Lutfi Tolak Desakan Malaysia untuk Kucilkan Indonesia dari ASEAN
Persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) memicu perdebatan mengenai tanggung jawab perusahaan serta hubungan Indonesia dan Malaysia. Mantan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, menolak seruan politikus Malaysia agar Indonesia dikucilkan dari ASEAN dan menyoroti keterlibatan kepentingan bisnis dalam industri kelapa sawit, dilansir dari Detik Finance.
Menurut Lutfi, persoalan kebakaran lahan yang diduga melibatkan korporasi kelapa sawit tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengucilkan Indonesia secara keseluruhan. Ia juga menyinggung keberadaan perusahaan Malaysia yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia dan keterkaitan bisnis mereka dengan rantai pasok minyak sawit.
Lutfi menjelaskan bahwa selama puluhan tahun Indonesia memasok minyak sawit mentah atau CPO ke Malaysia dan Eropa. Bahan baku tersebut kemudian diolah menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi, sehingga keuntungan dari kegiatan pengolahan di sektor hilir menjadi bagian penting dalam rantai bisnis tersebut.
Perubahan strategi Indonesia yang lebih mengutamakan hilirisasi dinilai memengaruhi pola pasokan bahan baku ke luar negeri. Pemerintah mendorong pengolahan sawit untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng domestik sekaligus menyediakan bahan bagi program biodiesel B30, B40, hingga B50.
Dalam pandangan Lutfi, perubahan tersebut menimbulkan persoalan bagi perusahaan pengolahan di luar negeri yang sebelumnya memperoleh CPO Indonesia dengan harga murah. Ia mengaitkan situasi itu dengan munculnya tuduhan dumping terhadap Indonesia.
Dalam pernyataannya yang dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Rabu (21/10/2026), Lutfi mengatakan, "Begitu kami berhenti memasok CPO mentah murah ke kilang-kilang pengolahan di luar negeri, mereka panik. Mereka menuduh Indonesia melakukan dumping. Mengapa? Karena kilang-kilang mereka di Eropa kehilangan pasokan murah,"
Ia kemudian mengarahkan perhatian pada pihak-pihak yang mengajukan keluhan di Eropa dan hubungan mereka dengan pasokan minyak sawit dari Indonesia.
Lutfi melanjutkan, "Lihat siapa yang mengajukan keluhan di Eropa. Itu adalah kelompok perusahaan yang sama, yang mengambil minyak sawit mentah dari tanah Indonesia untuk memasok kilang-kilang mereka di Eropa,"
Gugatan di WTO dan keterkaitan perusahaan Malaysia
Selain membahas pengolahan CPO, Lutfi menyinggung gugatan Malaysia bersama Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengenai aturan biodiesel Uni Eropa. Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan ketergantungan rantai pasok minyak sawit Malaysia pada perkebunan yang berada di Indonesia.
Ia juga mengangkat persoalan yang pernah muncul ketika Amerika Serikat melarang masuknya minyak sawit karena isu perbudakan modern dan pekerja anak. Dalam konteks tersebut, Lutfi menyebut dua perusahaan besar Malaysia, yakni Sime Darby dan FGV, sebagai pihak yang terseret dalam persoalan tersebut.
Lutfi menggunakan peristiwa itu untuk mempertanyakan alasan Indonesia harus menghadapi seruan pengucilan secara nasional ketika masalah yang dipersoalkan berkaitan dengan perusahaan tertentu. Ia mengatakan, "Dan sebelum Anda berceramah kepada kami soal sanksi, bercerminlah terlebih dahulu. Ketika Amerika Serikat melarang minyak sawit masuk ke negaranya karena persoalan perbudakan modern dan pekerja anak, perusahaan besar andalan Malaysia sendiri yang terseret, yaitu Sime Darby dan FGV.
Apakah Indonesia pernah menyebut seluruh negara Malaysia sebagai negara yang harus dikucilkan karena hal itu? Tidak pernah,"
Lutfi soroti laporan Greenpeace tentang kebakaran lahan
Persoalan lain yang disampaikan Lutfi berkaitan dengan laporan Greenpeace yang dikutip oleh politikus Malaysia untuk mendukung seruan pengucilan Indonesia. Ia menyoroti bahwa laporan tersebut turut melibatkan perusahaan asal Malaysia yang memiliki keterkaitan dengan wilayah perkebunan di Indonesia.
Menurut Lutfi, sebanyak 19 titik panas kebakaran berada di konsesi KL Kepong di Indonesia. Ia juga menyebut area bekas kebakaran yang dikaitkan dengan konsesi Genting dan TSH sebagai bagian dari persoalan yang perlu diperiksa lebih lanjut.
Ia menekankan bahwa penanganan dugaan pelanggaran seharusnya diarahkan kepada perusahaan yang terkait serta jaringan pasoknya, bukan kepada seluruh penduduk atau negara. Dalam pernyataannya, Lutfi menegaskan, "Jika Anda ingin meminta pertanggungjawaban, selidiki perusahaan-perusahaan tersebut dan rantai pasok mereka. Jangan jadikan seluruh negara saya sebagai sasaran,"
Pernyataan tersebut menempatkan tanggung jawab korporasi dan keterkaitan rantai pasok sebagai pokok argumen Lutfi dalam menanggapi desakan pengucilan Indonesia dari ASEAN. Ia menilai dugaan keterlibatan perusahaan tertentu perlu ditelusuri tanpa menjadikan seluruh negara sebagai sasaran sanksi atau pengucilan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow