Macron Tolak Pengunduran Diri Mendagri Usai Kerusuhan Prancis
Kerusuhan yang melanda sejumlah wilayah Prancis setelah demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup pada Sabtu (17/10/2026) mendorong Presiden Emmanuel Macron menolak pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez. Pemerintah Prancis menghadapi tekanan setelah hampir 2.400 orang ditangkap dan sekitar 1.000 personel kepolisian serta petugas keamanan terluka, menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis.
Kerusuhan tersebut melibatkan bentrokan demonstran dengan polisi, penjarahan toko, pembakaran bangunan, dan vandalisme. Aksi protes dipicu kemarahan publik terhadap meningkatnya biaya hidup, memburuknya layanan publik, serta kondisi sekolah yang dinilai tidak memadai.
Istana Kepresidenan Prancis, Elysee, mengumumkan pada Senin (19/10/2026) bahwa Nunez telah mengajukan pengunduran diri sehari sebelumnya. Macron menolaknya dengan alasan kepemimpinan yang berkelanjutan diperlukan untuk menjaga penegakan hukum dan rantai komando aparat keamanan.
Dalam pernyataannya, Istana Elysee menjelaskan alasan keputusan presiden tersebut.
"Menteri Dalam Negeri telah mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden pada Minggu (18/10)," demikian pernyataan Istana Elysee.
Istana Elysee menegaskan bahwa situasi keamanan yang belum stabil menjadi pertimbangan utama Macron mempertahankan Nunez dalam jabatannya.
"Mengingat perlunya kepemimpinan yang berkelanjutan dalam penegakan hukum saat ini, Presiden menolak pengunduran diri tersebut," demikian pernyataan Istana Elysee.
Macron juga meminta Nunez mengusut kelemahan dalam persiapan pengamanan dan pengumpulan informasi intelijen yang mendahului kerusuhan. Presiden Prancis tersebut menginstruksikan perubahan metode operasional pasukan keamanan untuk menangani krisis.
Dalam instruksinya, Macron meminta langkah konkret untuk menjelaskan kegagalan yang terjadi.
"Ambil semua langkah yang diperlukan guna memastikan transparansi terkait kegagalan dalam perencanaan dan intelijen yang berujung pada kekerasan tersebut," demikian instruksi Macron kepada Nunez.
Kerusuhan pada Sabtu menyebabkan sebuah balai kota bersejarah terbakar dan sejumlah toko dijarah. Bentrokan kembali terjadi di Prancis dan Marseille pada Minggu (18/10/2026), ketika polisi antihuru-hara dikerahkan untuk mencegah penjarahan berlanjut.
Situasi tersebut juga memicu reaksi dari pemerintah Amerika Serikat. Presiden Donald Trump menyalahkan imigrasi sebagai penyebab kerusuhan dan mendesak Prancis memperketat kebijakan perbatasannya melalui unggahan di platform Truth Social pada Senin (19/10/2026).
Trump menyampaikan pandangannya dengan mengaitkan imigrasi dan kondisi keamanan di Prancis.
"Prancis sedang terbakar! Imigrasi orang-orang dari dunia yang sama sekali berbeda, orang-orang dengan kebencian di hati mereka, telah menghancurkan negara yang dulunya hebat itu," ujar Presiden AS Donald Trump.
Dalam unggahan yang sama, Trump menyerukan pengendalian perbatasan yang lebih ketat sebagai respons terhadap situasi tersebut.
"Tutup perbatasan kalian dan ambil kendali, sebelum terlambat!" tulis Trump.
Wakil Presiden AS JD Vance sebelumnya juga menghubungkan kerusuhan di Prancis dengan persoalan imigrasi dan integrasi masyarakat. Dalam unggahan di platform X pada Sabtu, Vance mengkritik kebijakan keberagaman yang menurutnya mengabaikan persoalan asimilasi.
Vance menyampaikan kritiknya terhadap kebijakan imigrasi negara-negara Barat.
"Kaum liberal Barat mendatangkan 'dunia ketiga' ke Prancis dan negara-negara lain atas nama keberagaman dan welas asih. Mereka mengabaikan pertanyaan mendasar mengenai asimilasi dan kecocokan. Mereka sudah diperingatkan bahwa hal ini akan terjadi, namun mereka tidak mendengarkan," tulis Wakil Presiden AS JD Vance.
Vance juga menyampaikan kekhawatiran atas kerusakan bangunan bersejarah dan berharap situasi segera terkendali.
"Saya berdoa agar Prancis, negara yang indah dengan penduduk yang luar biasa, dapat menghentikan kegilaan ini sebelum lebih banyak lagi bangunan bersejarahnya yang terbakar," tambah Vance.
Vance, yang dipandang sebagai calon potensial dalam pemilihan presiden AS 2028, turut mengaitkan perkembangan politik tersebut dengan pemilihan paruh waktu Kongres pada 3 November. Partai Republik diperkirakan menghadapi hasil yang kurang menguntungkan dalam pemilihan tersebut, menurut laporan CNBC Indonesia.
Di tengah perkembangan keamanan di Eropa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengimbau warga negara Indonesia di Prancis dan Italia meningkatkan kewaspadaan. Imbauan itu disampaikan setelah demonstrasi pada Sabtu (17/10/2026), termasuk kerusuhan di Prancis dan bentrokan terkait kenaikan biaya hidup di Milan, Italia.
Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah mengatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris dan Roma telah menyampaikan imbauan keamanan kepada warga Indonesia di wilayah akreditasi masing-masing.
"KBRI di Paris dan KBRI di Roma telah menyampaikan imbauan kepada seluruh WNI di wilayah akreditasi terkait agar senantiasa berhati-hati dan mencermati perkembangan situasi keamanan," kata Heni Hamidah dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta pada Senin.
Kemlu meminta WNI memantau informasi resmi otoritas setempat, menjauhi lokasi demonstrasi dan kerumunan, serta menyesuaikan perjalanan dengan kemungkinan gangguan transportasi umum. KBRI di Paris dan Roma juga terus memantau situasi serta menjaga komunikasi dengan WNI.
Dalam keadaan darurat, WNI di Prancis dapat menghubungi hotline KBRI Paris di +33-6-2112-2109, sedangkan WNI di Italia dapat menghubungi hotline KBRI Roma di +39-338-954-2333.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow