Korut Tempatkan Pasukan di Posisi Tembak Perbatasan Korsel
Ketegangan militer di Semenanjung Korea meningkat setelah Korea Utara mengumumkan penempatan unit militer di posisi tembak sepanjang perbatasan dengan Korea Selatan pada Rabu (21/10/2026). Langkah Pyongyang ini menyusul perselisihan mengenai ledakan ranjau yang melukai tiga tentara Korea Selatan dan saling tuding terkait aktivitas militer di Zona Demiliterisasi (DMZ).
Menurut laporan media pemerintah Korea Utara yang dikutip AFP, penempatan pasukan tersebut dilakukan ketika Pyongyang mempertimbangkan pengerahan tambahan senjata serang taktis. Situasi semakin sensitif setelah Seoul memperingatkan akan memberikan respons tegas terhadap provokasi dan pelanggaran perbatasan.
Kim Yo Jong, adik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, menyampaikan bahwa pimpinan militer telah menginstruksikan pasukan untuk bersiap menghadapi kemungkinan konfrontasi. Pernyataan itu disampaikan setelah Pyongyang mengkritik tindakan pertahanan yang dilakukan militer Korea Selatan.
"Pimpinan militer kami menekankan perlunya menyadarkan kelompok jahat tersebut bahwa unit-unit pasukan tembak kami telah menempati posisi tembak mereka," ujar Kim Yo Jong.
Kim Yo Jong juga menyatakan bahwa Kim Jong Un telah memerintahkan penguatan pertahanan di wilayah perbatasan. Menurut pernyataannya, kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkokoh pengamanan di sepanjang garis pemisah kedua negara.
"Kim Jong Un telah mengeluarkan perintah untuk memperkuat perbatasan dengan negara musuh, menjadi benteng yang tak tertembus selamanya," kata Kim Yo Jong.
Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) sebelumnya melaporkan bahwa Marsekal Pak Jong Chon telah memeriksa sejumlah titik strategis di perbatasan. Dalam kunjungan tersebut, ia menekankan kesiapan pasukan untuk menghadapi ancaman terhadap personel militer Korea Utara.
"Inilah saatnya untuk mengatur kekuatan tembak yang cukup kuat guna menebar teror ke jantung musuh," ujar Marsekal Pak Jong Chon, menurut KCNA.
Pak juga menginstruksikan pasukan perbatasan agar mengambil tindakan apabila keselamatan personel mereka terancam. Arahan itu disampaikan dengan menggunakan nama resmi Korea Utara, Republik Demokratik Rakyat Korea.
"Jika pasukan musuh melakukan provokasi yang secara nyata mengancam keselamatan para personel militer kita... Pasukan perbatasan DPRK harus mengambil tindakan militer yang sangat mahir, terspesialisasi, dan melumpuhkan," ujar Pak Jong Chon.
Di pihak Korea Selatan, Ketua Dewan Kepala Staf Gabungan (JCS), Jenderal Jin Young Sung, memerintahkan pasukan untuk mempertahankan kesiapan dan merespons setiap pelanggaran gencatan senjata. Menurut laporan Yonhap yang dikutip ANTARA, Jin menyampaikan instruksi tersebut saat mengunjungi unit militer di garis depan wilayah tengah pada Selasa (20/10/2026).
Jin menolak tuduhan Pyongyang yang menyalahkan Seoul atas meningkatnya ketegangan. Ia menilai operasi militer Korea Selatan merupakan langkah pertahanan yang sah, termasuk penggunaan pengeras suara dan tembakan peringatan untuk mencegah tentara Korea Utara melintasi Garis Demarkasi Militer (MDL).
"Jika Korea Utara menjadikan langkah sah kami sebagai alasan untuk melakukan provokasi lebih lanjut, kami akan menghukumnya dengan tegas," tegas Kementerian Pertahanan Korea Selatan dalam pernyataan yang dilaporkan Reuters dan dikutip Kontan.
Kementerian Pertahanan Korea Selatan juga mendesak Pyongyang menghentikan tuduhan yang dinilai tidak berdasar serta mencegah personelnya melintasi MDL. Seoul menyatakan tindakan militernya bertujuan mencegah pelanggaran garis pemisah dan memaksa pasukan yang telah melintasinya untuk mundur.
Perselisihan terbaru berawal dari ledakan ranjau darat pada 21 September 2026 yang melukai tiga tentara Korea Selatan. Seoul menuduh Korea Utara memasang ranjau antipersonel di dekat wilayah selatan MDL dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran perjanjian gencatan senjata, sedangkan Pyongyang membantah tuduhan tersebut.
Menurut laporan Reuters yang dikutip Kontan, Korea Utara telah membangun penghalang dan memasang ranjau di sepanjang perbatasan sejak April 2024. Korea Selatan menyatakan Pyongyang mengerahkan hingga 7.000 pekerja ke kawasan itu sepanjang 2026, sementara personel Korea Utara dilaporkan melintasi MDL sekitar 50 kali.
Ancaman mengaktifkan kembali pengeras suara propaganda juga menambah ketegangan. Kim Yo Jong sebelumnya memperingatkan bahwa Korea Utara dapat kembali menyiarkan pesan melalui pengeras suara yang diarahkan ke Korea Selatan, sebuah langkah yang berpotensi menghambat upaya Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung membuka kembali jalur diplomasi.
Hong Min, peneliti senior di Korea Institute for National Unification, memperingatkan bahwa perbedaan penilaian kedua militer mengenai tindakan yang dianggap sebagai provokasi dapat memicu bentrokan. Michael Bosack, pendiri Parley Policy Institute sekaligus mantan pejabat Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga menyoroti risiko kesalahpahaman ketika tentara mengartikan tembakan peringatan sebagai serangan yang meleset.
Risiko konfrontasi tersebut diperumit oleh status hubungan kedua negara. Perang Korea pada 1950–1953 berakhir melalui gencatan senjata, bukan perjanjian perdamaian resmi, sementara amendemen konstitusi Korea Utara dilaporkan menghapus rencana reunifikasi dan menetapkan batas negara secara lebih spesifik.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow