatian dalam proses integrasi tersebut," kata Joni Martinus, pengamat perkeretaapian sekaligus Ketua Bidang Perkeretaapian MTI Sumatera Selatan.
Joni menjelaskan bahwa rencana penggabungan KAI dan INKA sebenarnya telah disampaikan sejak beberapa tahun lalu. Karena itu, perhatian utama sekarang terletak pada kesiapan pelaksanaan agar perubahan organisasi tidak mengganggu operasional perkeretaapian.
Ia menyebut integrasi kegiatan perawatan sarana sebagai bagian dari rencana konsolidasi kedua perusahaan, termasuk pengalihan kegiatan Balai Yasa ke dalam INKA.
"Setelah konsolidasi, KAI berencana mengintegrasikan kegiatan perawatan sarana, termasuk Balai Yasa, ke dalam INKA," kata Joni Martinus.
Rencana tersebut dinilai membutuhkan persiapan menyeluruh karena menyangkut ribuan pekerja dan fasilitas bengkel yang selama ini mendukung kegiatan perawatan kereta api.
"Ini adalah langkah besar. Harus diantisipasi soal nasib ribuan pegawai Balai Yasa, status aset bengkel, dan standar perawatan," lanjut Joni Martinus.
Selain persoalan sumber daya manusia, Joni mengingatkan bahwa proses peralihan pengelolaan tidak boleh menghambat perawatan rutin armada yang masih beroperasi. Kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan kesiapan kereta dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
Persoalan berikutnya menyangkut struktur hukum dan tata kelola perusahaan setelah konsolidasi. Menurut Joni, perlu dipastikan apakah INKA tetap berstatus perseroan terbatas yang berdiri sendiri dengan direksi tersendiri atau berubah menjadi divisi manufaktur KAI.
Pembagian kewenangan antara direksi KAI sebagai perusahaan induk dan direksi INKA sebagai anak perusahaan juga perlu ditetapkan sejak awal. Kejelasan tersebut diperlukan untuk menentukan tanggung jawab masing-masing pihak setelah integrasi.
Aspek pengadaan barang dan jasa turut menjadi perhatian. Mekanisme pembelian produk INKA oleh KAI harus diperjelas, termasuk apakah pengadaan dilakukan melalui kewajiban pembelian dari perusahaan tersebut atau tetap menggunakan proses tender kompetitif.
Joni menilai ketidakjelasan mekanisme pengelolaan berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan konsolidasi di lapangan.
"Tanpa kejelasan ini, konsolidasi akan menimbulkan kebingungan di lapangan," ujar Joni Martinus.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow