Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Korlantas Prioritaskan Kamera ETLE di Titik Rawan

Smallest Font
Largest Font

Perluasan kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Indonesia masih menghadapi kendala pendanaan. Korlantas Polri akhirnya memusatkan pemasangan perangkat tersebut pada kawasan yang memiliki tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tinggi, dilansir dari Otomotif.

Kebijakan ini membuat pengembangan sistem tilang elektronik dilakukan secara bertahap. Wilayah di luar Pulau Jawa juga menjadi bagian dari rencana perluasan, meskipun keterbatasan anggaran membuat pengawasan berbasis kamera belum dapat diterapkan secara merata.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin menjelaskan bahwa penggunaan ETLE merupakan bagian dari pembaruan sistem penegakan hukum lalu lintas. Teknologi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penindakan pelanggaran, tetapi juga transparansi dan pengawasan terhadap petugas.

Menurut Aries, penerapan sistem elektronik memiliki sejumlah tujuan penting dalam memperbaiki proses penegakan hukum.

"Ada aspek inisiatif anti korupsi, kemudian juga penyimpangan, kemudian bagaimana memastikan pengawasan yang memang terlaksana secara terus-menerus, penegakan hukum yang terintegrasi, modern, dan juga transparan," ujar Aries.

Penggunaan kamera memungkinkan proses identifikasi pelanggaran dilakukan secara elektronik. Dengan mekanisme tersebut, kebutuhan interaksi langsung antara petugas kepolisian dan pengendara yang melanggar dapat dikurangi.

Anggaran Membatasi Perluasan Kamera ETLE

Salah satu persoalan utama dalam pengembangan sistem ini adalah kebutuhan biaya untuk menyediakan perangkat pengawasan di berbagai daerah. Pengadaan kamera dan perluasan jaringan membutuhkan dukungan anggaran yang belum sepenuhnya tersedia.

Akibatnya, tidak semua wilayah dapat memperoleh fasilitas pengawasan elektronik dalam waktu bersamaan. Padahal, kebutuhan pemantauan pelanggaran lalu lintas juga terdapat di daerah yang berada di luar kota-kota besar Pulau Jawa.

Aries mengakui bahwa keterbatasan pembiayaan menjadi alasan utama belum meratanya penerapan teknologi tersebut.

"Tapi, memang ada beberapa kelemahan dari ETLE itu sendiri. Satu, kita belum bisa menerapkan ETLE secara menyeluruh di seluruh Indonesia, karena berkaitan dengan anggaran pengembangannya," kata Aries.

Selain persoalan biaya, jangkauan kamera yang belum mencakup seluruh ruas jalan juga menjadi tantangan. Kondisi tersebut menimbulkan titik buta atau blind spot, yaitu kawasan yang tidak terpantau oleh perangkat ETLE.

Karena masih terdapat wilayah yang belum terjangkau kamera, keberadaan personel kepolisian tetap diperlukan. Petugas di lapangan berperan mengawasi sekaligus menindak pelanggaran yang tidak terdeteksi melalui sistem elektronik.

Aries menegaskan bahwa penggunaan teknologi tidak berarti menghilangkan mekanisme penindakan konvensional.

"Makanya dalam pelaksanaan penegakan hukum itu ya tilang masih berlaku, ETLE kita tambahkan sesuai dengan kemampuan yang ada. Dan kita mencoba menempatkan ETLE ini menjadi skala prioritas," ujarnya.

Dengan demikian, tilang manual dan penindakan elektronik tetap digunakan secara berdampingan. Kedua mekanisme tersebut menjadi bagian dari pengawasan lalu lintas sesuai kondisi dan kemampuan perangkat yang tersedia.

Blackspot dan Troublespot Menjadi Sasaran Utama

Untuk menentukan lokasi pemasangan kamera, Korlantas Polri memanfaatkan data Integrated Road Safety Management System (IRSMS). Sistem tersebut menyediakan informasi mengenai kawasan dengan tingkat kecelakaan tinggi serta lokasi yang sering ditemukan pelanggaran.

Data tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan pengawasan di setiap wilayah. Dengan pemetaan ini, pemasangan perangkat dapat diarahkan ke lokasi yang dinilai membutuhkan pemantauan lebih intensif.

Aries menyebut dua kategori kawasan yang menjadi perhatian dalam penentuan prioritas, yakni blackspot dan troublespot.

"Di lokasi mana yang sering terjadi pelanggaran, di lokasi mana yang sering terjadi kecelakaan. Ya, kalau kita menyebutnya blackspot maupun troublespot, itu yang menjadi prioritas kita untuk dilakukan pengawasan secara terus menerus," ujar Aries.

Blackspot adalah kawasan yang dikenal sebagai titik rawan kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, troublespot mengacu pada lokasi yang menghadapi persoalan lalu lintas, termasuk tingginya angka pelanggaran maupun gangguan kelancaran kendaraan.

Kedua kategori tersebut memiliki karakteristik berbeda, tetapi sama-sama membutuhkan perhatian dalam pengawasan jalan. Karena itu, pemetaan berdasarkan tingkat kerawanan menjadi salah satu pertimbangan penting sebelum kamera ETLE dipasang.

Strategi tersebut juga membuat penambahan perangkat tidak semata-mata berorientasi pada jumlah kamera. Efektivitas pengawasan dan potensi pencegahan kecelakaan menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi pemasangan.

Aries kembali menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara selektif agar setiap perangkat yang tersedia dapat memberikan manfaat optimal.

"Dengan anggaran yang terbatas, dengan kemampuan yang memang terbatas, kita prioritaskan di titik-titik yang memang pemasangan alat tersebut bisa lebih efektif untuk melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran lalu lintas, terutama yang menyebabkan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas," kata Aries.

Pengembangan ETLE selanjutnya akan mengikuti kemampuan anggaran dan kebutuhan pengawasan di masing-masing daerah. Perluasan jaringan kamera, termasuk ke luar Pulau Jawa, tetap dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan lokasi rawan kecelakaan serta tingginya pelanggaran lalu lintas.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed