Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

MA Ubah Jadwal Seleksi Calon Hakim 2026 dan Siapkan Standar Baru

Smallest Font
Largest Font

Mahkamah Agung (MA) menyesuaikan jadwal seleksi calon hakim dari pegawai negeri sipil tahun anggaran 2026 sekaligus mempersiapkan peningkatan standar akademik dan kemampuan bahasa Inggris bagi peserta. Perubahan tahapan diumumkan melalui surat Plt Sekretaris MA pada Jumat (6/11), sementara kebijakan persyaratan disiapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan.

Penyesuaian jadwal tersebut tercantum dalam surat pengumuman Nomor 26/SEK/PENG.KP1.1.2/XI/2026. Dokumen itu mengatur sejumlah perubahan waktu pelaksanaan seleksi, terutama tahapan profiling, uji publik, dan tes kompetensi.

Menurut pengumuman MA, periode pengumuman dan pendaftaran tetap berlangsung pada 1 Oktober sampai 2 November 2026. Seleksi administrasi juga tidak berubah, yakni pada 2 Oktober sampai 3 November 2026.

Peserta yang mengajukan sanggahan akan memperoleh jawaban pada 11 November sampai 13 November 2026. Sementara itu, pelaksanaan profiling, uji publik, serta penyampaian pendapat masyarakat diperpanjang dari jadwal sebelumnya yang berakhir pada 13 November menjadi 15 November 2026.

Perubahan juga terjadi pada pelaksanaan tes kompetensi. Tes Substansi Hukum dan Teknologi Informasi berbasis CAT yang semula dijadwalkan pada 9–10 November 2026 digeser menjadi 18–19 November 2026.

Tes tertulis yang sebelumnya berlangsung pada 11–12 November 2026 juga dipindahkan ke 18–19 November 2026. Pengumuman kelulusan profiling, uji publik, penyampaian pendapat masyarakat, dan hasil seleksi kompetensi bidang (SKB) dijadwalkan pada 27 November 2026.

Di luar penyesuaian waktu seleksi, MA juga menyiapkan peningkatan persyaratan akademik bagi rekrutmen calon hakim 2026. Hakim Agung Kamar Perdata sekaligus Plt Sekretaris MA, Dr. Sobandi, menyampaikan rencana tersebut dalam wawancara eksklusif bersama Dandapala.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah peningkatan kemampuan bahasa Inggris melalui Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Sobandi menjelaskan bahwa penguasaan bahasa asing diperlukan untuk memperluas akses hakim terhadap referensi hukum internasional.

"Walaupun persidangan kita menggunakan bahasa Indonesia, kemampuan bahasa Inggris itu diperlukan ketika kita membutuhkan literasi," ujar Dr. Sobandi.

Selain TOEFL, MA mempertimbangkan kenaikan standar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pelamar. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperoleh calon hakim dengan kemampuan akademik lebih kompetitif dan bekal intelektual yang kuat.

Menurut penjelasan Sobandi, kebutuhan peningkatan kualitas hakim berkaitan dengan semakin kompleksnya perkembangan hukum. Literatur internasional, pemikiran hukum, serta dinamika praktik peradilan global menjadi bagian dari pengetahuan yang perlu dikuasai hakim.

MA juga telah mengupayakan pembukaan rekrutmen CPNS dan calon hakim kepada pemerintah. Menurut Sobandi, upaya tersebut mendapat persetujuan sehingga MA termasuk dalam 14 kementerian dan lembaga yang memperoleh kesempatan melaksanakan rekrutmen CPNS.

Meski rencana peningkatan persyaratan IPK dan TOEFL telah disampaikan, angka pasti ambang batas kedua persyaratan tersebut belum diumumkan secara resmi oleh Mahkamah Agung.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed