Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pengamat Kritik Minimnya Terobosan Pendidikan Tinggi Era Prabowo

Smallest Font
Largest Font

Perbaikan tata kelola perguruan tinggi dan pengurangan beban administrasi dosen menjadi sejumlah persoalan yang masih membutuhkan perhatian pemerintah. Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Edi Subkhan, menilai belum terdapat perubahan besar dalam dunia pendidikan tinggi selama 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dilansir dari Edukasi.

Menurut Edi, perkembangan pendidikan tinggi selama periode tersebut belum memperlihatkan pembaruan kebijakan yang berdampak signifikan terhadap kehidupan akademik di kampus. Kondisi ini membuat berbagai persoalan lama masih dirasakan oleh kalangan dosen dan perguruan tinggi.

“Relatif tidak ada terobosan dan justru tampak semacam pendidikan tinggi tidak bergerak kemana-mana,” kata Edi kepada Kompas.com, Kamis (14/10/2026).

Beban administrasi masih menyita waktu dosen

Salah satu persoalan yang disoroti adalah banyaknya pekerjaan administratif yang harus diselesaikan tenaga pengajar. Selain mengurus berbagai dokumen kampus, dosen juga menghadapi tuntutan publikasi jurnal dengan standar internasional. Menurut Edi, keadaan tersebut membuat kegiatan penelitian tidak memperoleh porsi waktu yang semestinya. Energi akademisi justru banyak terserap untuk menyelesaikan urusan administratif yang bukan merupakan keahlian utama mereka. “Jadi sebagian besar energi kalau dosen di kampus itu justru kalau soal penelitian, kemudian lebih banyak terbebani soal administratif dibandingkan penelitian,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pekerjaan administratif seharusnya tidak menjadi beban utama dosen. Namun, kewajiban tersebut masih terus diberikan kepada tenaga pengajar dan belum mendapatkan penyelesaian yang memadai.

“Karena memang bukan soal administrasi yang menjadi keahlian dari dosen itu sebenarnya. Tapi itu kemudian juga diminta, dan ini belum terselesaikan sampai sekarang,” lanjutnya. Selain persoalan administrasi, perhatian pemerintah terhadap pembentukan lingkungan akademik yang kondusif juga dinilai belum memadai. Edi menilai pembangunan iklim pendidikan yang sehat semestinya menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Kebebasan akademik dan peran perguruan tinggi

Persoalan lain yang disampaikan Edi berkaitan dengan ruang bagi para ahli untuk menyampaikan pandangan kritis. Ia menyoroti sikap pemerintah yang dinilai membatasi pakar ketika menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Situasi tersebut dianggap bertolak belakang dengan langkah pemerintah yang mengundang sejumlah pakar dan sarjana ke Istana untuk mendengarkan masukan serta pandangan mereka.

Di sisi lain, Edi juga menilai sebagian kampus belum cukup aktif menyampaikan pandangan mengenai berbagai persoalan yang berlangsung di Indonesia. Perguruan tinggi dinilai belum maksimal menggunakan kapasitas akademiknya untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. “Jadi sekadar tampak menjadi legitimator dari kebijakan pemerintah saja,” ungkapnya. Penilaian tersebut menunjukkan adanya persoalan mengenai posisi perguruan tinggi dalam kehidupan publik. Menurut Edi, kampus tidak semestinya hanya terlihat mendukung kebijakan pemerintah, tetapi juga perlu menjalankan perannya dalam memberikan pandangan dan bantuan berdasarkan keahlian akademik.

Edi Subkhan usulkan penyederhanaan administrasi kampus

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Edi mendorong pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem administrasi perguruan tinggi. Penyederhanaan berbagai prosedur diperlukan agar waktu dan tenaga dosen dapat digunakan secara lebih optimal.

Selain itu, pembagian tanggung jawab akademik di antara dosen juga perlu diberikan ruang yang lebih fleksibel. Setiap tenaga pengajar sebaiknya memiliki kesempatan menentukan bidang yang ingin menjadi fokus utama selama menjalankan tugas di perguruan tinggi. Pilihan tersebut mencakup kegiatan penelitian, pengajaran, maupun pemberdayaan masyarakat. Dengan pembagian fokus yang lebih jelas, kemampuan dan keahlian masing-masing dosen dapat dimanfaatkan sesuai bidang yang diminati. “Karena Tridharma itu sebenarnya tidak melekat pada setiap individu dosen itu, tapi itu bisa disebut Tridharma perguruan tinggi,” ucapnya.

Edi kemudian menjelaskan bahwa Tridharma merupakan tiga tanggung jawab utama yang dimiliki perguruan tinggi. Ketiganya mencakup pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian, serta pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, ketiga tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban institusi perguruan tinggi secara keseluruhan. Pelaksanaannya tidak harus membuat setiap dosen membagi perhatian secara sama rata terhadap seluruh bidang tersebut. Menurut Edi, dosen semestinya diperbolehkan menentukan bidang yang paling sesuai dengan kemampuan dan minat profesionalnya. Ada tenaga pengajar yang dapat memusatkan perhatian pada kegiatan penelitian, sementara yang lain dapat lebih mengutamakan pengajaran atau pemberdayaan masyarakat.

Ia juga menilai bahwa kebijakan mengenai pembagian fokus pekerjaan dosen sebenarnya sudah tersedia. Namun, penerapannya dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga perubahan yang diharapkan belum terlihat secara nyata di lingkungan kampus. “(Sekarang) ada kebijakan itu, tapi itu tampak hanya sekadar di atas kertas dan tidak dijelankan secara penuh, sehingga kita bisa lihat akibatnya di kampus juga masih sama gitu ya, masih dosen masih sibuk ngurusi administrasi, masih sibuk ngurusi akreditasi, dan seterusnya. Sehingga tidak punya banyak waktu untuk bagian-bagi ke ekspertis dia di bidang yang memang dia punya minat di situ,” pungkas Edi.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed